tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengaku menerima keluhan dari pengusaha asal Cina terkait kondisi iklim investasi di Indonesia yang dinilai makin menantang dalam beberapa waktu terakhir.
Ia mengakui selain dari pengusaha Cina, Duta Besar (Dubes) Cina untuk Indonesia juga menyampaikan hal yang sama. Bahlil mengklaim telah memberikan penjelasan kepada mereka.
"Beberapa [pengusaha Cina] sudah komunikasi, Dubes juga sudah ngomong sama saya, saya berikan penjelasan dengan baik," tutur Bahlil di Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).
Di satu sisi, Ketua Umum Partai Golkar itu belum menerima secara langsung keluhan terkait iklim investasi di Indonesia dari Cina Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Cina.
"Belum, saya belum dapat surat itu," sebut Bahlil.
Sebagai informasi, surat yang dikirim oleh Kamar Dagang Cina kepada Presiden Prabowo Subianto berisi keluhan terkait kondisi iklim investasi di Indonesia.
Dalam surat tersebut, para pengusaha menegaskan meskipun mereka telah berinvestasi secara signifikan, mematuhi regulasi yang berlaku, serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri, dan program tanggung jawab sosial, namun mereka justru menghadapi berbagai hambatan yang dianggap mengganggu keberlanjutan usaha.
Hambatan tersebut disebut tidak hanya berasal dari aspek regulasi yang makin ketat, namun juga dari implementasi kebijakan di lapangan yang dinilai tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi investor asing.
“Permasalahan ini telah sangat mengganggu kegiatan usaha normal, secara langsung melemahkan kepercayaan investasi jangka panjang, serta menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan perusahaan investasi Tiongkok mengenai kondisi iklim usaha dan prospek masa depan mereka di Indonesia,” keluh para pengusaha Cina tersebut.
Surat tersebut menyoroti sejumlah kebijakan yang dianggap membebani operasional perusahaan, terutama di sektor sumber daya alam dan industri strategis.
Para investor mengeluhkan kenaikan pajak, pungutan, serta royalti mineral yang dinilai meningkat signifikan dan berdampak langsung pada biaya produksi. Selain itu, mereka juga menyoroti intensitas pemeriksaan pajak yang lebih ketat disertai sanksi denda besar, yang menurut mereka menambah tekanan finansial.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id





































