Pemilu Serentak 2024

PDIP & PAN Bertemu, KIB Bertambah Tenaganya atau Justru Retak?

Reporter: Andrian Pratama Taher, tirto.id - 20 Jul 2022 07:00 WIB
Dibaca Normal 4 menit
Pertemuan PDIP dan PAN dinilai sebagai ajang untuk membangun koalisi. Apakah komunikasi dua parpol ini berpotensi menguatkan KIB atau sebaliknya?
tirto.id - “Kami menawarkan tidak bicara koalisi atau kerja sama parpol karena hal tersebut akan ada waktunya, namun yang penting bagaimana kerja sama meningkatkan kualitas kader seperti pelatihan bersama melalui Sekolah Partai.”

Hal tersebut diungkapkan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto saat bertemu dengan petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam agenda gowes bersama di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2022). Hasto sebut PDIP lebih memilih untuk terjun ke bawah dan fokus pada penguatan barisan daripada berbicara koalisi.

Akan tetapi, kedua partai ini sepakat untuk bekerja sama walau belum sampai tahap koalisi untuk Pemilu 2024. “Jadi ini silaturahmi, perjumpaan dua sahabat lama,” tutur Hasto.

Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno pun menerima terbuka ajakan Hasto. Namun, PAN sendiri adalah bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). PAN justru berharap PDIP bergabung karena KIB masih terbuka dengan segala partai.

“Ya semoga saja ada yang mau bergabung di KIB, akan menambah kekuatan politik bersama di KIB,” kata Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi.

KIB yang digawangi tiga parpol, yaitu Golkar, PPP dan PAN memang menjadi poros politik jelang Pemilu 2024 usai dideklarasikan pada 4 Juni 2022. Ketiga parpol ini berkomitmen untuk berkoalisi dengan semangat melanjutkan pembangunan Presiden Joko Widodo. Poin utama yang jadi sorotan dalam koalisi ini adalah tidak ada bakal calon presiden dan masih membuka ruang untuk berkomunikasi dengan partai lainnya.

Selain dengan PDIP, KIB memang membangun komunikasi dengan sejumlah partai lain. PKS misalnya mengakui bahwa mereka membangun komunikasi dengan KIB di luar komunikasi intensif dengan Partai Nasdem maupun Partai Demokrat. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara PKS M. Kholid.



Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto pun tidak memungkiri soal komunikasi tersebut. Airlangga mengakui bahwa KIB terus berinteraksi dengan berbagai partai, termasuk soal isu PKS berkomunikasi dengan KIB.

“Interaksi sih selalu tidak pernah putus dengan berbagai partai," kata Airlangga pada Senin kemarin.

Pria yang juga Menko Perekonomian itu berguyon ketika ditanya soal hitung-hitungan koalisi dengan PKS, tetapi ia menegaskan bahwa KIB selalu terbuka. “Sudah dibilang, inklusif terbuka,” tegas Airlangga.

Demokrat juga diisukan dekat dengan KIB, bahkan sampai mau 'memecah' kubu tersebut. Semua berawal ketika parpol besutan AHY itu berupaya membangun komunikasi dengan Golkar dan mengajak partai berlambang beringin itu untuk membangun koalisi sendiri di luar KIB.

Hal tersebut diungkap petinggi PPP, Achmad Baidowi kepada media. “Demokrat jangan seperti orang patah harapan, meski itu sah-sah saja. Karena Golkar, PAN dan PPP sudah solid di koalisi,” kata pria yang akrab disapa Awiek di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Awiek menegaskan KIB tidak bisa dipecah karena sudah solid. Ia justru mengajak Demokrat lebih baik bergabung ke KIB daripada berupaya memecah belah.

“Kalau Demokrat ingin bisa ikut berlayar di Pilpres 2024, ya ikut saja dalam KIB," ujarnya.

Di sisi lain, Demokrat membantah bila manuvernya disebut sebagai upaya memecah belah KIB. Mereka mengklaim langkah yang dilakukan partainya sebagai komunikasi politik, salah satunya dengan membangun komunikasi dengan partai-partai anggota KIB.

“Kami melakukan komunikasi dari sebelum hingga sesudah terbentuknya KIB. Komunikasi itu terbuka dan karena bagaimanapun tidak hanya untuk tujuan 2024 saja. Namun ada elemen lain yang penting dari bangsa ini. Sehingga jangan sampai berhenti komunikasi,” kata Juru Bicara Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Jumat (8/7/2022).


Membaca Makna Pertemuan PAN-PDIP

Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam memandang pertemuan PDIP-PAN tidak lepas dari upaya komunikasi politik yang tidak terbatas KIB-PDIP, tetapi bisa jadi antar-partai, yakni PDIP-PAN sendiri. Ia tidak menutup kemungkinan PAN hengkang dari KIB dan memilih bergabung dengan PDIP.

