Argumen Teddy dan Dino Patti Djalal soal Prabowo ke Luar Negeri

tirto.id - Diplomat senior Dino Patti Djalal menyampaikan kritik terbuka terkait frekuensi perjalanan internasional Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi hal itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan bantahan dengan paparan 7 bukti nyata hasil kunjungan ke luar negeri Presiden Prabowo.

Dino menilai Presiden Prabowo terlalu sering melakukan kunjungan ke luar negeri dan mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan keluhan publik mengenai hal tersebut.

Menurutnya, biaya perjalanan kenegaraan sangat besar dan sebagian agenda diplomatik sebenarnya dapat dilakukan secara lebih efisien melalui komunikasi virtual, pemanfaatan forum internasional, serta pendelegasian tugas kepada kementerian terkait.

Menanggapi kritik tersebut, Seskab Teddy memberikan pembelaan terhadap kebijakan diplomasi Presiden Prabowo.

Teddy menegaskan bahwa perjalanan luar negeri yang dilakukan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari strategi membangun hubungan dengan para pemimpin dunia di tengah situasi global yang penuh krisis dan ketidakpastian.

Kritik dan Saran Dino Patti Djalal soal Prabowo ke Luar Negeri

Kritik yang disampaikan oleh Dino Patti Djalal terhadap intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto disampaikan melalui unggahan di akun Instagram @dinopattidjalal pada 30 Mei 2026.

Dengan latar belakang sebagai juru bicara presiden, penasihat kebijakan luar negeri, duta besar untuk Amerika Serikat, wakil menteri luar negeri, serta pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, Dino menilai bahwa frekuensi kunjungan luar negeri presiden telah menimbulkan persepsi publik bahwa aktivitas tersebut berada di luar batas kewajaran.

“Semenjak menjabat sebagai presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri,” ujar Dino.

Ia menekankan bahwa keluhan masyarakat mengenai hal ini tidak boleh dianggap remeh karena menyangkut penggunaan anggaran negara, efektivitas kepemimpinan, dan prioritas pemerintahan di tengah berbagai persoalan domestik yang membutuhkan perhatian langsung presiden.

Salah satu inti kritik Dino adalah persoalan efisiensi biaya dan waktu. Menurutnya, setiap kunjungan kenegaraan melibatkan pengeluaran yang sangat besar, mencakup biaya tim pendahulu, transportasi udara, akomodasi, logistik, konsumsi, protokol, pengamanan, hingga uang harian delegasi dan staf pendamping

“Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan bahkan ratusan miliar,” sesalnya.

Tak hanya menyampaikan kritik, Dino Patti Djalal juga menawarkan lima saran kepada Presiden Prabowo, yakni:

1. Lebih mengandalkan video call, Zoom, atau telepon

Dino berpendapat bahwa tidak semua komunikasi antara kepala negara harus dilakukan melalui kunjungan fisik.

Menurut pengalamannya sebagai diplomat dan mantan duta besar, inti dari banyak pertemuan bilateral sebenarnya adalah percakapan langsung antara dua pemimpin yang sering kali hanya berlangsung sekitar satu hingga dua jam.

Sebagian besar rangkaian kunjungan diisi oleh acara seremonial dan jamuan. Ia juga mengambil contoh Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang lebih banyak berkomunikasi melalui telepon dengan Presiden AS Donald Trump dan belum pernah berkunjung secara resmi.

2. Memaksimalkan forum internasional dengan formula “1+8”

Saran kedua berkaitan dengan efisiensi diplomasi multilateral. Dino mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan setiap kehadiran dalam forum internasional seperti PBB, G20, ASEAN, atau forum global lainnya untuk sekaligus mengadakan banyak pertemuan bilateral.

Konsep "1+8" berarti satu perjalanan ke sebuah forum internasional sebaiknya menghasilkan setidaknya delapan pertemuan dengan pemimpin negara lain yang kebetulan hadir di tempat yang sama. Dengan demikian, satu penerbangan dan satu rangkaian perjalanan dapat menghasilkan banyak capaian diplomatik sekaligus.

View this post on Instagram

A post shared by Dino Patti Djalal (@dinopattidjalal)

3. Perjalanan luar negeri harus lebih terencana dan transparan

Dalam poin ketiga, Dino menyoroti aspek manajemen dan komunikasi publik. Ia mengamati bahwa beberapa perjalanan luar negeri tampak dilakukan secara mendadak atau tidak dikomunikasikan secara memadai kepada masyarakat.

