Masuk tirto.id
tirto.id - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman merespons kekhawatiran mengenai ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat persoalan pasokan gas untuk industri.
Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai langkah mitigasi untuk memastikan kebutuhan gas sektor industri tetap terpenuhi, baik yang disalurkan dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) maupun komersial.
Salah satu langkah yang dilakukan ialah memetakan keseimbangan antara ketersediaan gas dari sisi hulu dengan kebutuhan masing-masing sektor industri. Melalui pemetaan tersebut, pemerintah berharap potensi kekurangan pasokan dapat diantisipasi sebelum mengganggu aktivitas produksi.
"Makanya kita mitigasi dari data hulu bagaimana sih suplainya, lalu keinginannya industri-industri ini berapa sih volumenya, jadi jangan sudah terjadi kekurangan baru industrinya mengeklaim bahwa oh ini kekurangan HGBT nih," ucapnya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).
Menurut Laode, ancaman PHK yang belakangan mencuat tidak sepenuhnya berkaitan dengan distribusi HGBT. Ia menilai persoalan utama justru berasal dari melonjaknya harga gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) yang meningkatkan biaya produksi industri.
Kenaikan harga LNG, lanjutnya, dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir. Situasi tersebut dinilai sebagai kondisi yang tidak normal sehingga turut mendorong penyesuaian harga berbagai komoditas energi.
"Kita perlu memahami bahwa kondisi saat itu kan, kondisi yang kita hadapi ini kan kondisi yang tidak biasa. Harga tiba-tiba crude-nya naik, sehingga yang lain pun harus disesuaikan."
Meski mengakui harga LNG saat ini membebani dunia usaha, Laode mengatakan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian harga bersama PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Evaluasi dilakukan terhadap berbagai komponen biaya, termasuk dari sisi hulu, untuk mencari ruang penurunan harga yang tetap menjaga keberlanjutan pasokan.
Ia belum bersedia mengungkapkan besaran penyesuaian harga yang tengah dibahas. Namun, hasil kajian tersebut nantinya akan dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM.
"Saya tidak ingin sebut angkanya, tapi intinya itu memberatkan bagi industrinya," tuturnya.
"Ada potensinya seperti itu karena kemarin sudah diberikan arahan sama Pak Menteri agar kita bicarakan dengan PGN-nya, bagian-bagian mana yang bisa kita adjust, seperti itu. Di hulunya juga seperti apa, sehingga nanti ada potensi untuk kita bisa atur lebih rendah dari sebelumnya," lanjut dia.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengungkapkan kenaikan harga LNG telah memicu PHK di PT Granito. Organisasi tersebut juga memperingatkan sekitar 55 ribu pekerja di berbagai perusahaan berpotensi kehilangan pekerjaan apabila persoalan pasokan dan harga gas industri tidak segera diselesaikan.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK yang dihadiri pemerintah, DPR, dan unsur kepolisian pada Jumat.
“55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan itu PT Granito. Tiga hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK,” kata Andi Gani dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.
Menurut Andi, pemerintah telah memutuskan untuk segera mengambil langkah dalam mengatasi persoalan pasokan gas industri. Ia berharap kebijakan yang disiapkan dapat menekan biaya energi bagi sektor manufaktur sehingga mampu mencegah gelombang PHK yang lebih luas.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana
