Ketika Parpol Memanfaatkan Kelangkaan Minyak Goreng Demi Raup Suara

Reporter: Andrian Pratama Taher, tirto.id - 9 Mar 2022 07:00 WIB
Dibaca Normal 3 menit
Aksi partai berjualan minyak goreng murah saat warga kesulitan mencari migor dinilai salah satu upaya parpol mengejar publikasi. Apakah efektif?
tirto.id - Akun media sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ramai disorot netizen. Semua berawal dari unggahan konten tentang kegiatan operasi pasar jual minyak goreng murah yang dilakukan DPD PSI Kabupaten Bekasi.

“Minyak goreng masih langka. DPD PSI Kabupaten Bekasi menggelar pasar murah di Kecamatan Cibarusah. Ratusan liter minyak goreng dijual dengan harga Rp10 ribu per liter. Hadir kerja untuk rakyat!" tulis akun PSI diikuti dengan unggahan video berdurasi 30 detik sebagaimana dilihat Tirto, Selasa (8/3/2022).

Warganet mempertanyakan dari mana parpol mendapat stok minyak goreng saat masyarakat kesulitan mencari di ritel modern hingga pasar tradisional. Tirto juga sempat mewawancari sejumlah warga yang kesulitan mencari mencari minyak goreng yang berlangsung sejak Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Lengkapnya bisa dibaca di link ini.

Dalam utas yang sama, PSI pun mengunggah penjelasan Ketua DPD PSI Kabupaten Bekasi Muhammad Syahril. Ia menjelaskan bahwa mereka mendapatkan minyak dari pedagang tradisional di Kabupaten Bekasi.

“Lebih dari 10 pedagang kami beli secara bergantian, dan harga yang kami bayar juga harga jual saat ini (bukan harga subsidi pemerintah). Rata-rata kami beli minyak goreng dari para pedagang dengan harga Rp17 ribu hingga Rp18 ribu per liter," tulis Syahril.

Syahril klaim pihaknya menjual minyak goreng dengan harga subsidi dari internal PSI. Mereka menyubsidi harga minyak kisaran Rp7 hingga Rp8 ribu per liter. Ia mengaku ada satu kegiatan sampai menyubsidi Rp10 ribu per liter.

“Adapun dana untuk subsidi tersebut adalah hasil urunan dari pengurus, kader dan juga simpatisan yang secara rutin mengirimkan donasi ke rekening DPD PSI Kabupaten Bekasi. Dan puji syukur alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir 2.000 liter kami jual dengan harga subsidi," kata Syahril.

Penjelasan Syahril tentu penting. Sebab, Indonesia masih mengalami kelangkaan minyak goreng setelah harga minyak goreng menembus angka Rp20.700 per kilogram. Kementerian Perdagangan pun mengeluarkan sejumlah kebijakan, baik di hulu hingga hilir, seperti katentuan Domestic Market Obligation (DMO) bagi eksportir minyak sawit hingga harga eceran tertinggi (HE) bagi pedagang. Namun, langkah pemerintah seolah tidak efektif dan minyak goreng tetap langka dan mahal.


Parpol Ramai-Ramai Jual Minyak Goreng

Dalam catatan Tirto berbasis penelusuran media sosial resmi partai, aksi 'jual' minyak goreng di saat kelangkaan maupun harga mahal bukan hanya dilakukan PSI. PDIP dan Partai Nasdem juga melakukan hal yang sama. PDIP misal sempat menggelar penjualan minyak goreng curah murah seharga Rp10.500 per liter kepada masyarakat Pejagalan.

PDIP juga mengerahkan kader mereka yang juga Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana untuk mendistribusikan minyak goreng dengan harga eceran tertinggi kepada warga di 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Kedua kegiatan tersebut diunggah akun sosial media partai pada Senin (7/3/2022).

Sementara itu, Partai Nasdem tercatat melakukan kegiatan operasi pasar sejak 24-26 Februari 2022 di 3 kabupaten yang berlokasi di Sumatera Utara. Setidaknya ada 6 ton minyak goreng dalam 6.000 kemasan yang dijual murah oleh kader Nasdem sekaligus Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung.

Analis politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menilai aksi partai dengan menawarkan minyak goreng yang merupakan barang langka adalah hal wajar. Namun Imam memandang, aksi partai seharusnya bisa lebih dari sekadar menjual minyak goreng murah.

