tirto.id - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, membentuk tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo. Tim gugus tugas pun diisi para elite Partai Gerindra.
Diketuai oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dan Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani didapuk menjadi wakil ketua. Kemudian terdapat empat anggota yang juga diisi partai berlogo garuda yakni Budi Djiwandono, Thomas Djiwandono, Sugiono, dan Prasetiyo Hadi.
Tim gagasan Prabowo pun sudah bertemu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Jumat (31/5/2024). Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk melakukan sinkronisasi program di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Muzani menuturkan mereka ditugaskan Prabowo untuk mengunjungi kementerian-kementerian. Tujuannya untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran.
Komposisi tim gugus tugas buatan Prabowo hanya diisi oleh internal Partai Gerindra pun membuat pro dan kontra. Namun, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, pun menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo selaku presiden terpilih.
“Presiden terpilih boleh saja kemudian membentuk tim tersendiri untuk mencari data sebagai bahan masukan dan kajian terkait hak khusus yang dijamin oleh Undang-undang,” jelas Dasco dihubungi Tirto, Minggu (2/6/2024).
Dasco menjelaskan, hasil kerja dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang dibentuk oleh Prabowo akan menjadi bahan kajian atau pertimbangan bagi presiden terpilih dalam membuat kebijakan strategis. Dasco mengklaim, tim bekerja untuk mencari data dan sinkronisasi untuk pemerintahan selanjutnya.
Koalisi Tak Masalah Tim Gugus Tugas Diisi Kader Gerindra
Persoalan komposisi tim gugus tugas pun direspons santai Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, enggan berkomentar banyak soal keberadaan tim sinkronisasi. Zulhas begitu sapaan akrabnya mengeklaim keberadaan gugus tugas sebagai upaya melanjutkan.
"Gugus itu kan artinya lanjutin, lanjutin kan?" Tanya Zulhas di kantor DPP PAN, Jakarta, Senin.
Tidak hanya Zulhas, Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi santai. Dia mengeklaim, pembentukan tersebut sebagai upaya sinkronisasi dan sudah dikomunikasikan kepada pimpinan partai.
"Ini kan tidak disebut transisi tapi sinkronisasi yang tentu mensinkronkan berbagai aspek dan saya meyakini bahwa ini sudah dikomunikasikan dengan para ketua partai KIM," kata Herman Khaeron di Gedung DPR.
Herman menilai keberadaan tim akan mempercepat proses transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo. Tidak hanya itu, dia menilai tim transisi penting untuk menyelaraskan program Prabowo.
Sinyal Gerindra Ambil Jatah Kursi Menkeu
Analis politik dari Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo, menilai manuver Prabowo membentuk gugus tugas dengan diisi kader Gerindra bisa ditafsirkan sebagai ajang "patok kavling" jatah Gerindra, apalagi partai-partai koalisi Prabowo santai merespon aksi tim sinkronisasi.
"Ya dari pernyataan apa anggota koalisi kan tempatnya mereka baik-baik saja dalam artian mereka paham bahwa ini adalah hak prerogatifnya Pak Prabowo. cuman kan dengan apa Gerindra semua anggotanya kan jelas bahwa sangat mungkin posisi-posisi Kementerian yang strategis seperti Menteri Keuangan sangat mungkin diisi dari Gerindra. Jadi ini kan pesan politiknya begitu," kata Kunto, Senin (3/6/2024).
Kunto melihat, aksi tim Prabowo ke Kemenkeu bisa ditafsirkan sebagai sinyal Gerindra mengambil kursi Kemenkeu. Dia pun menduga, Gerindra akan bergerak ke kementerian lain untuk menandai wilayah mereka dan kementerian strategis.
"Tampaknya gerinda mau pegang inisiatif dalam hal alokasi Kementerian atau bagi-bagi kue kemenangan ini," kata Kunto.
Kunto pun menilai, kesolidan koalisi akan dipersepsikan terjaga karena tidak ada komplain ke publik dari manuver tim sinkronisasi tersebut. Alhasil, semua partai di koalisi sudah paham arah, tujuan dan gerakan tim sinkronisasi. Aksi ini pun tidak akan diperhatikan publik karena publik masih fokus pada isu yang lebih urgent seperti pemotongan gaji via Tapera maupun isu RUU bermasalah.
"Nah, jadi alasan-alasan itu mungkin sangat bisa dipahami oleh anggota partai koalisi. Namun pada akhirnya kan kalau ini ujung-ujungnya pembagian menteri ya pasti mereka akan siap-siap dan ancang-ancang wah gitu enggak mungkin diam-diam aja gitu kan," kata Kunto.
"Lalu kalau bagi persepsi publik menurut saya enggak ada ini, enggak terlalu penting ya. Ini bukan jadi isu utama karena masih ada isu Tapera, isu Papua gitu kan. Ada banyak itu yang lain seperti isu UKT dan RUU-RUU yang lain gitu kan sehingga perhatian publik ke sini mungkin enggak terlalu besar dan publik merasa bahwa ini urusan elite, bukan urusan publik gitu ya walaupun pada akhirnya siapa yang jadi menteri juga akan jadi urusan publik gitu tapi itu nanti," tutur Kunto.
Sementara itu, analis sosio-politik ISESS, Musfi Romdoni, menilai pemilihan tokoh tim sinkronisasi yang berisi dengan kader Gerindra wajar. Alasannya, karena mereka adalah orang dekat yang mengenal ketum partai berlambang burung Garuda itu.
"Sebenarnya tidak ada yang mengejutkan. Agar optimal, tim sinkronisasi harus memahami kebutuhan Presiden selanjutnya dengan sangat baik. Ini alasan kenapa Prabowo menunjukkan semuanya dari Partai Gerindra. Mereka adalah orang yang sudah lama bersama Prabowo. Mereka sangat memahami karakter dan kebutuhan Presiden kedelapan Republik Indonesia," kata Musfi.
Musfi tidak memungkiri perumusan kebijakan yang efektif lebih mudah dilakukan apabila bekerja sama dengan pihak-pihak yang telah memahami karakter dan kebutuhan pemenang. Musfi pun menilai, kehadiran komposisi tim menunjukkan Prabowo adalah tipe yang mengedepankan pihak-pihak yang telah memahami karakter dan kebutuhannya.
Dia menilai praktik tersebut lazim dan sering terjadi. Setiap pemimpin terpilih pasti memilih orang-orang yang sudah dipercaya dan sudah nyaman bekerja bersama.
Lebih lanjut, dia menilai praktik ini juga terjadi di luar dunia politik seperti di sepak bola saat pelatih membawa pemain andalan di klub lamanya.
"Sekali lagi, ini tidak menunjukkan permasalahan atau masalah soliditas koalisasi, ini semata-mata demi efektivitas kerja," kata Musfi.
Musfi mengakui ada persepsi negatif saat tim sinkronisasi hanya berisi kader Gerindra. Tetapi, dia melihat Prabowo ingin membangun tim sinkronisasi yang efektif bekerja. Hal ini dilakukan agar tim yang terbentuk mampu menerjemahkan keinginan presiden terpilih.
"Lagi pula, persepsi publik yang mana yang dimaksud? Apakah harus ada perwakilan tiap partai koalisi di tim? Apakah harus diisi oleh kalangan profesional non-partai? Di sana saja saya kira tidak clear," kata Musfi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin
