Soal Permintaan Megawati, Nasdem & PKB Ingatkan Peran Partai Lain

Oleh: Andrian Pratama Taher - 9 Agustus 2019
Dibaca Normal 2 menit
Megawati Soekarnoputri ingin PDIP dapat jatah menteri terbanyak di pemerintahan Jokowi. Nasdem dan PKB lalu mengingatkan kalau bukan cuma PDIP yang berperan memenangkan petahana.
tirto.id - Megawati Soekarnoputri blakblakan kepada Joko Widodo dalam Kongres ke-V PDIP di Sanur, Bali. Dia tidak sudi kalau PDIP, partai yang dipimpinnya, hanya mendapat empat kursi menteri di kabinet 2019-2024.

Menurutnya, dibanding kontribusi PDIP yang sedemikian besar untuk memenangkan Jokowi, angka itu terlampau kecil.

“[Kalau dikatakan] 'saya kira karena PDIP sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, nanti saya kasih cuma empat [menteri] ya...'. Eeh.. emoh, tidak mau, tidak mau, tidak mau,” kata Megawati, Kamis (8/8/2019) kemarin.

“Ini di dalam kongres partai, Pak Presiden, saya minta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak,” kata Mega, disambut tepuk tangan hadirin. Prabowo juga ikut tepuk tangan.

Jokowi, yang pernah bilang kalau dia tak punya beban apa-apa dalam periode kedua ini, ternyata menyanggupinya. Dia bahkan berjanji PDIP akan dapat jatah menteri terbanyak.

“Tadi Bu Mega menyampaikan 'jangan empat dong.' Tapi kalau yang lain dua tapi PDI empat, kan, sudah dua kali [lipat]. Kalau yang lain tiga, pasti PDIP...”

Belum sempat menuntaskan kalimatnya, kader-kader langsung menjawab “enam...”

“Belum tentu juga," balas Jokowi. “Yang jelas PDI Perjuangan pasti yang terbanyak. Itu jaminannya saya.”


Unjuk Gigi


Pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menduga Megawati sengaja menyebut angka “empat” karena itulah jumlah menteri yang diberikan Jokowi untuk PDIP tahun 2014 lalu.

Lima tahun lalu, menteri yang berasal dari PDIP adalah Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Puan Maharani (Menko PMK), dan Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga (Menteri Koperasi dan UMKM).

Dan meminta lebih dari itu adalah hal wajar, katanya. PDIP, bagaimanapun, mengantarkan kembali Jokowi sebagai presiden untuk periode kedua. Dia juga motor utama koalisi.

Satu lagi, mereka juga menang dalam pileg dengan perolehan suara nyaris 20 persen.

“Ini panggung yang dimanfaatkan Megawati. Beliau memperlihatkan bargaining position-nya untuk mengintervensi Presiden,” kata Pangi kepada reporter Tirto, Jumat (9/8/2019).

Megawati menyampaikan langsung permintaan ini di depan Jokowi, juga Wakil Presiden Ri 2019-2024 Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto, dan sejumlah pimpinan partai Koalisi Indonesia Kerja.

Bargaining position ini juga dipertontonkan Megawati di depan ketua umum partai koalisi lainnya,” tambahnya.

Meski wajar, tapi pernyataan Megawati juga bisa dimaknai negatif. Megawati seakan-akan lupa bahwa penentuan jatah menteri adalah hak prerogatif Presiden.


Pernyataan Megawati juga seakan-akan membuat dirinya lebih 'tinggi' dari Jokowi.

“Megawati seakan-akan mengatakan saya lebih presiden dari presiden,” tegasnya.

Pernyataan anak biologis Soekarno itu juga mungkin berdampak buruk bagi relasi PDIP dengan partai koalisi lain. Bagaimanapun tak cuma PDIP yang membuat Jokowi berhasil jadi presiden lagi. Ada sembilan partai lain yang melakukan hal serupa.

“Saya pikir mereka juga belum tentu nyaman dengan pesan politik yang penuh makna tersebut,” kata Pangi.

Yang Lain Juga Berperan


Partai koalisi Jokowi mengaku menghormati pernyataan Jokowi. Tapi keinginan untuk dapat jatah yang tak terlampau jauh dari PDIP juga tidak bisa ditutupi. Setidaknya itu terlihat lewat pernyataan fungsionaris PKB dan Nasdem, dua partai koalisi Jokowi yang pada pileg lalu ada di posisi empat dan lima.

Sekjen Nasdem Johny G. Plate misalnya. Dia bilang baik permintaan Megawati dan jawaban Jokowi wajar belaka. Namun, katanya, sebaiknya Jokowi juga tetap memperhatikan asas proporsionalitas dan profesionalitas.

“Kami tentu berharap proposionalitas keterwakilan unsur partai. Menteri juga perlu didukung dengan kompetensi, manajemen yang efektif, dan integritas yang memadai. Kami yakin hal tersebut akan menjadi pertimbangan penting pak Jokowi dalam menetapkan anggota kabinet,” kata Plate, kemarin.


Hal serupa diungkapkan Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid. Di satu sisi, dia mengaku “manut Pak Jokowi.” Tapi di sisi lain, dia yakin Jokowi akan memberi porsi yang besar untuk PKB.

Jazilul optimis bekas Walikota Solo itu paham kalau kontribusi PKB dan Nahdlatul Ulama (NU), ormas Islam yang punya irisan dengan PKB, juga tak kalah besar.

“Meskipun tidak dipidatokan, saya yakin Pak Jokowi memperhatikan kontribusi PKB dan NU,” kata Jazilul.

Perkara kontribusi yang dinyatakan Jazilul memang bukan omong kosong. Jokowi menang mutlak di dua tempat yang basis massa NU-nya besar, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Nasdem pun secara langsung atau tidak membantu Jokowi terutama dalam hal pemberitaan. Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, adalah pimpinan Media Grup yang membawahi merek seperti Media Indonesia dan Metro TV.

Baca juga artikel terkait MENTERI KABINET JOKOWI atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Politik)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Rio Apinino
DarkLight