Diplomasi Prabowo di Antara Rusia-AS, Apa Peluang dan Risikonya?

tirto.id - Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia pada awal pekan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis untuk mengamankan kepentingan domestik Indonesia. Salah satunya adalah penambahan pasokan minyak mentah dan liquefied petroleum gas (LPG) di tengah ancaman kelangkaan akibat penutupan Selat Hormuz.

Kesepakatan tersebut dicapai setelah pemerintah mengintensifkan diplomasi energi dengan Rusia, melalui pertemuan tingkat tinggi antara Prabowo dan Presiden Vladimir Putin di Kremlin pada Senin (13/4/2026).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang turut mendampingi Presiden dalam kunjungan itu, mengatakan pembahasan teknis juga telah diperdalam melalui pertemuannya dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev, serta sejumlah perusahaan energi Rusia seperti Rosneft, Lukoil, Ruschem, dan Zarubezhneft—sehari setelah pertemuan kepala negara.

“Alhamdulillah apa yang sudah menjadi kesepakatan itu, kita mendapatkan hasil yang cukup baik dimana kita bisa mendapatkan cadangan crude kita untuk kita nambah. Di samping itu juga kita akan bisa mendapatkan LPG,” kata Bahlil seusai pertemuan, sebagaimana dikutip dalam keterangan resminya pada Selasa (14/4/2026).

Tak hanya soal minyak mentah dan LPG, Bahlil menyebut ruang kolaborasi Jakarta-Kremlin di sektor energi juga kian terbuka lebar, termasuk untuk pengembangan storage crude hingga teknologi nuklir. "Kita ingin semua ini betul-betul memberi kepastian bagi ketahanan energi nasional," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menilai penguatan kemitraan dengan Rusia relevan di tengah dinamika global. Selain energi, kedua negara juga akan memperluas kerja sama di bidang pendidikan, riset teknologi, serta ekonomi—mulai dari perdagangan, pertanian, hingga pengembangan industri.

"Kita ketahui bahwa posisi Rusia sangat strategis di dunia global, selain sebagai salah satu negara pemegang hak veto PBB dan pendiri BRICS," ucapnya dalam keterangan terpisah.

Menariknya, lawatan ke Rusia berlangsung beriringan dengan penguatan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. Dalam waktu hampir bersamaan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bertolak ke Pentagon untuk bertemu Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, membahas pembentukan Major Defense Cooperation Partnership (Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama).

Kemitraan ini dirancang sebagai kerangka kerja untuk memperluas kolaborasi pertahanan bilateral Indonesia–AS, melengkapi kerja sama ekonomi yang sebelumnya telah dijalin melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Februari 2026.

Risiko Sanksi

Diplomasi aktif yang bergerak paralel ini—menjalin kerja sama dengan Rusia dan Amerika Serikat—memang mencerminkan upaya menjaga fleksibilitas sekaligus mengamankan kepentingan domestik di tengah rivalitas global. Namun, pendekatan ini juga memunculkan kekhawatiran, terutama terkait arah dan konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia di mata kawasan.

Pengajar Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, menilai penguatan kerja sama dengan Rusia tetap mengandung sejumlah risiko yang perlu dimitigasi.

Salah satu sorotannya adalah potensi ketidaksesuaian (mismatch) antara kebutuhan dan komitmen kedua negara. Indonesia dan Rusia, kata dia, sama-sama membutuhkan investasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi domestik, sehingga kepentingannya tidak selalu sejalan.

"Memang, kita butuh beberapa komoditas Rusia seperti pupuk dan gandum, dan sebelum invasi Rusia ke Ukraina kita membeli sangat banyak dari Rusia untuk dua komoditas ini. Sektor lain tentu pendidikan dan turisme serta peralatan militer," ujarnya kepada Tirto, Selasa (14/4/2026).

Ia juga menyinggung rekam jejak kerja sama yang belum sepenuhnya berjalan mulus, termasuk pembatalan dan penundaan sejumlah proyek investasi Rusia di Indonesia. Di sisi lain, keterlibatan Rusia dalam perang dengan Ukraina dinilai membuat Moskow lebih membutuhkan aliran investasi untuk mendukung pembiayaan industrinya sendiri.

"Lihat saja proyek kereta di Kalimantan yang akhirnya batal, dan proyek kilang di Tuban yang tertunda terus serta tidak jelas nasibnya. Begitu juga investasi Rusia di Natuna" jelas Radityo.

