Purbaya Sebut Prabowo Masih Enggan Naikkan Anggaran Daerah

Purbaya berpesan kepada para gubernur yang datang ke Kementerian Keuangan agar memperbaiki tata kelola dan mempercepat penyerapan anggaran daerah.

Qonita Azzahra

Terbit 20 Oct 2025 11:17 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan paparan pada forum 1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Jakarta, Kamis (16/10/2025). Acara tersebut digelar sebagai wadah diskusi strategis untuk menelaah capaian, tantangan, dan langkah konkret menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 sesuai yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/bar

tirto.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu ada 18 gubernur dari berbagai wilayah di Indonesia yang datang kepadanya dan menuntut kenaikan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Setelah mendengar keluhan dari para pemimpin daerah tersebut, ia mengaku bersedia menaikkan anggaran daerah untuk Tahun Anggaran 2026.

Namun, berbeda dengannya, Presiden Prabowo Subianto disebut masih ragu untuk menaikkan anggaran daerah karena masih banyaknya temuan terkait penyelewengan anggaran TKD.

“Beberapa waktu lalu ada 18 gubernur datang ke tempat saya kan, mereka menuntut transfer ke daerah dinaikkan. Sebenarnya kalau saya sih mau aja naikin, cuma pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu, karena mereka bilang sering diselewengkan uang di daerah,” kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Karena itu, Bendahara Negara tersebut hanya dapat berpesan kepada para gubernur yang datang ke Kementerian Keuangan agar terlebih dahulu memperbaiki tata kelola dan mempercepat penyerapan anggaran daerah.

Setelah itu, dalam waktu dua triwulan ke depan, Purbaya akan menilai bagaimana realisasi serapan anggaran daerah sekaligus sejauh mana perbaikan tata kelola dilakukan oleh para pemimpin daerah.

“Kalau bagus, penyelewengan sedikit, saya yakin ekonominya ... karena lagi kita dorong lebih cepat kan, saya yakin uang saya lebih banyak dibanding yang diperkirakan sebelumnya. Nanti, akhir triwulan I, menjelang triwulan II, saya bisa hitung berapa uang yang saya bisa tambah untuk TKD. Tapi dengan syarat tadi, tata kelolanya sudah baik,” tegasnya.

Sebaliknya, jika tata kelola anggaran daerah masih amburadul dan penyelewengan tidak juga menurun, Purbaya menegaskan tidak akan mengajukan kenaikan TKD kepada Presiden Prabowo.

“Kalau jelek saya nggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka rupanya kalau itu. Tapi kalau kita punya bukti bahwa udah bagus semua, harusnya nggak ada masalah kita naikkan,” ujar mantan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) itu.