tirto.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan alasan mengapa saat ini pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) masih berlangsung di sekolah dan Posyandu di kawasan perkotaan. Menurutnya, dengan pelaksanaan MBG di perkotaan dapat menjadi percontohan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan Satuan Pemenuhan dan Pelayanan Gizi (SPPG) di wilayah lainnya.
"Kenapa kita membuat percontohan di perkotaan-perkotaan? Karena hanya untuk mempermudah kepada setiap daerah untuk melihat demikianlah mekanisme yang dikerjakan Badan Gizi," kata Dadan dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
Dadan menerangkan bahwa pelaksanaan MBG juga telah diusahakan agar bisa sampai ke wilayah lain di luar perkotaan. Namun, dia menyampaikan bahwa pihaknya terkendala pada masalah anggaran yang membuat pergerakan lembaganya menjadi terhambat.
"Dan percontohan itu idealnya dilakukan pada Bulan Oktober, November, Desember, tetapi Badan Gizi sudah berusaha mendapatkan pendanaan untuk membuat pilot project, tapi anggarannya baru kami peroleh pada 20 Desember," kata dia.
Meski program tersebut menjadi andalan dari Presiden Prabowo Subianto, namun ketersediaan anggaran dari Kementerian Keuangan masih belum mencukupi untuk mengakomodasi seluruh penerima MBG. Oleh karenanya, dia kembali menjelaskan bahwa masalah anggaran juga menjadi penyebab MBG hanya bisa di perkotaan.
"Saking sulitnya mengisi administrasi membuat anggaran biaya tambahan, jadi percontohan hanya dilakukan 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi itupun sudah dilakukan 24, 26, 27 pada saat anak-anak sudah libur," kata Dadan.
Selain menjelaskan mengenai alasan uji coba MBG hanya ada di perkotaan, dia juga memaparkan penyebab MBG diberikan dalam bentuk hidangan makanan dan bukan uang tunai kepada siswa maupun penerima lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Dadan menerangkan bahwa sejak awal visi dan misi Presiden Prabowo Subianto adalah mengintervensi pemberian gizi kepada anak usia dini dan usia sekolah. Dia juga khawatir bila MBG dicairkan dalam bentuk tunai akan disalahgunakan oleh orang tua atau pihak lainnya yang tidak sesuai dengan visi dan misi presiden.
"Kemudian kami sampaikan bahwa program ini memberi makan, bukan memberikan uang, karena untuk KIS saja, untuk sekolah, uang itu diberikan dan dibelanjakan sama ibunya, dan anaknya tidak dibayar dan program ini harus tepat guna dengan intervensi gizi," kata Dadan.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