Menurutnya, pengalaman tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar pemerintah tidak gegabah dalam meneken kesepakatan baru. Dalam konteks pasokan minyak mentah, ia mempertanyakan kesiapan infrastruktur domestik, termasuk kemampuan kilang Indonesia mengolah minyak dari Rusia, seperti jenis Sakhalin maupun Ural.

"Kalau yang Ural yang dulu pernah kita beli, akan tetap dikirim via Hormuz, jadi apa bedanya dengan dari Iran?" kata dia.

Selain itu, ia menyoroti potensi risiko sanksi, khususnya dari Uni Eropa, seiring berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina. Dinamika politik di Eropa, termasuk perubahan sikap negara-negara anggota, dinilai dapat memperbesar kemungkinan sanksi sekunder maupun primer.

"Jadi, risiko besarnya justru sanksi sekunder atau bahkan primer dari Uni Eropa. Apalagi setelah Hungaria selesai pemilu, dan pemimpin barunya Hungaria lebih pro-EU, sementara sebelumnya Hungaria adalah rekan terdekat Rusia di Eropa. Nanti ini kaitannya terutama kalau kita jadi beli minyak," tambahnya.

Ia mencontohkan kasus ketika Pelabuhan Karimun sempat dicurigai menangani minyak Rusia tahun lalu, yang memicu potensi tekanan dari Uni Eropa. Jika Indonesia benar-benar meningkatkan impor dari Rusia, risiko serupa dinilai bisa kembali muncul.

"Apakah kita merisikokan kemungkinan positive net kita dari UE hanya demi mendapat ketidakpastian dari Rusia?" tanyanya, sembari menekankan pentingnya kewaspadaan pemerintah dalam bekerja sama dengan Rusia."Bukan meninjau ulang sih, hanya perlu waspada dan tidak terlalu punya ekspektasi lebih bahwa Rusia bisa memenuhi semua kebutuhan kita," katanya.

Langkah Strategis

Meski demikian, pandangan berbeda disampaikan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo.

Ia menilai, sejak konflik di kawasan Teluk memanas, keseimbangan politik global ikut bergeser. Krisis energi yang dipicu blokade Selat Hormuz—imbas perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran—mendorong Washington memberi ruang bagi negara lain untuk mengakses pasokan minyak mentah dari Rusia. Dalam konteks ini, tekanan Amerika Serikat terhadap negara-negara, termasuk Indonesia, dinilai tidak akan terlalu kuat dalam jangka pendek.

Situasi tersebut membuka peluang bagi Indonesia, bukan hanya untuk mengamankan pasokan minyak, tetapi juga menghidupkan kembali proyek kilang Tuban (Grass Root Refinery/GRR Tuban) yang sempat terhenti sejak 2023.

Proyek ini merupakan kerja sama antara PT Pertamina (Persero) yang memegang 55 persen saham dan Rosneft sebesar 45 persen melalui PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP).

"Dengan krisis energi yang di-create (dibuat) sendiri oleh USA, (mereka) memberi peluang untuk menghidupkan lagi project tersebut dan USA less pressure ke RI karena kondisi krisis energi di seluruh dunia dan USA membolehkan dan memberi relaksasi atas minyak Rusia untuk masuk pasar. Ini kesempatan emas untuk masuk dalam kerja sama yang pernah mati suri," kata Hadi.

Menurutnya, jika para pihak menunjukkan keseriusan dan pemerintah proaktif mendorong kembali proyek tersebut, pembangunan kilang berpeluang dilanjutkan. Dampaknya, kapasitas produksi minyak domestik juga dapat ditingkatkan.

Risiko sanksi dari Amerika Serikat tetap ada. Namun, Hadi menilai Indonesia memiliki alasan kuat, yakni kondisi darurat energi—meski belum secara resmi dinyatakan pemerintah.

Dengan kondisi itu, Indonesia dinilai memiliki ruang untuk mencari sumber energi tambahan dari berbagai negara, termasuk Rusia.

"Apalagi Rusia merupakan produsen migas yang sangat besar. Dalam beberapa pemberitaan, dalam mendinginkan harga minyak, US memberi kelonggaran kepada minyak Rusia. Rusia saat ini produksi minyak sekitar 11 juta bopd dan produksi gas baik dalam modul pipa maupun LNG, 20 TCFD. Jadi, impor dari Rusia sangat mungkin," tukas Hadi.