DPR Dorong Percepatan Perpindahan ASN ke IKN

tirto.id - Ketua Komisi II DPR RI, RifqinizamyKarsayuda menilai kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai membawa pesan politik penting terkait keberlanjutan proyek ibu kota baru.

Di balik penegasan komitmen tersebut, dia menyoroti persoalan mendasar yang belum terselesaikan, yakni pemindahan aparatur sipil negara (ASN) yang tak kunjung berjalan, sementara fasilitas hunian telah disiapkan.

Dia menegaskan dari sisi hukum dan kebijakan, status IKN sebagai ibu kota negara tidak lagi menyisakan ruang untuk mundur. Ia pun merujuk Undang-Undang IKN dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang mendeklarasikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

“Karena dari sisi hukum baik di Undang-Undang IKN maupun Perpres 79 Tahun 2025 itu sudah di declare bahwa IKN adalah ibu kota negara, ibu kota politik kita tahun 2028 maka no point to return bagi kami,” ujar Rifqinizamy kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Komitmen tersebut, kata Rifqi, juga tercermin dari besarnya anggaran yang telah disahkan DPR. Nilainya mendekati Rp100 triliun. Karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak menunda pemanfaatan IKN sebagai pusat pemerintahan.

“Karena itu anggaran yang sudah kita sahkan hampir Rp100 triliun kan. Itu tentu akan sangat mubazir kalau kemudian pemerintah tidak segera memanfaatkan IKN sebagai ibu kota negara,” katanya.

Salah satu masalah krusial yang disorot Komisi II adalah belum adanya keputusan final terkait pemindahan ASN pusat ke IKN. Padahal, menurut Rifqinizamy, pemerintah melalui Kementerian PAN RB, sebenarnya telah memiliki peta jalan pemindahan ASN, termasuk kementerian dan lembaga yang akan dipindahkan lebih dulu.

“Secara politis Ibu Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini pernah menyampaikan kepada kami bahwa strategi pemindahan ASN, blueprint-nya termasuk kementerian lembaga mana saja yang akan dipindahkan itu mereka sudah punya,” ucap Rifqi.

Namun, strategi tersebut belum bisa dijalankan karena masih menunggu keputusan presiden. Rifqi berharap, setelah Prabowo meninjau langsung IKN, keputusan itu dapat segera diambil agar fasilitas yang sudah dibangun tidak terbengkalai.

“Nah, saya kira setelah presiden mengecek sendiri tadi malam mudah-mudahan hal ini bisa segera diputuskan. Karena kalau nggak mubazir. Sudah punya rusun untuk 15 ribu orang tapi belum ditempati,” tegasnya.

Meski demikian, Rifqi menilai pemindahan ASN secara bertahap tetap masuk akal sebagai strategi taktis. Ia menyebut, dari total sekitar 1,3 juta ASN pusat, pemindahan tidak harus dilakukan sekaligus.

“Bahwa misalnya dari seluruh kementerian lembaga yang ada dari 1,3 juta ASN pusat yang ada itu dicicil itu menurut saya bagian dari strategi taktis saja,” ujarnya.

Namun, yang terpenting bagi DPR, lanjut Rifqi, adalah konsistensi pemerintah menjalankan mandat undang-undang dan peraturan presiden yang telah ditetapkan.

“Tapi yang penting adalah komitmen pemerintah sesuai dengan undang-undang dan perpres itu harus dilaksanakan,” pungkasnya.