tirto.id - Hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memanas usai safari politik Abdul Muhaimin Iskandar di Jawa Timur. Hal ini lantaran Pengurus Cabang NU (PCNU) Kabupaten Banyuwangi dan Sidoarjo diduga terlibat politik praktis dengan mendukung pria yang akrab disapa Cak Imin itu sebagai calon presiden (capres) 2024.
Bentuk dukungan tersebut dilakukan saat Cak Imin itu melakukan safari politik ke sejumlah daerah di Jawa Timur yang mayoritas merupakan warga nahdliyyin. Buntut dari peristiwa tersebut, PBNU pun memanggil Ketua PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo.
Pemanggilan PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo itu tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua PBNU Amin Said Husni dan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Nur Hidayat. Pemanggilan ini atas arahan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
“Atas arahan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, kami secara resmi memanggil Ketua Cabang NU Banyuwangi dan Sidoarjo,” kata Amin Said Husni seperti dilansir Antara, Minggu (23/1/2022).
Peristiwa tersebut bermula saat Ketua PCNU Banyuwangi, Mohammad Ali Makki hadir secara langsung dalam kegiatan konsolidasi dengan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Makki pun menyatakan sikapnya mendukung Cak Imin untuk maju menjadi capres 2024. Acara itu digelar di kantor PCNU Banyuwangi pada Rabu, 19 Januari 2022.
Sementara pemanggilan Ketua PCNU Sidoarjo Zainal Abidin dilandasi adanya laporan kegiatan yang diinisiasi DPC PKB Sidoarjo serta melibatkan seluruh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) se-Kabupaten Sidoarjo.
Ketua PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo pun memenuhi panggilan PBNU pada Rabu (26/1/2022). Kedatangan mereka ke Gedung PBNU di Jakarta Pusat untuk tabayun dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Selain tabayun, kedua ketua PCNU itu juga menyerahkan laporan tertulis yang berisi uraian kronologi peristiwa disertai penjelasannya.
Gus Yahya: NU Tidak Boleh Politik Praktis
Gus Yahya mengatakan, pemanggilan tersebut bermaksud meluruskan dugaan keterlibatan kedua pengurus PCNU itu dalam kegiatan politik praktis sebagaimana informasi yang beredar. Sebab, sikap kedua PCNU itu bertentangan dengan PBNU bahwa NU tidak boleh menjadi alat atau diperalat untuk kepentingan politik praktis.
Setelah menerima laporan, Gus Yahya memandang adanya dugaan keterlibatan keduanya dalam kegiatan politik praktis. Sehingga dapat disimpulkan adanya kekuranghati-hatian yang menyebabkan NU secara kelembagaan dibawa-bawa ke dalam kegiatan politik praktis di kedua daerah itu.
“NU tidak boleh secara kelembagaan dilibatkan di dalam kegiatan partai politik apa pun untuk kepentingan politik praktis. Terkait dengan PCNU Sidoarjo dan PCNU Banyuwangi, PBNU telah memberikan peringatan secara lisan dan arahan tentang hal-hal yang harus dilakukan lebih lanjut,” kata Gus Yahya melalui keterangan tertulis, Jumat (28/1/2022).
Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Tholibin, Rembang, Jawa Tengah itu menegaskan peringatan tersebut juga berlaku untuk seluruh PWNC dan PCNU serta seluruh jajarannya se-Indonesia. Apabila di kemudian hari terjadi hal yang sama oleh lembaga apa pun dan dimanapun di lingkungan NU, kata dia, maka PBNU akan memberikan peringatan secara tertulis.
“Adapun menyangkut pihak-pihak lain di luar NU, akan ditindaklanjuti melalui komunikasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan,” kata Gus Yahya.
Selain kedua organisasi tersebut, Kader Perempuan NU se-Kabupaten Mojokerto juga menyatakan dukungannya kepada Cak Imin. Namun, belum ada informasi pemanggilan terhadap mereka.
Lalu, PBNU juga memanggil Ketua PCNU Bondowoso, Jawa Timur, Abdul Qadir Syam usai menyebut “Bukan PKB yang peralat NU, tapi NU yang peralat PKB.”
Realisasi Janji Gus Yahya
Peneliti Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai pemanggilan sejumlah pengurus PCNU itu oleh PBNU sebagai bentuk realisasi janji Gus Yahya agar NU tidak terlibat politik praktis. Apalagi Gus Yahya pernah berujar bahwa tidak ada capres-cawapres dari PBNU dengan tetap memegang khittah nahdliyah.
“Meskipun Cak Imin dan PKB adalah bagian dari anak ideologis NU, namun sepertinya Gus Yahya berusaha mengubah pola pikir nahdlyyin agar tidak terlalu berharap pada akses sumber negara dengan melakukan endorsement pada kader partai tertentu,” kata Wasisto kepada reporter Tirto, Jumat (28/1/2022).
Meski Gus Yahya merupakan salah satu tokoh pendiri PKB, Wasisto memandang Gus Yahya tidak ingin melibatkan organisasi yang dipimpinnya terlibat politik praktis karena NU merupakan jam'iyah.
“Sebagai suatu jam'iyah sudah sepatutnya NU ini lebih berorientasi organisasi masyarakat sipil,” kata dia.
Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Ia menilai pemanggilan tersebut sebagai bentuk komitmen Gus Yahya agar NU tidak terlibat politik praktis seperti mendukung sosok agar maju dalam Pilpres 2024.
Adi mengatakan, jika Cak Imin ingin maju ke pilpres sebaiknya tidak melibatkan NU terlalu dalam. Sebab, kata pria asal asal Madura ini, Cak Imin akan blunder dan bakal terjadi gesekan antara NU dengan PKB.
Apalagi saat ini NU di bawah kepemimpinan Gus Yahya telah menyatakan sikap sebagai organisasi non-politik, kata Adi. Selain itu, Ketua Umum PBNU dan petingginya bukan orang Cak Imin maupun PKB.
“Sebaiknya bentuk dukungan terhadap Cak Imin dilakukan atas nama personal dan kultural. Bukan malah menggunakan struktural NU, pasti terjadi gesekan,” kata Adi kepada reporter Tirto, Jumat (28/1/2022).
Respons PKB
Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid menjelaskan safari politik Cak Imin ke Jawa Timur karena daerah tersebut merupakan rumahnya. Jawa Timur dipilih karena merupakan basis pendukung PKB.
“Dia diundang dengan beberapa elemen termasuk NU. Di komunitas itu Pak Imin mendapatkan dukungan dan doa restu dari kelompok tersebut. Safari politik menjaga kandangnya, karena Jatim kan basis,” kata Jazilul saat dikonfirmasi reporter Tirto, Minggu (30/1/2022).
Namun, anggota Komisi III DPR RI itu tidak mau berkomentar lebih jauh perihal sejumlah PCNU yang ditegur oleh Ketum PBNU karena melakukan politik praktis dengan mendukung Cak Imin pada ajang Pilpres 2024 mendatang.
“Kalau itu nggak komen, karena itu urusan NU. Cak Imin hanya memenuhi undangan. PKB itu lahir dari NU, jadi tidak ada istilah politik praktis,” kata dia.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
