tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan daya dukung Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara (IKN) sudah tidak mampu dikembangkan lagi.
Hal tersebut karena memperbaiki Jakarta sebagai ibu kota lebih mahal daripada membangun IKN baru, kata Basuki. Pemerintah memprediksi anggaran IKN baru di Kalimantan Timur mencapai Rp466 triliun dengan komposisi biaya 20 persen dari APBN dan sisanya dari pihak swasta.
“Jadi daya dukung Jakarta ini sudah berat, memperbaikinya pun mungkin lebih mahal kalau kita bikin [ibu kota] baru,” kata Basuki Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/7/2022).
Basuki menambahkan, masalah yang dihadapi Provinsi DKI saat ini bukan hanya banjir, tetapi masih banyak persoalan lain yang dihadapi, seperti penggunaan air tanah yang berlebihan, proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sepanjang 46 kilometer di wilayah pesisir Jakarta Utara yang dikerjakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.
“Kalau kami di PU, kami bahwa Jakarta ini daya dukungnya sudah enggak mungkin dikembangkan lagi seperti NCICD bukan untuk banjir, tapi untuk remediasi lingkungan,” kata dia.
Selain itu, 13 sungai yang mengalir di Jakarta diprediksi tidak akan mengalir ke laut. Hal itu terjadi karena penurunan tanah sehingga Jakarta harus membangun tanggul tinggi.
Hingga kini, kata Basuki, masalah banjir belum selesai, tapi muncul masalah baru lagi, yaitu masalah air minum atau air bersih. Belum selesai masalah air minum, muncul lagi masalah pengambilan air tanah yang berlebihan.
Karena itu, kata dia, pemerintah pusat membangun bendungan untuk pasokan air baku seperti Waduk Karian, Jatiluhur 1, dan Jatiluhur 2 yang akan selesai pada 2030.
Namun, pernyataan Basuki dikritik Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja. Ia menyatakan tidak setuju dengan pernyataan Basuki tentang Jakarta sulit dikembangan dan diselamatkan.
Elisa mengatakan, jika pemerintah menggunakan paradigma lama, maka Jakarta akan sulit dikembangan. Misalnya terus membangun jalan tol dalam kota.
“Ya, itu mah macetnya bakal ada terus atau tambah parah apalagi jika tidak diimbangi kebijakan pembatasan kendaraan,” kata Elisa kepada reporter Tirto, Rabu (13/7/2022).
Selama ini, kata Elisa, solusi yang dibayangkan pemerintah selalu berorientasi pada keuntungan. Misalnya membangun tanggul laut, tetapi ada tol dan reklamasinya dengan harapan dapat pembiayaan dari itu.
“Tapi akhirnya tidak menjawab masalah utamanya. Makanya terlihat sulit dan mahal serta harus proyek besar,” kata dia.
Dia menegaskan, publik membutuhkan solusi yang langsung menjawab permasalahan, bukan yang malah mengkapitalisasi dengan mengambil untung dari masalah seperti soal penurunan tanah.
“Jakarta punya tuh program monitoring penurunan tanah sama ESDM. Jadi ya seharusnya sudah tahu siapa yang langgar dan akhirnya harus ditutup atau didenda atau apapun," tuturnya.
Lalu perihal kemacetan, kata Elisa, seharusnya solusinya pembatasan pasokan kendaraan dan dikenakan biaya parkir mahal. “Bukannya malah menambah jalan lagi,” kata Elisa menambahkan.
Akan tetapi, Elisa mengaku sepakat jika Jakarta tidak mampu ditangani dengan NCICD. Sebab, kata dia, hal tersebut tidak menjawab permasalahan Jakarta.
Ia menjelaskan, dalam konsep NCICD tidak ada skema satupun untuk menghentikan penurunan tanah. Dia juga mencontohkan permasalahan Jakarta sama seperti Bangkok sekarang atau Tokyo pada era 1960-1970-an.
Cara yang ditempuh Tokyo untuk penurunan tanah yakni dengan menghentikan penyedotan air tanah dalam dan merelokasi industri tertentu. “Kalau cuma bikin tanggul saja tanpa perlambatan laju penurunan tanah, ya nanti tanggulnya akan turun juga,” kata dia.
Elisa pun menyatakan tidak setuju dengan pernyataan Basuki tentang biaya pemulihan Jakarta lebih mahal daripada membangun IKN. Sebab, biaya bangun IKN selama ini hanya dihitung secara konvensional. Tetapi tidak memperhitungkan biaya lingkungan hidup hingga biaya personal orang-orang yang perlu pindah.
Kendati biaya perbaikan Jakarta mahal, tetapi kata Elisa, DKI tetap perlu diperbaiki. “Pada akhirnya publik dan negara keluar biaya dua kali lipat," ujarnya.
Selain itu, kata dia, pemindahan ibu kota tidak membuat masalah yang sedang dihadapi Jakarta saat ini akan berkurang atau biaya perbaikannya menjadi lebih murah juga. Lalu, tidak ada jaminan kalau IKN bisa menarik investasi, urbanisasi dan perpindahan orang.
“Kalau investasi IKN gagal, maka ya biayanya jadi tiga kali lipat, Jakarta, bangun IKN, dan beban support IKN," tuturnya.
Sementara itu, Pakar Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna mengatakan, menyelamatkan Jakarta memang sulit dan membutuhkan biaya yang besar dibandingkan membangun ibu kota baru.
Yayat menjelaskan, Jakarta memiliki segudang permasalahan seperti air tanah yang sudah tercemar, banjir, polusi udara, hingga kemacetan.
Kemudian untuk pembangunan infrastruktur maupun membuat ruang terbuka hijau (RTH) pun harus melakukan pembebasan lahan dengan warga yang membutuhkan biaya yang besar. Belum lagi harga tanah yang mahal di Jakarta.
Sedangkan untuk membangun ibu kota baru, kata dia, mayoritas tanah milik pemerintah dan memiliki lahan kosong yang bisa ditata dan direncanakan pembangunan hingga penduduk yang tinggal di lokasi tersebut.
“Jakarta tanah mahal, bangun jalan saja biaya pembebasan saja mengeluarkan miliaran rupiah. Kalau IKN, kan, tanah negara, lahannya luas, bisa dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah dan biayanya bisa diperkirakan,” kata Yayat saat dihubungi reporter Tirto, Rabu (13/7/2022).
Redaksi Tirto kembali menghubungi Kementerian PUPR untuk meminta tanggapan terkait kritik atas pernyataan Menteri PUPR Basuki. Sayangnya, hingga artikel dirilis, belum ada respons.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
