Ekosistem Korupsi, KPK Bongkar Peran 'Circle' Terdekat Koruptor

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fenomena keterlibatan lingkaran atau circle terdekat seperti keluarga hingga kolega politik dari koruptor dalam kasus tindak pidana korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lingkaran ini ikut menerima hasil korupsi, maupun dijadikan sarana untuk menyamarkan dan mengalirkan uang hasil dugaan tindak rasuah tersebut.

"Dari beberapa perkara yang ditangani KPK tersebut, terungkap fenomena keterlibatan 'circle' pelaku utama dari pihak keluarga, orang kepercayaan, rekan kerja, hingga kolega politik," kata Budi, dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).

Budi mencontohkan perkara yang menjadikan Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, sebagai tersangka. Fadia melalui keluarganya melakukan intervensi kepada para perangkat daerah, untuk memenangkan perusahaan keluarganya dalam tender pengadaan. Pihak keluarga juga diduga mendapatkan aliran uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Demikian pula dalam kasus dugaan suap ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang. Ade melalui ayahnya, diduga menerima 'ijon' dari para pihak swasta di Kabupaten Bekasi.

Skema serupa juga terjadi dalam kasus yang menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo. Lewat orang kepercayaan Gatut, yakni ajudan atau ADC, yang diperintahkan untuk menagih dan mengepul 'jatah' dari sejumlah perangkat daerah.

Tidak hanya itu, KPK juga menemukan skema berlapis dalam perkara suap di Bea Cukai. Selain dugaan penerimaan uang tunai yang disimpan di safe house, KPK juga menemukan penggunaan nama kolega kerja yang dicatut sebagai nominee atau digunakan sebagai rekening penampungan dana.

Dari sekian contoh kasus itu, menunjukkan bahwa korupsi layaknya sebuah ekosistem: ada yang mengatur, menjalankan, dan menyimpan. Jabatan publik tidak lagi berdiri netral, tetapi kerap menjadi titik temu berbagai kepentingan, termasuk sebagai alat balas jasa atau pembiayaan politik.

Budi menjelaskan untuk menelusuri aliran dana korupsi, KPK juga mendapat dukungan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang secara aktif menyampaikan data serta hasil analisis transaksi keuangan terkait perkara yang sedang ditangani.

Dukungan ini, kata Budi, memungkinkan KPK memetakan pola pergerakan uang, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, hingga mengungkap skema penyamaran aliran uang yang dilakukan melalui berbagai lapisan.

Kolaborasi ini tentunya menjadi krusial dalam memperkuat pembuktian, terutama dalam menelusuri aset hasil tindak pidana korupsi yang kerap dialihkan melalui rekening pihak lain atau jaringan tertentu.

Data penindakan KPK menunjukkan, sejak 2004 hingga 2025, terdapat 1.904 pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan jenis kelamin yang sudah ditangani, terdiri dari 91 persen atau berjumlah 1.742 laki-laki dan 9 persen atau 162 perempuan.

KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menyasar pelaku utama, tetapi juga harus mengurai seluruh jejaring yang terlibat. Integritas tidak bisa dibangun secara individual, melainkan harus diperkuat dari lingkungan terdekat seperti keluarga, rekan kerja, hingga jejaring politik.

KPK mengajak partisipasi aktif masyarakat sebagai watchdog, salah satunya dengan melakukan pelaporan jika menemukan praktik dugaan tindak pidana korupsi melalui Website KWS (KPK Whistleblower System) di kws.kpk.go.id, email pengaduan@kpk.go.id, call Center 198, atau dapat datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

KPK melalui Direktorat Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat juga terus menggencarkan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi, yang tidak hanya menyasar penyelenggara negara, tetapi juga lingkungan terdekatnya, seperti pasangan, keluarga, hingga kerabat, sebagai bagian dari upaya membangun benteng integritas dari circle paling dekat.