tirto.id - Kongres PDI Perjuangan di Bali pada pekan lalu mengangkat Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya, ke struktur pusat partai banteng moncong putih itu. Ia mengaku tak tahu dan tak menghadiri pengukuhan dan pelantikannya sebagai ketua bidang kebudayaan DPP PDIP. Keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu membuat Risma untuk kali pertama menjadi pengurus partai politik.
“Belajarlah nanti,” kata Risma, Sabtu pekan lalu. “Saya mengalir saja.”
Terpilihnya Risma, ujar Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga, adalah penghargaan atas kemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Surabaya (nyaris 70%) dan di Jawa Timur (nyaris 66%). Partai banteng moncong putih meraup suara terbanyak kedua di Jawa Timur, basis terbesar massa tradisional Nahdlatul Ulama, tetapi unggul di Surabaya.
Pengangkatan Risma berdampak pada rival lamanya, Bambang Dwi Hartono, satu dari enam orang yang terdepak dari hasil kongres PDIP kelima di Bali.
Padahal jabatan Bambang DH sebelumnya sebagai ketua badan pemenangan pemilu partai merupakan posisi strategis. Megawati menggantikannya dengan Ketua DPD Jawa Tengah Bambang Wuryanto yang memenangkan Jokowi-Ma’ruf sebesar 77,26 persen suara di daerahnya.
Bambang DH merupakan mantan Wali Kota Surabaya yang kerap berselisih dengan Risma. Mereka juga tak akur dengan Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, meski ketiganya adalah kader PDIP.
Pada Pilkada Serentak 2017, Bambang DH maupun Whisnu berharap Risma menghilang dari Surabaya dengan cara mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, Risma menolak.
Menurut Suko Widodo, dosen komunikasi politik dari Universitas Airlangga, faksi internal PDIP di Surabaya itu "lucu dan unik." Terlebih pada Juli lalu, sebagai ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana digantikan Adi Sutarwijono, orang dekat Bambang DH.
Rotasi itu digerakkan dari pusat struktur partai di Jakarta. Akibatnya, seluruh pimpinan anak cabang PDIP Surabaya dari 31 kecamatan memprotes keputusan pusat.
“Pilihan pusat itu dianggap kelompoknya Whisnu sebagai rekayasa Bambang,” kata Suko.
Suko berpendapat pengangkatan Risma ke struktur pusat partai adalah cara Jakarta demi melebarkan pengaruhnya sebagai "influencer." Pada Pilpres 2019, Risma ditunjuk sebagai juru kampanye Jokowi-Ma’ruf yang berkeliling ke pelbagai daerah.
Mochtar Oetomo, direktur lembaga politik bernama Surabaya Survey Center, menjelaskan faksi di Surabaya itu sudah berjalan awet sampai-sampai terjadi sengkarut keputusan penempatan caleg pada Pileg 2019. Di sisi lain, ujarnya, keterkenalan sosok Risma lebih tinggi ketimbang Bambang DH maupun Whisnu Sakti Buana.
“Mengakarnya Risma dalam pemahaman publik, yakni warga Surabaya, justru lebih kuat sebagai modal politik,” kata Mochtar.
Menurutnya, menempatkan Risma sebagai pengurus pusat PDIP adalah kemungkinan cara yang dipakai Megawati meredam rivalitas para petinggi kadernya di Surabaya. Faksi itu bagaimanapun bisa mengganggu perolehan suara partai dalam sejumlah momentum sirkulasi elite pada pemilu mendatang.
“Cara itu smooth, tidak melahirkan gejolak baru,” ujar Mochtar.
Perkara lain yang perlu diantisipasi adalah peta politik Pilkada 2022 dan Pemilihan Wali Kota Surabaya pada 2020. Kedekatan emosional Risma dengan Megawati boleh jadi membuatnya bisa menentukan calon gubernur di Jawa Timur maupun calon Wali Kota Surabaya. Risma berpotensi menyerahkan restu kandidat kepada kans birokratnya atau justru rivalnya di Surabaya.
“Risma itu punya modal popularitas dan elektabilitas yang tidak dimiliki oleh Bambang DH dan Whisnu,” menurut Mochtar.
Di sisi lain, orang yang mampu merekatkan faksi PDIP di Surabaya hanyalah Megawati, kendati tak sepenuhnya memadamkan bara permusuhan, menurut Usep S. Ahyar, direktur riset Populi Center, sebuah lembaga konsulan politik.
Karier Risma: Menteri, Pilgub Jakarta, lalu Capres?
Hitung-hitungan politiknya, jika tetap menjabat ketua badan pemenangan pemilu, Bambang DH berpotensi menghambat jalur politik Tri Rismaharini. Pada 2017, saat seluruh daya elite politik disalurkan pada Pilkada Jakarta, Bambang DH bermanuver dengan membuat video anti-Ahok. Padahal saat itu Ahok adalah petahana yang didukung oleh PDIP, berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat, kader PDIP yang merangkak karier sebagai Wali Kota Blitar.
“Pasca-Ahok, enggak ada lagi dari PDIP yang bertarung di Jakarta melawan Anies. Untuk hal ini, Bu Risma diperlukan," ujar Usep. Modal tambahan, tambah Usep, loyalitas dan kinerja Risma telah terbukti di Surabaya.
Jakarta juga penting bagi karier politikus manapun buat mengedarkan diri ke panggung nasional. Presedennya tentu adalah Jokowi, yang meroket dari Wali Kota Solo kemudian Gubernur Jakarta. Hanya butuh dua tahun di Balai Kota Jakarta, Jokowi maju sebagai calon presiden, melawan kekuatan lama dalam sosok Prabowo Subianto, menyerahkan Jakarta kepada Ahok.
Anies Baswedan dan kekuatan mobilisasi massa Islam menghentikan jalan Ahok. Anies, di antara politikus lain, mengincar capres 2024. PDIP, yang kini menikmati keunggulan nasional, membutuhkan sosok baru pasca-Jokowi.
Risma boleh jadi termasuk kader PDIP yang disiapkan untuk gelanggang 2024, menurut Mochtar Oetomo. Agar jalannya lebih mulus, bagaimanapun, Risma perlu batu loncatan.
Pertaruhannya adalah Oktober mendatang: Bila Risma diangkat sebagai menteri dalam kabinet kerja Jokowi-Ma’ruf, potensinya lebih mudah untuk bertarung pada Pilkada Jakarta 2022.
“Sebaliknya untuk (Pilpres) 2024 perlu loncatan melalui Pilgub Jakarta 2022,” menurut Mochtar.
Memulai karier sebagai birokrat, Risma memimpin Surabaya sejak 2010 dan dianggap berhasil menata kota itu: dari persoalan sanitasi hingga air bersih, dari pengelolaan sampah hingga transportasi publik.
Mungkin masalah terbesar Risma adalah kesehatannya. Saat ia sakit dan perlu dirawat pada akhir Juni lalu, media-media memberitakannya sebagai kepala berita nasional. Pada 2022, usianya akan menginjak 61 tahun, umur yang lebih tua dari kepala daerah lain yang namanya mencorong seperti Anies Baswedan (saat 2022 berumur 53 tahun) atau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (akan berumur 51 tahun) atau Khofifah Indar Parawansa (akan berusia 57 tahun).
Bila faktor kesehatan dan umur bisa diabaikan, mungkin masalah utama adalah gender: Indonesia, negara yang demokrasinya masih tersumbat problem patriarki, belum pernah memiliki presiden dari perempuan lewat pemilihan langsung. Megawati menjabat presiden lewat parlemen saat menggantikan Gus Dur. Megawati kalah pada Pilpres 2004, pertama kali pemilihan langsung presiden digelar, dan Pilpres 2009. Sepuluh tahun kekuasaan itu dimenangkan Susilo Bambang Yudhoyono.
Pada Kongres ke-V PDIP di Sanur, Bali, pekan lalu, Megawati secara blakblakan minta jatah kursi lebih banyak ke Jokowi. Ia secara tersirat menyindir para petinggi partai koalisi, kepada Golkar, NasDem, dan PKB, bahkan kepada lawannya, Prabowo Subianto, yang agaknya minta jatah menteri sebagai prasyarat "rekonsiliasi." Sang Emak Banteng itu terangan-terangan mengasah tanduk dan siap bertarung.
Sang Emak Banteng memahami strategi "merumput" sebagai oposisi selama 10 tahun pemerintahan SBY telah membawa PDIP memenangi pemilihan umum 2014. Masa merumput itu PDIP menyebarkan para kader terbaiknya memimpin birokrasi di daerah. Kini, dua kali memenangi Pemilu terakhir, Megawati menuntut panen kader lebih banyak, termasuk boleh jadi menyiapkan Risma ke gelanggang politik nasional.
Penulis: Dieqy Hasbi Widhana
Editor: Fahri Salam
