tirto.id - Ada yang berbeda dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke nursery Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/3/2022). Dalam peninjauan nursery tersebut, mantan Wali Kota Solo itu didampingi oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) cum Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan tersebut adalah agenda periodik antara Jokowi dan Megawati. Pertemuan tersebut membahas soal gerakan penghijauan untuk menjaga kelestarian alam.
“Karena pertemuan dilakukan di Rumpin, maka yang dibahas adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana menyejukkan Indonesia melalui gerakan menjaga pertiwi,” Kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis lalu.
Hasto pun mengklaim pertemuan antara Jokowi dan Megawati tersebut tidak membahas soal penundaan pemilu. Ia mengklaim kedua elite PDIP itu hanya membahas persoalan nursery.
“Nah terkait penundaan pemilu, sikap Bu Mega dan Pak Jokowi kan senapas, taat, tunduk dan patuh pada konstitusi. Jadi karena sudah sama, ya tidak perlu dibicarakan. Nursery lebih penting bagi masa depan pembangunan yang pro lingkungan,” kata Hasto.
Di hari yang sama, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2022). Paloh mengaku pertemuan itu membicarakan agar sepenuh hati untuk mengawal roda pemerintahan Jokowi berjalan mulus, stabil hingga akhir periode masa kepemimpinan saat ini.
“Kami juga punya kesepakatan untuk tetap berupaya setulus hati dengan output kinerja yang optimal agar roda pemerintahan Presiden Jokowi berjalan efektif sampai akhir masa jabatan,” kata Paloh seperti dilansir Antara.
Paloh mengakui ada pembahasan soal penundaan pemilu dalam pertemuan itu. Ia memahami dan menghargai pihak-pihak yang mengusulkan wacana penundaan Pemilu 2024 bahkan memperpanjang masa jabatan presiden. Namun, Paloh tegaskan, Nasdem dan Golkar sepakat tidak memperpanjang diskursus tersebut.
“Bung Airlangga tadi sudah katakan jelas kita menghadapi sebuah ancaman resesi baru karena pergolakan yang ada terjadi di dunia internasional itu beri implikasi ke dalam negeri,” kata dia.
Pertemuan elite parpol tersebut tentu menarik. PDIP adalah salah satu parpol yang menolak gagasan tiga periode dan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Di sisi lain, di hari yang sama, Nasdem dan Golkar sepakat untuk mendorong Jokowi agar bekerja sesuai konstitusi padahal Golkar adalah satu dari tiga parpol (PKB dan PAN) pendukung Jokowi yang “ngotot” penundaan pemilu.
Di sisi lain, isu penundaan pemilu mulai ditimpali dengan isu reshuffle kabinet. Isu ini berawal ketika PKB dan beberapa partai pendukung pemerintah lain mengamini Jokowi untuk mereshuffle kabinet pada akhir Maret 2022.
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai, pertemuan Jokowi-Megawati dan Paloh-Airlangga mempunyai pesan berbeda. Pada pertemuan Mega-Jokowi bisa ditafsirkan sebagai upaya Mega ingin Jokowi tegas soal isu penundaan pemilu maupun wacana tiga periode. PDIP sebagai parpol pengusung utama Jokowi menolak wacana tersebut.
Sementara itu, kata Wasisto, pertemuan Paloh-Airlangga lebih pada upaya penyatuan sikap kedua partai dalam isu reshuffle dan penjajakan koalisi Pemilu 2024. Namun pertemuan tersebut tetap memiliki satu kesamaan yakni soal mengelola suara akar rumput.
“Pertemuan tersebut didesain untuk bisa meredam polemik yang timbul di akar rumput," kata Wasisto kepada reporter Tirto, Jumat (11/3/2022).
Wasisto pesimistis partai-partai akan menaruh atensi pada isu reshuffle meski perbincangan penundaan pemilu berbarengan dengan reshuffle. Menurut Wasisto, partai tidak akan menaruh atensi untuk perbincangan reshuffle seperti di awal dan pertengahan pemerintahan.
“Jadi perbincangan itu wajar guna menjajaki kepentingan antarparpol untuk bertahan kekuasaan di periode berikutnya,” kata Wasisto.
Wasisto pun menilai, konsolidasi Mega-Jokowi maupun Airlangga-Paloh tidak terlepas dengan kalkulasi PAN masuk ke kabinet sekaligus upaya koreksi Jokowi terhadap kabinet selama ini.
“Konsolidasi ini lebih pada koreksi kolektif sekaligus membuat kalkulasi politik baru entah itu soal reshuffle dengan potensi masuknya kader PAN atau narasi lain yang pantas dilempar ke publik," kata Wasisto.
Sebaliknya, Dosen Komunikasi Politik Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo menilai, isu penundaan pemilu tetap diatensi, apalagi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbicara soal penundaan pemilu baru-baru ini. Selain itu, pemerintah belum membahas soal anggaran pemilu hingga soal teknis Pemilu 2024.
“Jadi menurut saya agenda penundaan pemilu ini benar-benar menjadi agenda utama politik kita hari ini. Reshuffle segala macamnya hanya pemanis belaka,” kata Kunto kepada Tirto.
Kunto menilai reshuffle dan proyek IKN hanya sebagai upaya mengawetkan isu penundaan pemilu. Semua even politik dijadikan sebagai pijakan untuk isu penundaan pemilu.
“Jadi kalau bisa semua even politik, kejadian politik atau isu gosip politik yang hangat itu akan selalu menjadi argumen buat penundaan pemilu akhirnya atau kita harus membaca between the lines di situ ada kepentingan-kepentingan untuk penundaan pemilu, misalnya reshuffle kabinet tentu bisa digunakan sebagai kartu untuk dimainkan mendapatkan dukungan politik untuk isu-isu tertentu entah itu penundaan pemilu dan segala macamnya,” kata Kunto.
Lantas apakah pertemuan Mega-Jokowi dan Airlangga-Paloh sebagai konsolidasi politik? Kunto jelas mengamini hal tersebut. Langkah ini tidak terlepas dari aksi partai untuk berkontestasi pada Pemilu 2024. Mereka menyiapkan calon, infrastruktur hingga potensi aliansi agar tidak ada bentrok di lapangan.
Kemudian, apakah pertemuan tersebut membahas soal reshuffle? Ia tidak memungkiri hal tersebut, apalagi isu reshuffle sudah berkali-kali disampaikan PKB. Jika disimak, isu reshuffle pada periode kedua kerap dihembuskan PKB, sementara Jokowi tidak melakukan reshuffle.
Kunto menilai aksi Jokowi tidak melakukan reshuffle meski didesak parpol, sebagai upaya menyampaikan pesan bahwa Jokowi merupakan pemimpin yang tidak terpengaruh dan punya keputusan sendiri. Kunto melihat aksi PKB yang kerap kali menyuarakan reshuffle sebagai upaya untuk mencari perhatian.
“Ya harapannya bisa melakukan reshuffle, di lain sisi PAN masih menunggu hadiah untuk mereka bergabung dengan koalisi pemerintah. Jadi ini jadi tarik ulur tersendiri apalagi posisi menteri akan sangat strategis menjelang Pemilu 2024,” kata Kunto.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