“Aksi partai membantu masyarakat tentu itu sebuah tindakan baik. Artinya partai hadir di tengah masyarakat. Hanya saja, partai sejatinya bisa lebih dari itu, yaitu bertugas mengubah kebijakan jika misalnya kebijakan tersebut merugikan masyarakat," kata Imam kepada Tirto, Selasa (8/3/2022).

Imam mencontohkan, partai bisa mengambil langkah dengan pembentukan pansus di DPR bila memiliki wakil di parlemen. Dengan demikian, publik bisa tahu asal-muasal masalah dan kinerja pemerintah dalam menangani masalah minyak goreng yang sudah terjadi sejak Natal 2021 hingga saat ini.


Demi Meraup Suara Jelang Pemilu

Di sisi lain, Imam menilai aksi parpol ramai-ramai menggelar jual beli minyak goreng murah tak lepas dari motif politik jelang pemilu. Ia sebut, aksi seperti ini wajar sebagai upaya membangun kesadaran pemilih untuk memilih parpol mereka serta menjaga pemilih mereka agar tetap setia.

“Minimal pemilih tradisional yang selama ini setia memilihnya. Dengan aksi ini setidaknya mereka tidak lari cari alternatif pilihan lain," kata Imam.

Menurut Imam, “Meski demikian kita tentu harus mengapresiasi karena bagaimana pun partai politik harus bekerja di masyarakat dan mereka juga berharap mendapat simpati sehingga mendapat dukungan di pemilu.”

Lalu, apakah hal ini bisa dikatakan sebagai politik minyak goreng? Imam tidak memungkiri meski tidak menjawab secara langsung. “Setiap langkah politisi dan parpol bisa dibaca setiap tindakannya merupakan tindakan politik. Ini karena dalam setiap tindakan mereka mesti terselinap motif politik.”

Sementara itu, Dosen Komunikasi Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menilai, aksi partai dengan berjualan minyak goreng murah saat minyak langka adalah salah satu upaya parpol mengejar publikasi. Hal ini sebagai upaya partai mencari peluang pemberitaan dan membawa dampak kepada pemilih.

“Akan semakin berdampak jika ada pembagian minyak goreng secara cuma-cuma, karena jika tetap berbayar miliki kesamaan dengan parpol lain. Hanya saja, dalam kasus ini bisa saja justru publik lakukan perlawanan persepsi, karena kelangkaan minyak bukan bencana yang di luar kontrol negara,” kata Dedi kepada Tirto.



Namun demikian, Dedi menilai, metode penjualan minyak murah tidak begitu berdampak besar dalam menggaet pemilih, apalagi hanya memanfaatkan momentum. Situasi hanya bermanfaat bagi kelompok yang minim pertimbangan serta pembanding dengan partai lain. Selain itu, aksi seperti ini lebih efektif di wilayah pedesaan daripada perkotaan.

Sebab, Dedi khawatir ada narasi negatif bahwa partai dekat pemerintah punya akses untuk mengelola minyak, sementara publik harus mengalami tekanan kesulitan minyak goreng.

“Perlawanan itu semisal menurunnya kepercayaan publik ke pemerintah, karena faktanya minyak tidak langka bagi parpol. Lalu, kenapa di pasaran harus alami kelangkaan? Imbas ketidakpercayaan itu bisa menurun ke parpol mitra koalisi, semisal PDIP," kata Dedi.

Dengan demikian, upaya meningkatkan elektabilitas dengan memainkan momentum kelangkaan minyak goreng malah menjadi pencitraan buruk bagi parpol. Publik tidak akan simpati meski menikmati manfaat dari harga minyak murah.

“Meskipun lebih banyak masyarakat yang menerima manfaat operasi, tidak lantas mereka simpatik karena ada pemahaman jika masalah ini karena gagalnya kebijakan dan kerja pemerintah, di mana mitra koalisi adalah bagian dari pemerintah itu sendiri," kata Dedi.

Dedi menambahkan, “untuk itu, membagikan minyak goreng secara cuma-cuma sekalipun belum tentu menguntungkan secara politik, apalagi jika tetap berbayar.”

Dedi juga tidak menyarankan kegiatan politik yang sekadar melihat momentum. Ia beralasan, pemilih belum tentu akan tergaet atau bertahan dengan pendekatan tersebut. “Mudah sebenarnya bagi parpol mempertahankan keterpilihan di pemilih, yakni dengan model pemberdayaan, bukan hanya dengan kegiatan momentum," kata Dedi.


Baca juga artikel terkait MINYAK GORENG atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Politik)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz

DarkLight