tirto.id - Kongres ke-V PDIP yang diselenggarakan pada 8-11 Agustus 2019 di Bali tak hanya mengagendakan pemilihan ketua umum saja. Hal lain akan dibahas, termasuk yang terkait dengan kabinet Joko Widodo sebagai presiden terpilih periode 2019-2024.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP akan membahas struktur kabinet Jokowi termasuk nomenklaturnya, seperti apakah perlu menggabungkan beberapa kementerian atau mengurangi jumlah menteri koordinator (menko).
"Apakah Menperin (perindustrian) mau digabung dengan Mendag (perdagangan) itu akan kami jawab. Apakah menko akan tetap empat atau tiga akan kami jawab," jelas Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).
Pembahasan ini akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi. Rekomendasi akan diserahkan langsung ke Jokowi dalam kongres atau lewat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
PDIP adalah pemenang Pileg 2019 dengan perolehan suara nyaris 20 persen. Dengan begitu peran mereka akan sangat vital di parlemen, termasuk mensukseskan program pemerintah. Partai ini pulalah yang membesarkan nama Jokowi hingga akhirnya bisa menduduki jabatan orang nomor satu di republik.
Dengan latar belakang itu, menurut pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, wajar belaka jika muncul anggapan bahwa rekomendasi adalah wujud dominasi PDIP terhadap Jokowi.
"Kalau kita menggunakan asas proprosional, PDIP memang porsinya harus lebih besar. Yang penting tidak serakah. The winner takes it all," katanya kepada reporter Tirto, Rabu (7/8/2019). "PDIP wajar [dominasi] karena mereka partai pemenang," tambahnya.
Partai koalisi Jokowi lain juga sebetulnya tidak haram melakukan hal serupa. Rekomendasi kabinet, kata Karyono, adalah upaya menunjukkan eksistensi mereka di hadapan Jokowi.
"Yang penting ada kesamaan platform," tambahnya.
Malah menurut dosen komunikasi politik dari Universitas Airlangga Suko Widodo, tidak heran pula jika muncul anggapan bahwa Jokowi tengah didikte PDIP. Rekomendasi akan jadi seperti instruksi partai terhadap anggotanya.
Sejauh ini Jokowi belum bicara banyak soal kabinet. Dia sama sekali belum menyebut nama-nama yang akan membantunya nanti meski beberapa orang sudah disebut-sebut sebagai kandidat kuat. Jokowi hanya bilang ada kemungkinan dia akan merekrut menteri muda. "Umur 20-25 tahun," kata Jokowi, 2 Juli lalu.
Namun menurut Suko, PDIP tak akan sampai pada tahap itu. Rekomendasi akan tetap jadi rekomendasi yang boleh diikuti dan tidak haram jika tidak dilakukan.
"Wajar jika PDIP sebagai parpol dimana Presiden bernaung memberikan masukan kebijakan," kata Suko kepada reporter Tirto. "Ini kesempatan bagi PDIP untuk menyampaikan usul kepada presiden yang diusungnya," tambahnya.
PDIP juga punya legitimasi untuk memberikan masukan karena seperti partai pada umumnya, kata Suko, mereka juga berfungsi mengagregasi kepentingan publik. Apa yang disampaikan ke Jokowi nanti sedikit banyak mewakili kepentingan masyarakat.
Megawati sendiri memastikan kalau PDIP tak akan melangkah sejauh itu. Di rumahnya di kawasan elite Menteng, 24 Juli lalu, dia menegaskan: "semua itu hak prerogatif presiden terpilih."
Partai Lain Tak Mempermasalahkan
Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK)--yang mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin--juga tidak mempermasalahkan rekomendasi PDIP. Mereka yakin Jokowi akan benar-benar independen menentukan kabinet, dan karenanya dominasi PDIP--jika benar ada--tak ada pengaruhnya.
Hal ini misalnya diungkapkan Sekjen PKB Abdul Kadir Karding. "Sah-sah saja bila itu akan jadi usul ke Pak Jokowi," kata Karding kepada reporter Tirto.
Politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi juga berkeyakinan serupa, bahwa Jokowi tak akan menganggap rekomendasi sebagai instruksi. Oleh karena itu Taufiq mengatakan semestinya apa yang dilakukan PDIP dicontoh partai koalisi lain.
"Ini hal baik, seharusnya partai-partai lain melakukan hal serupa," kata Taufiq.
Anggota Komisi III DPR RI itu yakin Jokowi tak hanya mendengar masukan dari PDIP saja, tapi juga partai-partai lain yang telah kerja keras memenangkan dia dan Ma'ruf pada Pilpres 2019.
"Enggak ada kami khawatir. Usul-usul itu boleh saja toh akhirnya nanti Jokowi yang menentukannya," kata Taufiqulhadi.
Hanura--yang tak lolos ke parlemen--juga ada di sisi yang sama.
"Pak Jokowi punya pendirian yang kuat, tapi juga mau mendengar pendapat orang, jadi saya yakin beliau akan membuat keputusan sendiri," kata Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Rio Apinino
