Saat Bujet Revitalisasi Waduk Minim, tapi Jor-joran untuk Formula E

tirto.id - Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengaku revitalisasi waduk di Jakarta untuk menangani banjir terkendala dana. Hal ini disebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas.

Riza menuturkan, Pemprov DKI memiliki program 942-DV yang terdiri atas pembangunan sembilan polder, pembangunan empat waduk dan revitalisasi dua kali atau sungai. Infrastruktur tersebut amat dibutuhkan untuk mengendalikan banjir.

“Memang ada keterbatasan karena COVID-19, keterbatasan dana, jadi belum semua bisa dilakukan revitalisasi [waduk di Jakarta]" kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (8/3/2022).

Pernyataan Riza tersebut dikritik Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, Justin Adrian. Ia menilai sangat ironis ketika anggaran revitalisasi waduk untuk kepentingan publik kekurangan, tapi Pemprov DKI justru jor-joran menggelontorkan dana untuk Formula E yang notabene demi kepentingan elite.

Justin mengatakan, anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI sangat besar yakni mencapai Rp4.430.487.904.327 pada 2022. Sementara untuk revitalisasi waduk sendiri telah dianggarkan sebesar Rp443.580.128.515

“Jadi alasan kekurangan dana itu kurang relevan, karena anggaran ada dan besar," kata Justin kepada reporter Tirto, Rabu (9/3/2022).

Anggota Komisi D DPRD DKI itu merinci, uang sebesar Rp443 miliar itu, antara lain: Rp233.770.128.545 untuk keperluan penyesuaian atribut Penjabaran Aktivitas Sub Kegiatan (PASK) dan Rp64.999.999.970 untuk penyempurnaan Uraian PASK (komponen dan kode rekening) dengan tidak mengubah pagu PASK.

Kemudian Rp144.810.000.000 untuk Waduk Aseni 31.000 m2 untuk mengatasi banjir di wilayah Semanan, Waduk Kampung Dukuh (Mengatasi banjir di wilayah Kramat Jati, Makassar Pinang Ranti), Waduk Mabes Hankam TNI, Waduk Cimanggis Kampung Rambutan (Turap Kali Cipinang, Sunter Selatan Lanjutan-Tambahan untuk Pembangunan waduk Cilangkap 33.900 m2 - Pembangunan waduk/situ Munju, 62.700 m2 untuk mengatasi banjir di wilayah Cipinang).

Lalu, anggaran untuk pembangunan polder sebesar Rp822.200.450.278, dengan rincian Rp518.861.371.086 untuk penyesuaian atribut PASK, Rp240.953.737.333 untuk MK, dan Rp62.385.341.859 untuk pembangunan pompa di areal Waduk Belibis untuk mengatasi banjir di Semper Barat, Cilincing; Revitalisasi Pompa Pinang untuk mengatasi genangan di Kawasan Islamic Center Koja; Pengurangan untuk pembuatan pompa IKPN di Pluit Barat dan Saringan Sampah Otomatis di Pompa Kamal Timur.

Selain itu, Pemprov DKI juga telah mendapatkan penambahan dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan banjir dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp12,5 triliun pada 2020. Dana sebanyak Rp5,297 triliun dialokasikan untuk penanggulangan banjir yang dikerjakan selama tiga tahun dari 2020-2022.

“Ini cuma masalah kemauan, uangnya ada, tapi belum ada realisasi,” kata dia.

Prioritas Formula E Dibanding Masalah Banjir

Politikus PSI itu pun menyayangkan, Pemprov DKI mengaku kekurangan anggaran untuk revitalisasi waduk, namun malah menggelontorkan dana besar-besaran untuk penyelenggaraan Formula E. Meski sebelumnya Pemprov DKI dan panitia penyelenggara mengklaim Formula E tidak menggunakan APBD, tapi akan mengandalkan sponsor dari perusahaan-perusahaan besar.

Namun kenyataannya, Pemprov DKI telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp560 miliar untuk commitment fee. Bahkan, Dispora DKI meminjam uang dari Bank DKI sebesar Rp180 miliar untuk commitment fee ini.

Selain itu, terdapat dugaan PT Pembangunan Jaya Ancol meminjam uang sebesar Rp1,2 triliun dari Bank DKI untuk penyelenggaraan Formula E, termasuk pembuatan sirkuit.

Akan tetapi, hal itu dibantah oleh Bank DKI yang menyatakan pemberian kredit tersebut tidak ada hubungannya dengan Formula E, melainkan bentuk kerja sama antara kedua belah pihak.

“Penyaluran kredit tersebut tidak ada kaitannya dengan Formula E," kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini melalui keterangan tertulis, Jumat (24/12/2021).

Saat ini Pemprov DKI melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menggelontorkan anggaran Rp60 miliar untuk pembangunan sirkuit Formula E di Ancol. Anggaran tersebut bertambah Rp10 miliar dari nilai lelang tender sebelumnya yakni Rp50 miliar.

Anggaran tersebut baru untuk commitment fee dan pembuatan sirkuit, belum untuk hal lainnya seperti persiapan dan saat pelaksanaan acara yang kemungkinan akan mengeluarkan anggaran yang besar.

Justin menyayangkan begitu banyak anggaran yang digelontorkan untuk Formula E dibandingkan revitalisasi waduk. “Itu menyedihkan, semestinya Anies peduli dengan kesulitan masyarakat Jakarta, jadi saya kira lebih banyak menghabiskan waktu mencari panggung dengan Formula E,” kata dia.

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan menilai sikap Pemprov DKI itu sangat ironis. Padahal, kata dia, revitalisasi waduk sangat urgen untuk menangani banjir dan demi kepentingan publik. Dibandingkan penyelenggaraan Formula E yang tidak ada gentingnya dan hanya untuk kepentingan elite semata.

“Ironi lah, di saat butuh uang untuk penanganan banjir buat kepentingan publik, ini Pemprov DKI malah keluarin dana besar-besaran buat Formula E yang tidak ada urgensinya," kata Tigor kepada reporter Tirto, Rabu (9/3/2022).

Bahkan, kata dia, anggaran Formula E sempat dikabarkan mengambil jatah dana penanganan banjir. Meski informasi tersebut telah dibantah oleh Dispora DKI.

Tigor pun meminta Gubernur Anies lebih memprioritaskan penanganan banjir dibandingkan Formula E. Apalagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan warga terkait program pencegahan banjir yang dilakukan Pemprov DKI. Namun, sayangnya Pemprov DKI malah mengajukan banding.

“Jadi lihat skala prioritas, waduk atau Formula E. Penanganan banjir itu buat kepentingan publik dibandingkan Formula E yang hanya untuk kepentingan elite, nggak ada gunanya untuk warga,” kata dia.

Anggaran DKI Bukan Hanya untuk Banjir

Terkait ini, Wagub Riza mengatakan APBD DKI tidak hanya digunakan untuk menangani banjir, tetapi program lainnya juga. Sehingga, hal itu yang menyebabkan Pemprov DKI keterbatasan dana.

Dia mengatakan, dana PEN memang juga digunakan untuk revitalisasi waduk dan sungai. Namun, Pemprov DKI tetap belum bisa mencukupi lantaran dananya juga digunakan untuk program lain.

“Semua anggaran kita pusatkan untuk banjir, kan, tidak bisa. Kan, ada program transportasi, pendidikan, dan lainnya," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (8/3/2022).