tirto.id - CEO Malaka Project, Ferry Irwandi mempertanyakan alasan dirinya dipersoalkan terkait narasi penolakan terhadap kemungkinan darurat militer dalam situasi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu. Padahal, menurutnya ucapannya tersebut hanya sekadar imbauan agar masyarakat tidak terjebak dalam situasi eskalatif.
“Yang saya bingung adalah kenapa ketika ada orang bilang jangan sampai darurat militer, malah militer (TNI) kesinggung,” kata Ferry dalam agenda bertajuk ‘Militerisme Ranah Siber’ yang ditayangkan melalui kanal Youtube Imparsial, Jumat (12/9/2025).
Menurut Ferry, imbauan kemungkinan darurat militer dari masyarakat sipil seharusnya tidak menjadi masalah sebab keputusan itu berada di tangan Presiden.
Ferry mengaku heran ketika penolakannya terhadap opsi darurat militer justru dituding mencederai muruah institusi. Sebab, katanya, seharusnya dengan tidak terjadinya darurat militer adalah situasi yang menandakan masih terkendalinya keamanan.
“Saya malah bingung. Jadi sebenarnya yang kalian kehenedaki memang darurat militer kah atau kalian sama dengan yang kita piirkan, kita enggak mau ada dalam situasi darurat militer, kan, begitu,” kata Ferry.
Menurut Ferry, penerapan darurat militer jelas akan merugikan masyarakat sipil, mulai dari pemberlakuan jam malam hingga kontrol ketat kehidupan sehari-hari. “Banyak hal hal yang memang sebenarnya mengganggu kenormalan hidup bila itu terjadi,” katanya.
Sebelumnya, TNI disebut berencana melaporkan Ferry atas dugaan pencemaran nama baik. Namun, Polri menegaskan laporan tersebut tidak dapat diproses karena Pasal 27A UU ITE merupakan delik aduan yang hanya bisa diajukan oleh individu, bukan institusi.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id
































