Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi secara resmi membuka Posko Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Kementerian Perhubungan, Kamis (18/12/2025).
Posko yang akan beroperasi selama 19 hari, dari 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026, ini bertujuan mengkoordinasi persiapan menyambut lonjakan perjalanan masyarakat selama liburan.
“Pergerakan masyarakat pada masa liburan nataru tahun ini diperkirakan akan terjadi pergerakan sekitar 119,5 juta orang,” ujar Dudy.
Menurutnya, lonjakan ini tidak hanya berasal dari umat Nasrani, tetapi juga masyarakat dari agama lain yang memanfaatkan masa libur untuk berwisata dan beristirahat.
Posko yang berlokasi di Kantor Pusat Kemenhub tersebut akan berfungsi sebagai pusat koordinasi lintas sektor. Tujuannya adalah memastikan seluruh kebijakan, langkah operasional, dan respons di lapangan berjalan secara terpadu dan tepat waktu.
“Seluruh proses kebijakan dan pengendalian operasional pada masa Nataru ini harus dilaksanakan dengan standar yang tinggi,” ucapnya.
Dudy mengungkapkan empat poin utama yang menjadi perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan Nataru. Prioritas tertinggi adalah keamanan dan keselamatan.
“Seluruh jajaran wajib melakukan antisipasi dan mitigasi risiko secara konsisten untuk mencegah kejadian kecelakaan maupun fatalitas,” imbuhnya.
Kedua, sinergi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan harus diperkuat untuk memastikan keselarasan di lapangan.
Ketiga, perhatian harus diberikan hingga hal-hal detail dalam operasional. Keempat, pemerintah harus mengantisipasi ketidakpastian, seperti cuaca ekstrem dan potensi bencana alam, dengan menyiapkan skenario respons yang cepat.
“Dengan berpegang pada empat poin tersebut, saya berharap penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru dapat berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali,” tuturnya.
Menhub juga mengidentifikasi sejumlah wilayah yang perlu diwaspadai sebagai titik kepadatan, antara lain Jawa Tengah, Sumatra Utara, serta wilayah Timur Indonesia seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.
“Jadi titik-titik tersebut walaupun tidak termasuk yang paling padat, namun kita selalu mengantisipasi karena bagaimana juga pergerakan di sana cukup banyak,” jelasnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
