tirto.id - Presiden Joko Widodo memaparkan sumber pendanaan ibu kota negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur. Ia memprediksi anggaran IKN mencapai Rp466 triliun dengan komposisi biaya 20 persen dari APBN dan sisanya dari pihak swasta.
“Hitungan sementara Rp466 triliun itu kurang lebih 19-20 persen berasal dari APBN, sisanya dari PPP, berasal dari KPBU, berasal dari murni investasi sektor swasta, bisa juga BUMN, bisa juga obligasi publik, semua bisa dilakukan,” kata Jokowi dalam keterangan video yang dilihat Selasa (15/3/2022).
Mantan Wali Kota Solo ini pun memberi sinyal agar otorita bisa mendapatkan pendanaan lain untuk pembangunan IKN. “Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan scheme scheme pendanaan dari berbagai scheme yang ada," tutur Jokowi.
Jokowi juga menyampaikan pembangunan ibu kota diprediksi memakan waktu 15 hingga 20 tahun. Ia mengaku, pemerintah akan semakin lebih detail dalam perencanaan IKN Nusantara setelah terbentuknya badan otorita, pelantikan kepala dan wakil otorita dan persiapan optimalisasi kelembagaan. Namun ia menekankan hal terpenting adalah dimulainya proyek ibu kota.
“Yang paling penting memang infrastruktur dasar yang segera dimulai," kata Jokowi.
Di saat yang sama, Jokowi memaparkan bahwa IKN Nusantara adalah kota berkonsep kota hutan. Namun kota hutan tersebut akan mengalami penyesuaian. Salah satunya adalah tanaman hutan yang ditebang dalam periode tertentu.
“Konsep ibu kota Nusantara adalah kota hutan. Artinya hutan ini akan dibiarkan hijau seperti ini. Tetapi ini yang dipakai ibu kota adalah hutan tanaman industri yang monokultur, yang homogen tanamannya. Yang setiap 7 tahun ditebang,” kata Jokowi.
Jokowi menuturkan, pemerintah akab membangun nursery yang memproduksi 20 juta bibit tanaman. Bibit tersebut digunakan untuk merehabilitasi hutan yang ada di Nusantara, termasuk rehabilitasi tambang. Upaya tersebut diharapkan mampu menarik hewan masuk seperti burung dan kupu-kupu.
Ia mengingatkan pembangunan IKN Nusantara adalah pekerjaan besar dan sulit. Oleh karena itu perlu kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, BUMN, swasta dan semua elemen masyarakat untuk mempercepat pembangunan IKN.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