“Harus diingat koalisi di Indonesia itu koalisi yang tidak ideologis sehingga sangat cair, soliditasnya tidak kuat sehingga potensi untuk pecah atau hengkang dari KIB, PAN masih juga memungkinkan (keluar)” kata Imam kepada reporter Tirto, Selasa (19/7/2022).

Imam menambahkan, “Basisnya adalah kepentingan PAN apakah terakomodasi dalam koalisi tersebut atau tidak. Kalau kemudian kepentignan PAN tidak terakomodasi dalam koalisi tersebut, tentu saja mereka akan berpikir untuk membangun koalisi atau mencari partner politik yang lain.”

Imam memandang, PAN berkalkulasi ulang keuntungan politik yang diperoleh bila bersama KIB atau pun dengan PDIP.

Di sisi lain, Imam menilai pertemuan antara PAN-PDIP memicu kecurigaan. Oleh karena itu, pandangan potensi keluarnya PAN dari KIB tidak bisa dihilangkan begitu saja meski partai-partai di KIB mengklaim sudah solid.

Imam pesimistis jika PDIP merapat ke KIB. Sebab, kata dia, PDIP adalah partai pemenang pemilu sehingga tidak mungkin merapat ke KIB.

“Kalau kemungkinan PDIP merapat ke KIB, saya kira cukup kecil peluangnya karena PDIP adalah partai besar, the ruling party, partai pemenang pemilu sehingga PDIP seharusnya menjadi dirijen dari sebuah koalisi dalam pilpres ke depan," tutur Imam.

Imam memandang partai-partai akan berkoalisi demi kemenangan. Ia yakin partai akan bersikap pragmatis, yakni demi memenangkan Pemilu 2024. Sikap PAN juga wajar dengan membangun komunikasi ke PDIP meski sudah ada koalisi.

Akan tetapi, Imam menilai langkah keluar PAN akan memicu kekacauan di internal KIB karena mereka harus mencari mitra lain untuk maju Pemilu 2024.

“Apakah kemudian KIB berantakan? Ketika PAN memang keluar dari KIB, tentu mereka harus mencari partner baru. Karena kalau PAN keluar, mereka tidak bisa mengajukan capres dan cawapres dalam pilpres karena tidak memenuhi syarat dukungan sebesar 20 persen suara [kursi] DPR atau 25 persen suara pemilih [nasional]" tutur Imam.



Sementara itu, dosen komunikasi politik dari Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo memandang, pertemuan PDIP-PAN sebagai ajang untuk membangun koalisi. Ia tidak memungkiri bahwa PDIP bisa merapat ke KIB, tetapi tentu ada hal yang harus dibayar oleh internal KIB.

“Kalau kemungkinan PDIP merapat ke KIB, masih ada [kemungkinan], peluangnya masih ada, cuma seberapa besar peluang itu, menurut saya, ya akan tergantung bagaimana penjajakan dengan anggota KIB yang lain seperti PPP dan Golkar. Dan keuntungannya jelas, KIB akan punya amunisi yang besar dan sangat mungkin koalisi ini bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan jumlah kursi yang cukup gemuk sekarang di DPR RI," kata Kunto kepada reporter Tirto.

Kunto menambahkan, “Tapi kemudian kerugiannya, ya mungkin PDIP akan minta kursi capres yang mungkin akan menggeser jatah anggota KIB yang lain, gitu kan.”

Kunto mengakui PDIP punya posisi tawar besar dan menguntungkan sehingga diincar oleh KIB. Jika KIB masuk, maka potensi tiga calon tetap ada. Akan tetapi, KIB berpotensi dominan bila dibantu PDIP, salah satunya dengan melihat dari kursi DPR daripada koalisi lainnya.

Namun bukan berarti peluang pecah tidak ada, kata Kunto. “PAN sangat mungkin yang akan membawa PDIP masuk ke KIB, cuma saya sih melihatnya bahwa KIB pun punya potensi untuk pecah kongsi di jalan karena sampai sekarang belum jelas platformnya,” kata dia.

Menurut Kunto, jika bukan tokoh atau calon yang dikuatkan, maka platformnya dulu ditegaskan. “Ini enggak ada penegasan tentang platform, enggak ada apa yang seakan-akan ya sudah koalisi terus sudah. Jadi menurut saya ini pun menimbulkan spekulasi sangat mungkin KIB bisa pecah di jalan,” kata dia.

Menurut Kunto, Demokrat dan PKS bersama Nasdem akan mencari celah untuk bisa menyalip sebagai partai papan tengah. Partai tengah ini akan berupaya memperluas koalisi demi menghadapi Pemilu 2024.

Akan tetapi, Kunto berharap jangan sampai Pemilu 2024 hanya diisi dua paslon saja. Sebab, hal ini berpotensi memicu polarisasi politik seperti 2014 dan 2019. Ia berharap ada banyak poros sehingga publik bisa mendapatkan pemimpin berkualitas di masa depan.


Baca juga artikel terkait PEMILU 2024 atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Politik)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz

DarkLight