tirto.id - PDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto melarang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk melakukan safari di luar Jateng yang berpotensi menjadi agenda politik. Larangan ini tidak hanya berlaku bagi Ganjar, tapi juga bagi seluruh kader PDIP yang menjadi kepala daerah.
“Ibu Megawati memberikan batasan bagi kepala daerah yang menjalankan tugasnya, menjadikan skala prioritas di wilayah yang dipimpinnya," kata Hasto dalam konferensi pers secara virtual pada Kamis (21/7/2022).
Hasto menjelaskan larangan itu diberikan agar kepala daerah bisa fokus di wilayahnya. Dia berharap para kepala daerah bisa memberikan legasi sebelum masa akhir jabatannya.
“Kami ingin kepala daerah bisa mengakar dan membangun legasi di wilayahnya," kata Hasto menjelaskan.
Pihak PDIP tak segan menegur bila ada kadernya yang melanggar aturan. Salah satunya dengan memberikan surat peringatan kepada pihak yang melanggar aturan tersebut.
“Kami pernah mengkritik dengan memberikan teguran tertulis kepada kepala daerah yang meninggalkan wilayah dan terlalu sering ke Jakarta," ujarnya.
Hasto memberi catatan bahwa kepala daerah dari PDIP yang melakukan kunjungan keluar kota harus sesuai dengan tugas atau karena ada undangan partai.
“Kalau kader partai bertemu dengan struktur partai harus melalui penugasan atau surat undangan. Karena ada aturan untuk adanya kerja sama pengurus partai di daerah baik provinsi atau kabupaten dan kota," ungkapnya.
"Bahkan saya ketika melakukan rapat kerja di daerah juga membawa surat tugas dari DPP," kata Hasto menambahkan.
Di sisi lain, PDIP memerintahkan para kadernya melakukan soft campaign kepada publik. Dengan catatan kampanye tersebut diperuntukkan bagi PDIP secara institusi, bukan untuk individu semata.
“Kalau untuk kampanye sudah ditegaskan oleh ibu ketua umum bahwa seluruh kader-kader partai itu melakukan soft campaign. Kami tidak melarang soft campaign, tapi yang terpenting bukan untuk kepentingan perorang. Salah satunya adalah dengan membumi bersama masyarakat menjawab persoalan rakyat," tegasnya.
Hasto menambahkan, “Kalau PDIP tidak ingin pemimpin yang diusung mengawang-awang, namun harus mengakar kuat bagaikan pohon cemara udang dan kokoh saat menerima terjangan tsunami.”
Namun, PDIP akan menutup mata bila kadernya melakukan safari di luar agenda politik. Seperti organisasi profesi atau olahraga yang ditekuni di luar partai. “Kalau di luar ranah partai seperti profesi, maka di luar partai. Seperti Pak Utut yang membina organisasi olahraga di luar partai," ungkapnya.
Bagi PDIP, manuver-manuver yang dilakukan Ganjar dan membuatnya diisukan menjadi kandidat bakal capres pada Pemilu 2024 menjadi suatu isu serius. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bahkan juga memberi peringatan keras bagi kader partainya yang berani melakukan manuver politik tanpa instruksi.
“Kalian siapa yang berbuat manuver, keluar! Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif, hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingat loh," tegas Megawati dalam Rakernas II PDIP di Jakarta, Selasa (21/6/2022).
Selain mendapat teguran dari Megawati, Hasto bersama Wasekjen PDIP, Utut Adianto sempat melakukan pertemuan dengan Ganjar di sekolah partai. Namun Hasto enggan membeberkan isi pertemuan mereka.
“Terkait dengan pertemuan Pak Ganjar, Pak Utut dan saya dilakukan setelah Rakernas Projo. Tapi pertemuannya di sekolah partai pada saat pelaksanaan rapat kerja nasional yang kedua, dan setelah itu tidak ada pertemuan lagi," terangnya.
Relawan: Ganjar Jangan Dikekang!
Larangan safari dengan potensi membawa kepentingan politik yang dikeluarkan PDIP, menuai protes dari sejumlah pihak. Salah satunya Relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania.
Ketua GP Mania, Immanuel Ebenezer mengatakan, Ganjar tidak pernah melakukan safari politik yang bertujuan untuk meningkatkan elektabilitasnya. Menurutnya aturan tersebut akan membuat Ganjar terkekang dan menghalanginya dalam menyampaikan haknya untuk menyampaikan aspirasi serta pendapat.
“Mas Ganjar jangan dikekang dengan kerja-kerja yang berkaitan jabatan gubernurnya. Dengan melarang safari politik menunjukkan Sekjen PDIP ketakutan dengan langkah-langkah Mas Ganjar," kata Immanuel saat dihubungi reporter Tirto pada Jumat (22/7/2022).
Immanuel mengungkapkan dalam setiap perjalanan Ganjar ke luar Jawa Tengah selalu mendapat sambutan dari masyarakat yang penuh antusias. Salah satunya saat berkunjung di Lampung pada Januari 2022. Menurutnya itu bukan safari politik, namun bonus dari dampak sosial dan politik yang selama ini dikerjakan.
"Seperti saat ke Lampung di sana ada perkumpulan orang Jawa dan wajar Mas Ganjar diundang kesana. Saya tahu di sana beliau disambut. Dan itu hanya efek bonusnya saja. Kalau itu dibilang sebagai safari politik yang ngawur saja. Sama halnya saya sebagai ketua pendukung Ganjar kalau diundang ke daerah pasti ada yang mengerubungi dan menyebabkan kerumunan," ujarnya.
Ia menekankan bila dalam perjalanan Ganjar memang sudah diniati kampanye tentu saja dilarang. Baik secara hukum maupun etika. Karena jabatannya sebagai gubernur masih melekat pada dirinya, kata Immanuel.
"Kecuali kalau kampanye, itu tidak boleh, dan itu melanggar konstitusi, dan melanggar dari pekerjaannya sebagai gubernur," tegasnya.
Oleh karena itu, Immanuel meminta pada PDIP agar tidak perlu ada aturan yang melarang safari ke luar wilayah. Karena menurutnya Ganjar adalah milik masyarakat dan banyak orang di luar Jawa Tengah yang ingin menemuinya.
“Mas Ganjar biarlah bekerja sebagai gubernur, dan fokus kerja di Jawa Tengah. Biarlah rakyat mencintai dengan kejujuran dan ketulusan. Adapun yang mendukung Ganjar itu dari semua lapisan. Tidak hanya PDIP," ungkapnya.
Ia menambahkan, "Saya heran dengan PDIP, jangan sombong dan angkuh malah nanti ditinggal rakyat.”
Dilema Ganjar di Antara Aturan Partai dan Keinginan Rakyat
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengungkapkan, larangan safari politik yang dikeluarkan oleh PDIP bukan hal baru dan tidak mengherankan. Karena PDIP adalah partai kader dan mengharuskan para pejabat publiknya untuk tunduk dengan fatsun dan petuah politik dari struktur.
“Karena kalau dibaca PDIP bisa solid seperti sekarang adalah ketaatan mereka pada sistem dan struktur. Selain itu larangan ini adalah upaya mengakhiri segala spekulasi bahwa ada kader di daerah tertentu yang berkampanye untuk kepentingan 2024," kata Adi kepada reporter Tirto.
Selain itu, pembicaraan mengenai politik yang mengarah ke Pilpres 2024 masih bukan hal utama bagi PDIP. Sehingga larangan ini menjadi bentuk penertiban bagi para kader agar tidak saling mendahului.
“Sementara di internal PDIP tidak bicara mengenai siapa capres yang akan diusung. Dan ini sebagai bentuk penertiban para kader agar tidak mendahului perintah partai," kata Adi.
Oleh karenanya, kata Adi, PDIP melarang kadernya melakukan safari politik di luar wilayah kerjanya tanpa ada surat tuga partai. “Itu menunjukkan bahwa PDIP menempatkan instruktur ketua umum partai di atas segalanya," ujarnya.
Hal inilah yang menurut Adi harus dipahami oleh masyarakat, terutama para penggemar Ganjar yang berharap orang nomor satu di Jawa Tengah itu maju menjadi kandidat calon presiden. Karena ada aturan PDIP yang sangat sentralistik dan semuanya terpusat.
“Kalau melihat tren secara umum, respons publik kepada Ganjar sangat masif, elektabilitas relatif signifikan. Bahkan sejak awal tahun ini sedang ada di puncak elektabilitas. Namun dilematisnya bagi PDIP, semua itu hanya sebagai ornamen demokrasi. Karena bagi PDIP dalam proses pencapresan adalah bagaimana harus menunggu perintah partai," ungkapnya.
Bahkan PDIP tidak takut bila ada kadernya pindah partai, karena aturan yang dibuat oleh internal mereka. Adi menyebut hal itu bukan barang baru bagi PDIP.
"PDIP tidak terlalu pusing kalau kadernya berangkat untuk maju pilpres atau pemilihan lain dari partai lainnya. PDIP merasa solid dan istiqomah yang artinya konsekuensi dari sikap politik. PDIP banyak kadernya yang sudah keluar. Namun bagi PDIP ketaatan pada struktur adalah segalanya," jelasnya.
"Meskipun ada potensi kadernya 'lompat pagar' dan itu menjadi kerugian bagi partai. Tapi PDIP tidak ambil pusing, dan mereka punya stok kader banyak. Sekecil apa pun kalau ada kader partai lain lepas, maka itu tetap menjadi kerugian," imbuhnya.
Dari aturan dan larangan Ganjar untuk safari politik tersebut, Adi berkesimpulan bahwa masyarakat masih banyak yang belum paham bagaimana sistem kerja politik dari PDIP. “Sulit untuk sinkron kalau menyambungkan antara logika partai dan logika umum," terangnya.
Adi mengingatkan, suara Ganjar dari relawan akar rumput harus diperhatikan. Karena sistem pemerintahan presidensialisme tetap menghargai satu suara sebagai bentuk pilihan.
“Tentu relawan itu penting dalam sistem presidensialisme, karena konsepnya one man one vote. Tidak ada satu suara yang mewakili 1.000 orang. Angka banyak itu dimulai dari satu persatu suara," pungkasnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
