Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menekankan pentingnya kebijakan berbasis data dalam rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Ia menyarankan agar Indonesia mencontoh model tanggul laut yang sudah berhasil diterapkan di negara lain. Salah satunya, giant sea wall yang dibangun Belanda di Amsterdam.
“Kalau kita dari DEN sih intinya apapun yang akan dijadikan kebijakannya harus berbasis data dan harus berbasis apa sih yang sudah berhasil ya di tempat lainnya,” kata Mari usai berbicara dalam Indonesia Summit di The Dharmawangsa, Rabu (27/8/2025).
“Mungkin yang sepanjang (Pantura) itu saya nggak tahu ada apa nggak ya. Tapi kayaknya yang paling mungkin ada tuh di Amsterdam ya kalau nggak salah modelnya ya," imbuhnya.
Mari menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur besar seperti tanggul laut harus memperhatikan kondisi geografis dan geologi Indonesia yang rawan gempa. Selain itu, proyek tersebut juga perlu melewati proses kajian dan evaluasi secara menyeluruh agar hasilnya efektif serta sesuai dengan kebutuhan nasional.
“Jadi kita perlu belajar kan ini kan bukan hanya masalah pendanaannya tapi bagaimana mengelolanya dan bagaimana itu dibangun dengan standar yang baik ya. Karena kalau nggak nanti ketujuhannya juga tidak tercapai. Jadi ada sainsnya lah ya. Ini membangun ini sainsnya apa, engineeringnya apa. Jadi itu namanya evidence. Evidence saat ini dengan teknologi dan standar yang ada yang mana sih yang paling cocok buat Indonesia,” katanya.
Selain isu tanggul laut, Mari juga menyinggung uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang tengah berlangsung di Banyuwangi. Ia mengatakan sistem ini menggunakan basis One Data dan Digital ID sehingga dapat meningkatkan ketepatan sasaran penerima bansos sekaligus transparansi penggunaannya.
“Kayaknya sekarang lagi berlangsung ya di Banyuwangi. Jadi itu istilahnya uji coba kan ya. Jadi prototipe dari data kan. Kita sekarang udah punya one data. Jadi menggunakan one data dan menggunakan digital ID. Jadi masing-masing orang itu sudah punya digital ID. Dan kemudian sistem untuk menyampaikan bantuan sosial. Jadi ada juga dimensi digital payment. Jadi bahwa uang itu udah langsung ke accountnya yang bersamputan,” tuturnya.
Ia menambahkan, dengan digitalisasi, pemerintah bisa melacak penggunaan bansos agar sesuai peruntukan.
“Nah intinya kan sekarang dengan digital, kalau dia dengan digital payment kita bisa juga track dia itu pakai uangnya untuk apa. Karena memang kan tujuan bansos dia dipakai untuk membantu kehidupan dia gitu ya. Tapi begitu dia pakai itu untuk judul atau untuk beli rokok ya. Itu nanti akan dicatat lah ya. Dan apakah sanksi atau dicabut atau apa itu perlu dipikirkan,” tuturnya.
Editor: Hendra Friana
