Jokowi Kemah & Ritual di Titik 0: Upaya Tepis Citra Negatif IKN?

tirto.id - “Ini merupakan bentuk dari kebhinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun ibu kota Nusantara ini.”

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi di titik nol IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). Hal itu disampaikan Jokowi setelah 34 kepala daerah menyatukan air dan tanah dari 34 provinsi ke dalam bejana di titik nol Nusantara.

Ia pun menilai pembangunan ibu kota memerlukan kerja sama semua pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, swasta dan semua pihak. Ia juga berterima kasih ke lembaga negara mulai dari MPR RI hingga Komisi Yudisial demi mendukung pembangunan ibu kota baru.

“Mudah-mudahan kita berdoa semoga hidayah dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran kita dalam membangun ibu kota Nusantara ini," kata Jokowi.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa penyatuan tanah dan air di titik nol sebagai upaya untuk menyatukan seluruh Indonesia di Nusantara. “Intinya menyatukan seluruh tanah dan air dari penjuru seluruh daerah," kata Heru saat dikonfirmasi reporter Tirto.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menyebut kegiatan tersebut sebagai acara simbolik. Pernyataan Wandy ini menjawab tudingan ada nuansa klenik dan pemaknaan negatif kegiatan Presiden Jokowi di IKN Nusantara.

“Kegiatan simbolik seperti itu ada di mana-mana dalam budaya kita. Simbol itu bisa dimaknai macam-macam. Yang penting kita melandasi dengan niat baik, untuk tujuan yang juga baik," kata Wandy saat dikonfirmasi.

Wandy pun menilai penggunaan simbol tidak masalah. Ia mengaitkan dengan bagaimana mahasiswa lulus kampus dengan menggunakan pakaian toga sebagai simbol kelulusan kuliah.

Tak Lepas dari Gonjang-ganjing IKN

Kegiatan Jokowi tentu tidak bisa dilepaskan dengan gonjang-ganjing dalam isu IKN. Setidaknya ada beberapa isu berkaitan ibu kota baru ini. Pertama, sejumlah pihak berencana menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi, apalagi sejumlah pihak sempat mengritik soal dasar hukum konstitusi pembuatan daerah ibu kota baru.

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah pendanaan. Meski Jokowi mengklaim pemerintah sudah mendapatkan pendanaan dari Persatuan Emirat Arab, tapi salah satu kandidat investor besar IKN, Softbank memutuskan mundur dari proyek IKN. Hal ini menimbulkan spekulasi kemungkinan proyek ibu kota mangkrak karena kekurangan dana.

Tingkat dugaan mangkrak pun menguat jika melihat masa jabatan Jokowi. Isu mangkrak dikaitkan dengan Jokowi karena masa jabatan dia hanya dua tahun, sementara pembangunan kota memerlukan waktu.

Dosen komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, tindakan Jokowi berkemah dan ritual di titik nol IKN sebagai aksi politik untuk mempromosikan IKN, apalagi setelah kabar Softbank mundur.

“Wajar ya Pak Jokowi harus mempromosikan, minimal harus ada pergerakan-pergerakan program bangunan IKN setelah dia melantik badan otorita, ketua badan otorita dan wakil kemarin, terlebih kan ada isu mundurnya salah satu investor IKN. Maka dia harus melakukan pergerakan ini,” kata Hendri kepada reporter Tirto.

Walaupun ada pergerakan, ia justru menilai kegiatan Jokowi di titik 0 dan kemah akan kontraproduktif. Sebab, kata dia, kegiatan tersebut terbatas seremoni yang dipaksakan. Hal itu mengacu pada kegiatan Jokowi yang sebatas kemping, tetapi tidak ada nilai yang dijual.

Hal tersebut akan berkorelasi dengan citra pemerintahan, apalagi tidak ada pesan yang clear dengan aksi kemping, kata Hendri.

“Apakah kemudian dengan kemping gambaran apa yang ingin diberikan kepada masyarakat Indonesia dari IKN ini? Apakah nanti bentuknya akan seperti kemping-kemping, kemah-kemah atau ini adalah penjajakan utama? Tapi kenapa mesti kemudian ada hal-hal seperti yang dilakukan presiden,” kata penulis buku berjudul Momentum ini.

“Jadi penjelasan kenapa kemping dan ritual belum pernah ada dan lagi-lagi ini menjadi masalah klasik pemerintahan Jokowi dari sisi kurangnya komunikasi kepada masyarakat," kata Hendri.

Oleh karena itu, Hendri yakin publik tidak akan merespons banyak soal aksi Jokowi selama di IKN. “Kan belum dijelasin juga apa sih selain ritual fungsinya gitu? Dan respons gak ada juga, pasti dianggap angin lalu oleh masyarakat bahkan sangat berpotensi responsnya jadi negatif,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, kegiatan Jokowi tersebut adalah aksi dengan simbol. Hal itu tidak terlepas dari latar belakang Jokowi yang merupakan suku Jawa dan politik Jawa kerap menggunakan simbol lewat air, kendi maupun kemping.

“Sebetulnya itu adalah bagian simbol politik juga bahwa dia serius, dia tidak main-main, dia mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia dengan membawa kepala-kepala daerah tadi itu membawa tanah air dan seterusnya itu,” kata Pangi kepada Tirto.

Pangi juga melihat aksi Jokowi sebagai upaya untuk menggalang dukungan. Hal ini penting di tengah tekanan publik soal isu IKN mulai dari isu mundurnya Softbank, adanya penolakan publik lewat gugatan di MK maupun isu urgensi pembangunan IKN di tengah pandemi. Jokowi ingin membangun suasana positif dengan gaya politik Jawa lewat konsep kebatinan.

Selain itu, Jokowi juga ingin membangun bukti didukung kuat dari seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kata Pangi, Jokowi meminta para kepala daerah hadir dan membawa tanah dan air. Simbol tersebut akan menunjukkan bahwa pemerintah kuat dalam membangun IKN dan tekanan bisa melemah.

“Dia hari ini mencoba mengambil feedback lingkungan dari masyarakat itu bahwa dukungan ini kuat. Itu dia gak boleh lemah di situ. Dia sedang berupaya mendapatkan empati dukungan termasuk dukungan dari kepala daerah karena itu simbol juga,” kata Pangi.

Pangi berpandangan aksi ini juga tidak masalah positif atau negative, karena Jokowi tengah melakukan cek ombak. Namun Pangi memastikan bahwa aksi Jokowi di IKN Nusantara menandakan Jokowi yakin proyek IKN akan terus berjalan.

Ia pun menilai aksi Jokowi di IKN ini juga punya pesan lain bahwa Jokowi sedang memberi amunisi kepada Luhut Binsar Pandjaitan untuk menjalankan misi penundaan pemilu atau 3 periode. Hal tersebut bisa dilakukan dengan dalih proyek IKN harus berjalan baik.