tirto.id - Manuver politik para kandidat potensial bakal calon presiden semakin masif dalam beberapa hari terakhir. Misalnya deklarasi pasangan calon Abdul Muhaimin Iskandar dan Amran Sulaiman oleh Kesatuan Pemuda Indonesia (KPI) di Kota Makassar, Rabu (16/2/2022). Muhaimin adalah ketua umum DPP PKB, sementara Amran merupakan eks Menteri Pertanian Kabinet Kerja Jokowi-JK.
Selain paslon Muhaimin-Amran, ada juga manuver yang dilakukan pendukung Menteri BUMN Erick Thohir. Hal ini ditandai dengan poster Erick Thohir dipasangkan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di sejumlah lokasi, di Kabupaten Jember, Jatim. Namun Khofifah enggan berbicara lebih jauh soal kemunculan poster tersebut.
“Wis ta Mbak (sudah ya Mbak), mandatku di Jawa Timur sehingga saya memaksimalkan mandat itu,” kata Khofifah singkat sebagaimana dikutip dari Antara.
Terbaru, dua kandidat potensial di 5 besar survei Pilpres 2024, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keduanya melakukan vlog bersama di Jakarta International Stadium (JIS). Para netizen pun ramai-ramai memasangkan dan mendoakan mereka maju sebagai capres-cawapres pada Pilpres 2024.
Jauh sebelumnya juga muncul pasangan Prabowo Subianto-Puan Maharani sebagai pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024.
Kenapa fenomena kampanye model seperti ini muncul?
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiarti memandang manuver tokoh partai politik yang saling pasang-memasangkan diri sebagai langkah meningkatkan peluang maju pada Pemilu 2024. Upaya pasang-memasang adalah salah satu cara untuk meningkatkan elektabilitas tersebut.
“Salah satu langkah yang dilakukan kemudian adalah dengan mencari pasangan potensial calon dan mengujinya kepada publik sejauh mana hal itu kemudian diterima,” kata perempuan yang akrab disapa Puput ini kepada reporter Tirto, Jumat (18/2/2022).
Puput menerangkan, para bakal calon itu mendekati tokoh yang potensial berpasangan dengan mereka, meski belum tentu yang dipasangkan bersepakat mau dicalonkan bersama. Hal itu dilakukan untuk menguji ke pemilih dan partai politik tentang peluang dukungan bagi pasangan tersebut.
“Jika penerimaan baik, bisa jadi calon pasangan ini terus digodok sampai 2024, tetapi jika tidak, maka masih ada peluang mengubahnya kembali hingga menemukan respons tinggi,” kata Puput.
Manuver tersebut, kata Puput, tidak merugikan calon karena langkah itu menjadi kampanye awal bagi mereka sebagai masing-masing individu. Langkah itu akan memberi sinyal bahwa mereka adalah calon dalam pemilu ke depan. Di sisi lain, kandidat berkemungkinan mendapat simpati dari pendukung sosok yang dipasangkan dengan mereka.
Puput menjawab alasan kenapa aksi pasang-memasang lebih banyak pada paslon non-parpol. Sebab, kata dia, fenomena pasangan calon non-parpol butuh tiket untuk maju Pilpres 2024. Aksi ini adalah upaya dalam rangka menarik perhatian publik dan menunjukkan langkah kesiapan Pemilu 2024.
“Dengan langkah itu, maka nama mereka masuk ke dalam radar partai untuk dicalonkan nantinya, apalagi kalau terbukti menjadi calon populer bagi pemilih,” kata Puput.
Puput memahami bahwa ada tokoh parpol yang juga menggunakan metode serupa. Mengapa? Ia menduga karena kader parpol ingin lebih populer. Sebab, kader yang kuat dan populer di publik akan memperbesar potensi dipilih.
Ia mengingatkan, partai kecil butuh dukungan partai besar agar bisa memenuhi ambang batas pencapresan. Mereka butuh menggaet partai lain termasuk meningkatkan elektabilitas kader, salah satunya langkah Muhaimin yang berupaya mendorong elektabilitasnya.
“Dalam kasus PDIP sendiri, figur calon masih menjadi perdebatan sendiri, utamanya antara Ganjar [Pranowo] atau Puan," kata Puput.
Puput menilai metode ini akan semakin kuat karena petahana kali ini, Jokowi terhalang regulasi untuk bisa maju lagi. Oleh karena itu, semua pihak berupaya menggaet pemilih dan meningkatkan elektabilitas demi 2024.
“Tidak adanya petahana, ditambah belum ada satu sosok populer yang sangat menonjol (seperti misal Jokowi dulu) membuat berbagai sosok yang punya peluang melakukan berbagai strategi menjelang 2024 ini," kata Puput.
Dosen Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno justru berbicara lebih jauh soal manuver-manuver tersebut. Menurut Adi, kemunculan narasi Anies-Ridwan Kamil, Muhaimin-Amran hingga Erick-Khofifah adalah upaya kerja politik. Metode ini merupakan kreasi dari sebelumnya mendorong nama di publik dengan cara sendirian.
