tirto.id - Partai politik mulai menyodorkan nama-nama potensial yang akan dijagokan pada pemilihan umum serentak yang dijadwalkan digelar pada 14 Februari 2024. Partai Gerindra misal kembali mewacanakan Prabowo Subianto sebagai bakal calon. Meski sudah tiga kali kalah di pilpres sebelumnya, tapi Gerindra masih optimistis pada Pemilu 2024 akan berhasil.
Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam kunjungannya ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (8/2/2022) mengatakan, Prabowo masih diharapkan masyarakat agar maju pada Pilpres 2024.
Muzani mengatakan, bukti masyarakat masih menginginkan Prabowo maju sebagai capres itu didasari dari hasil rilis sejumlah lembaga survei. Prabowo mayoritas mengungguli popularitas dan elektabilitas dari kandidat capres potensial lainnya.
“Kalau melihat seluruh hasil lembaga survei, Pak Prabowo popularitasnya nomor satu, elektabilitasnya nomor satu, dan kita semua Partai Gerindra, masyarakat Indramayu, masyarakat Jawa Barat berada di belakang beliau,” kata Muzani dalam keterangan tertulis.
Selain Gerindra, Partai Golkar juga mulai mengampanyekan ketua umum mereka, Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Hal serupa juga dilakukan Partai Demokrat NTT dengan mendukung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres.
Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bahkan sudah melakukan safari politik ke sejumlah daerah, terutama Jawa Timur sebagai basis utama partai nahdliyin itu. Bahkan pada Minggu (6/2/2022), Muhaimin meresmikan Posko Pemenangan Maju Bersama Rakyat (Mabes Rakyat) Gus Muhaimin di Jalan Laswi Kota Bandung.
Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda menuturkan, Posko Pemenangan Mabes Rakyat ini didirikan untuk masyarakat Jawa Barat agar dapat berbagi informasi dan aspirasi.
“Jadi ruang berbagi informasi untuk menyampaikan informasi dan aspirasi apa yang terbaik untuk masa depan Indonesia. Itu semuanya akan kami serahkan sepenuhnya perjuanganya kepada Gus Muhaimin supaya maju dalam pilpres yang akan datang,” kata Syaiful Huda seperti dikutip Antara.
Sementara partai lain yang belum mempunyai figur kuat di internal mereka justru mendorong nama-nama kandidat potensial capres non-parpol. Sebut saja Partai Nasdem, PPP hingga Partai Amanat Nasional (PAN).
PPP dan Partai Nasdem misal mulai melirik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tidak hanya menyebut nama Anies, tapi juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga menteri BUMN Erick Tohir.
Kalkulasi Menuju 2024
Meskipun marak dukungan dan upaya deklarasi pengurus partai di daerah, toh sejumlah parpol tidak serta-merta mendeklarasikan secara resmi jagoannya. Mereka hanya membunyikan suara kader maupun tokoh potensial, tetapi tidak mendeklarasikan terbuka dukungan tersebut.
Dosen Ilmu Komunikasi Politik Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo melihat aksi parpol tidak kunjung mendeklarasikan secara resmi karena sedang berkalkulasi dalam menghadapi Pemilu 2024. Ia mengingatkan pengusungan kandidat capres harus memenuhi syarat presidential threshold (PT) 20 persen sehingga partai-partai menghitung langkah.
“Jadi mereka menunggu kira-kira sampai saat-saat terakhir, mungkin nanti atau kalau sudah deadlock dijadiin saja, tapi mereka sedang berstrategi sepertinya,” kata Kunto kepada reporter Tirto, Rabu (9/2/2022).
Kunto mencontohkan aksi Partai Golkar dalam mengusung Airlangga. Airlangga merupakan kandidat capres dengan elektabilitas di posisi menengah ke bawah, tetapi mereka mencari peluang agar bisa mengunci paslon dengan elektabilitas lebih tinggi. Cara mengunci dengan memanfaatkan regulasi PT 20 persen sehingga partai saling mengunci kandidat yang layak dalam mengusung kandidat.
Menurut Kunto, aksi pengenalan kader atau tokoh potensial bukan sebagai upaya menggaet pemilih atau berusaha menggunakan konsep coattail effect atau efek ekor jas dengan mendorong kandidat capres. Ia beralasan, pemilih Indonesia bisa memiliki preferensi berbeda antara kandidat capres dengan parpol.
“Kalau coattail effect, dari sekarang sudah dideklarasikan. Justru karena efeknya akan juga memantapkan elektabilitas partainya, tapi kan yang terjadi sekarang adalah semacam tawar menawar," kata Kunto.
Kunto menambahkan, “Bukan rahasia umum kalau partai juga akan meminta mahar pada calon-calon presiden ini. Semakin lama, semakin ditunda, semakin mendesak maharnya, bisa semakin mahal. Kalau menurut saya selain tadi permasalahan strategi,” kata Kunto.
Sementara itu, Dosen Ilmu Komunikasi Politik dari Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah berpendat aksi yang dilakukan parpol tengah mengenalkan siapa kandidat-kandidat capres-cawapres. Jika partai memiliki kader potensial, maka mereka mengenalkan kader tersebut ke publik. Sementara parpol tanpa kander potensial akan mendorong figur potensial non-parpol.
Hal ini pun juga sebagai upaya 'negosiasi politik' dan mengukur kemampuan partai di publik. “Ada tarik menarik antara parpol dan tokoh potensial, selain untuk meningkatkan suara dari loyalis tokoh, juga untuk mengukur sejauh mana popularitas parpol di mata pemilih,” kata Dedi kepada reporter Tirto, Rabu (9/2/2022).
Dedi menuturkan, aksi tersebut terlihat jelas dengan sikap PDIP, Gerindra atau Golkar yang mendukung kader sendiri yang potensial, sementara PPP, PAN dan Nasdem lebih mendukung fogur non-internal parpol mereka.
Menurut Dedi, aksi pengenalan kader parpol punya makna lain, yakni upaya mendekati parpol maupun upaya memenuhi syarat ambang batas. Di sisi lain, aksi partai-partai ini bisa juga sebagai upaya meningkatkan daya tawar partai kepada partai lain dalam konstelasi politik 2024.
“Secara tidak langsung bisa saja untuk meningkatkan bargaining power. Nasdem misalnya, jika berhasil menarik Anies atau Anies berhasil membujuk Nasdem menerimanya, maka elektabilitas Anies bisa menjadi daya tawar dan Nasdem, leluasa menghampiri parpol lain untuk ajakan koalisi," kata Dedi.
Dedi yakin semua partai akan berupaya menegosiasikan kader maupun tokoh potensial untuk memperoleh kekuasaan walau pemilihan parpol dengan capres bisa saja tidak sejalan. Namun, mereka harus melakukan propaganda agar ada peningkatan, apalagi partai besar juga tidak solid 100 persen mendukung kader mereka maju dalam Pilpres 2024.
Ia mencontohkan PDIP yang masih dualisme antara Puan Maharani yang berektabilitas rendah, tapi didorong partai dan Ganjar Pranowo yang elektabilitas tinggi tapi masih ditolak kader. Dedi pun yakin aksi negosiasi tersebut akan berlangsung hingga pemilihan capres-cawapres.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
