tirto.id - Presiden Joko Widodo belum juga menunjuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) definitif pengganti Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia. Jokowi hanya menunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai MenPAN-RB ad interim terhitung sejak 1 hingga 15 Juli 2022. Tito menggantikan Mahfud MD yang menjadi MenPAN-RB ad interim selama Tjahjo sakit.
Posisi Tito kembali digantikan Mahfud MD per Jumat, 15 Juli 2022, kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno Bidang Komunikasi dan Media, Faldo Maldini.
“Fungsi pemerintahan masih berjalan dengan baik. Kami kira kehadiran Plt Pak Menko Mahfud dapat memastikan berjalannya administrasi dengan lebih optimal,” kata Faldo, Jumat (15/7/2022).
Menurut Faldo, pemerintah berharap penunjukan Mahfud MD sebagai Plt dapat menjaga performa dan capaian kementerian dalam beberapa waktu ke depan. “Biasa proses seperti ini, tentu tidak bisa mengambil keputusan yang reaktif, yang paling penting itu substansinya semua terlaksana dengan baik,” kata dia.
Sebelumnya, Jokowi beralasan masih berkabung atas meninggalnya Tjahjo sehingga belum dipilih penggantinya. “Belum. Masih dalam proses semuanya. Kita juga menunggu. Masih berduka,” kata Jokowi saat ditanya wartawan di Subang, Jawa Barat pada Selasa, 12 Juli 2022.
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko pun enggan menjawab soal status kursi MenPAN-RB akan kembali diisi secara ad interim atau akan ditunjuk pejabat definitif. Ia mengingatkan ketentuan pengisian kursi menteri merupakan wewenang Presiden Jokowi.
“Itu nanti otoritasnya presiden,” kata Moeldoko saat ditemui di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Kamis (14/7/2022).
Moeldoko juga tidak mau menjawab apakah kursi wakil menteri luar negeri yang sebentar lagi akan kosong dan kursi MenPAN-RB akan menjadi momentum Jokowi melakukan perombakan kabinet kembali. Sebagai catatan, Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar terpilih menjadi Ketua Dewan OJK periode 2022-2027 dan akan dilantik pada 20 Juli 2022.
“Ya sekali lagi, itu otoritas presiden. Kapannya dan siapanya itu nanti kita tunggu saja,” kata Moeldoko.
Potensi akan Ada Reshuffle Lagi?
Proses pengisian kursi MenPAN-RB definitif yang sudah setengah bulan kosong memunculkan tanda tanya. Ditambah lagi kursi wakil menteri luar negeri akan kosong di tengah kondisi Indonesia sedang punya hajat internasional, yaitu pertemuan negara-negara anggota G20 yang membahas sejumlah isu strategis.
Peneliti politik Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN), Wasisto Raharjo Jati menilai, lambatnya pengisian kursi Menpan-RB diduga akibat ada tarik-ulur dalam pengisian kursi yang membawahi para ASN se-Indonesia itu.
“Belum adanya pengumuman pengisian MenPAN-RB sendiri menunjukkan adanya negosiasi panjang apakah politisi atau akademisi yang tepat untuk pos itu,” kata Wasisto saat dihubungi reporter Tirto.
Namun, Wasisto menilai tidak akan sampai ada reshuffle lagi. Ia menilai posisi wamenlu yang akan kosong dan kontroversi Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dalam kampanye minyak goreng gratis untuk anaknya maju pilkada di Lampung, belum mampu mendorong Jokowi me-reshuffle kabinet lagi.
“Saya kira presiden juga pikir-pikir biaya politik dan negosiasi alotnya dengan para parpol apabila ada perombakan [kabinet] kembali," tutur Wasisto.
Sementara terkait posisi MenPAN-RB yang kosong, Wasisto enggan berspekulasi. Ia hanya berharap agar MenPAN-RB diisi akademisi demi kepentingan negara, apalagi Indonesia akan memasuki Pemilu 2024.
“Sebaiknya dari akademisi. Hal ini penting untuk menjaga netralitas birokrat dalam pemilu mendatang," tutur Wasisto.
Sedangkan analis politik dari Indostrategi, Arif Nurul Imam menilai, belum terisinya kursi MenPAN-RB karena masih ada pembahasan intensif antara PDIP dengan Jokowi dalam mencari pengganti Tjahjo. Hal itu tidak terlepas dari kursi tersebut memang merupakan jatah PDIP.
"Soal kenapa Jokowi belum mengganti Tjahjo Kumolo dan masih dipegang menteri ad interim? Tentu karena ada tarikan kepentingan politik di mana Tjahjo Kumolo adalah kader PDIP sehingga Presiden Jokowi ketika mau mengganti Tjahjo Kumolo sebagai MenPAN-RB, tentu harus berkomunikasi dengan PDIP. Itulah kenapa kursi MenPAN-RB agak terlambat,” kata Imam.
Imam mengakui bahwa masih ada potensi reshuffle dari kosongnya posisi wamenlu di masa depan. Jokowi tentu butuh peningkatan pelayanan prima dalam upaya diplomasi luar negeri, apalagi Indonesia memegang posisi presidensi G20.
Di sisi lain, Imam juga menilai bahwa aksi blunder Zulkifli Hasan bisa memicu reshuffle. Namun, upaya me-reshuffle Zulhas tentu tidak mudah karena posisi politiknya di partai. Ia memandang upaya reshuffle Zulhas baru akan terjadi bila langkah blunder mantan menteri kehutanan itu terlalu besar atau bersifat repetitif.
Berdasarkan situasi tersebut, Imam pesimistis akan ada reshuffle lagi dalam waktu dekat ini. Ia yakin isu kali ini hanya akan membuat kursi MenPAN-RB akan kembali diisi kader PDIP.
“Soal PDIP tentu ada dua faktor. Satu Megawati selaku Ketua Umum PDIP, kedua Presiden Jokowi. Mereka tentu akan bernegosiasi siapa yang akan mengganti MenPAN-RB,” kata Imam.
Sementara soal wamenlu, kata Imam, tidak begitu mendesak karena wamenlu sebatas melengkapi, bukan peran utama. “Soal Zulhas tentu saja ini menjadi catatan dan jika catatan itu semakin banyak tentu akan menjadi pertimbangan Pak Jokowi," tutur Imam.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz