Belanja Pemda Lambat, Kemenkeu Ungkap Rp233,1 T Ngendap di Bank

Jawa menjadi daerah dengan Pemda yang paling banyak membiarkan transfer ke daerah mengendap di bank.

Terbit 22 Sep 2025 16:04 WIB

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan pidato di acara sosialisasi Undang Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) di Griya Agung Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (17/3/2022). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.

tirto.id - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mengungkapkan dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan hingga akhir Agustus 2025 tercatat sebesar Rp233,11 triliun, naik Rp40,54 triliun dibanding posisi Agustus 2024 yang masih sebesar Rp192,57 triliun.

Hal ini sangat disayangkan, karena realisasi transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat tetap tinggi, yakni mencapai 62,1 persen dari pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp919,8 triliun.

“Transfernya tetap tinggi, belanjanya agak (mengalami) perlambatan, sehingga dana Pemda di perbankan terjadi peningkatan. Per akhir Agustus, kita melihat dana Pemda yang ada di perbankan itu Rp233,11 triliun, ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu Rp192,57 triliun,” bebernya, dalam Konferensi Pers APBN KITA, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Dalam paparan Suahasil dijelaskan, Jawa menjadi daerah dengan Pemda yang paling banyak membiarkan uang dari negara terendap di bank. Setidaknya ada 119 Pemda di Pulau Jawa dengan nilai TKD yang mengendap di bank mencapai Rp84,77 triliun.

Selanjutnya, diikuti oleh Kalimantan dengan 61 Pemda dan nilai total TKD yang masih terendap di bank mencapai Rp51,34 triliun per akhir Agustus 2025.

Selanjutnya, ada 164 Pemda di wilayah Sumatera, dengan dana terendap di bank mencapai Rp43,63 triliun, 87 Pemda di Sulawesi dengan dana mengendap sebesar Rp19,27 triliun, 67 Pemda di Maluku dan Papua dengan dana mengendap di bank senilai Rp17,34 triliun, dan 44 Pemda di Bali dan Nusa Tenggara dengan dana daerah mengendap di perbankan mencapai Rp16,75 triliun.

“Jadi, kita berharap daerah akan terus mendorong akselerasi belanja agar APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mampu memberikan stimulus bagi perekonomian di daerah, bersama-sama dengan APBN,” pinta Suahasil kepada para kepala daerah.

Melalui percepatan belanja pemerintah pusat dalam APBN dan pemerintah daerah melalui APBD, Suahasil berharap seluruh program pemerintah bisa berjalan lebih cepat pula. Dus, pertumbuhan ekonomi akan bisa terakselerasi.

“APBN-nya nanti belanja lebih cepat, kita ingin seluruh program pemerintah yang kami sebutkan bisa dibelanjakan lebih cepat, dan sejalan dengan itu APBD juga belanja lebih cepat,” tukas Suahasil.