“Kalau dulu, kan, terkesan main solo, main sendiri. Sekarang mencoba untuk berduet dan mencocokkan diri dengan figur-figur tertentu yang dinilai punya irisan, nafas yang sama itu dengan harapan bagaimana melihat respons publik sebenarnya," kata Adi kepada reporter Tirto melalui saluran telepon.
Adi sebut, aksi Muhaimin yang disandingkan dengan Amran adalah upaya untuk mengenalkan eks menaker era Presiden SBY itu dengan pemilih yang dekat dengan Amran Sulaiman. Hal serupa dilakukan Erick dengan mencantolkan diri kepada Khofifah yang namanya terkenal di Jawa Timur. Di sisi lain, Erick juga berupaya membangun keyakinan publik apalagi dia sudah memegang isu soal logistik karena kedekatan dengan pengusaha.
Sementara itu, kata Adi, Ridwan Kamil maupun Anies Baswedan berupaya membangun momentum politik dan menjadikan mereka sebagai tokoh yang diperbincangkan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari mulai banyaknya aksi dan manuver orang-orang yang ingin maju dalam Pilpres 2024.
“Tapi at the end of the day-nya bagi saya, yang paling penting selain memang deklarasi, duet-menduet, yang paling penting orang-orang yang punya mimpi maju harus mulai realistis. Mereka harus mencari dukungan partai," kata Adi.
Pendapat Adi bukan tanpa alasan. Bagi para kader potensial non-parpol, mereka perlu dukungan partai demi diusung. Oleh karena itu, mereka perlu membangun momentum politik dan memastikan bahwa mereka layak bertanding dalam 2024.
Akan tetapi, partai mempunyai kalkulasi sendiri. Adi mengingatkan psikologi parpol adalah ingin memenangkan pemilu, bukan sekadar maju.
“Kan problemnya partai politik ini punya rasionalitas sendiri. Jadi kalau elektabilitas non-partai seperti Anies, Ridwan Kamil, Erick apalagi masih di bawah 20 persen itu sama saja dengan ketemu mereka yang elektabilitasnya cuma 2 persen,” kata Adi yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia.
Pendapat Adi dapat dipahami. Dalam survei nasional yang digelar Parameter Politik Indonesia pada 12 November-4 Desember 2021 dengan 1.600 responden di 34 provinsi, nama Anies, Ridwan Kamil, Erick Thohir, maupun Muhaimin masih kalah jauh dengan Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto.
Dalam pendekatan capres top of mind, Anies Baswedan mengantongi 9,1 persen. Angka ini jauh dari Ganjar yang di peringkat pertama dengan 17,2 persen maupun Prabowo yang 16,4 persen. Nama Ridwan Kamil hanya 4 persen atau berada di bawah Sandiaga Uno yang mengantongi 5,2 persen.
Dalam simulasi 15 nama kandidat capres, Ganjar dan Prabowo perkasa di atas 20 persen, yakni Ganjar di angka 25 persen sementara Prabowo di angka 22,9 persen. Sementara itu, Anies di angka 12,4 persen; Ridwan Kamil di 5,8 persen, sementara Erick Tohir di 0,6 persen.
Jika mengacu pada hasil survei lain pun masih belum mencapai 20 persen. Dalam survei KedaiKOPI dengan penilaian probing per 17-24 Januari 2022 dengan 1.201 responden misalnya, Ganjar dan Prabowo lah yang mengantongi suara di atas 20 persen. Ganjar di peringkat pertama dengan 28,3 persen, disusul Prabowo dengan 24,7 persen.
Lalu, di mana Anies dan lainnya? Anies membayangi Prabowo dengan angka 18 persen. Ridwan Kamil membayangi Anies dengan 8 persen, sementara Erick Tohir 3,4 persen atau tepat di bawah Sandiaga yang hanya 5 persen. Muhaimin Iskandar tidak masuk dalam daftar 15 kandidat tertutup tersebut.
Apakah berarti aksi menaikkan elektabilitas sia-sia? Adi berpendapat, kader non-partai maupun partai yang memajukan ketua umum sebagai capres tetap akan bekerja masing-masing. Mereka akan saling ngotot agar bisa mendapatkan kepastian tiket maju dengan angka elektabilitas terbaik mereka.
Namun, Adi memandang bahwa partai-partai akan memasuki masa-masa realistis di masa depan. Mereka akan mulai berkalkulasi ulang dan mencari kandidat yang layak diusung untuk Pemilu 2024 karena mereka harus bersiap menghadapi badai politik di 2023.
“Saya membaca, akhir tahun ini mulai pertengahan sampai akhir tahun ini sudah mulai akan berpikir realistis kira-kira siapa yang akan mereka matangkan untuk diusung di pilpres," kata Adi. “Tentu finalisasi di 2023, tapi penjajakan, pencocokan, angka-angka matematisnya, ya mulai digadang dari saat ini.”
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