Karena itu, ia menyarankan agar perjalanan presiden dirancang secara profesional dengan jadwal yang jelas. Ia menyebut peran Teddy Indra Wijaya dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menjelaskan agenda perjalanan setidaknya satu bulan atau minimal satu minggu sebelum keberangkatan.

4. Lebih banyak menerima tamu negara di Indonesia

Dino mengusulkan agar selama satu tahun ke depan Presiden Prabowo lebih sering menjadi tuan rumah bagi pemimpin negara lain daripada melakukan perjalanan ke luar negeri.

Ia memberikan contoh Presiden China Xi Jinping yang terlihat lebih sering menerima kunjungan pemimpin negara lain di negaranya sendiri.

5. Mendelegasikan misi diplomatik taktis kepada Menteri Luar Negeri

Dino menilai bahwa tidak semua urusan luar negeri memerlukan keterlibatan langsung presiden. Banyak agenda yang bersifat teknis, operasional, atau tindak lanjut dapat ditangani oleh Menteri Luar Negeri.

Karena itu, ia mengusulkan agar sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis didelegasikan kepada Menlu Sugiono.

Jawaban Seskab Teddy soal Kritik dari Dino Patti Djalal

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan tanggapan terhadap unggahan dari Dino Patti Djalal melalui video yang diunggah di akun YouTube @SekretariatKabinetRI pada 1 Juni 2026.

Teddy memberikan bantahan terhadap anggapan bahwa perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto bersifat berlebihan, tidak efisien, atau hanya berorientasi pada seremoni.

Ia mencoba menunjukkan bahwa kunjungan luar negeri tersebut dilakukan secara terukur, lebih hemat dibanding periode sebelumnya, dan menghasilkan manfaat konkret bagi kepentingan nasional Indonesia.

Mengenai isu biaya perjalanan, Teddy menegaskan apabila terdapat biaya yang melampaui anggaran resmi yang telah disediakan negara, maka kelebihan biaya tersebut tidak dibebankan kepada APBN melainkan ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo.

Terkait jumlah rombongan yang ikut dalam perjalanan luar negeri, Teddy menyampaikan bahwa pemerintahan saat ini telah melakukan efisiensi besar-besaran.

Ia membandingkan kondisi sekarang dengan periode-periode sebelumnya yang menurutnya bisa melibatkan lebih dari 120 orang dalam satu kunjungan luar negeri. Sebaliknya, pada era Prabowo, jumlah delegasi disebut dibatasi sekitar 50 hingga 60 orang.

Mengenai kritik bahwa sejumlah perjalanan tampak mendadak atau spontan, Teddy menjelaskan bahwa diplomasi internasional tidak dapat sepenuhnya dijalankan dengan jadwal yang kaku karena perkembangan dunia bersifat sangat dinamis.

Untuk memperkuat argumennya, Teddy memaparkan tujuh bukti nyata dari diplomasi internasional Prabowo:

1. Indonesia bergabung dengan BRICS

Pemerintah menilai keanggotaan ini memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama ekonomi, perdagangan, energi, dan geopolitik global di tengah ketidakpastian dunia.

2. Perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa

Setelah proses negosiasi selama sekitar 11 tahun, Indonesia menyelesaikan perjanjian perdagangan dengan European Union pada masa pemerintahan Prabowo.

Teddy menyebut hasilnya adalah peluang tarif yang lebih rendah atau nol persen untuk berbagai produk Indonesia yang masuk ke pasar Eropa.

3. Investasi Rp2.430 triliun dalam 1,5 tahun

Pemerintah mencatat realisasi investasi sebesar Rp2.430 triliun selama satu setengah tahun pertama pemerintahan Prabowo.

4. Kunjungan ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen investasi besar

Teddy mencontohkan kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan yang disebut menghasilkan komitmen investasi sekitar Rp575 triliun.

5. Kerja sama pertahanan dengan banyak negara semakin kuat

Diplomasi presiden disebut menghasilkan berbagai kerja sama alat pertahanan dengan negara-negara seperti Prancis, Amerika Serikat, Rusia, China, dan Britania Raya.

6. Indonesia memperoleh fasilitas kawasan khusus jemaah haji di Arab Saudi

Teddy menyatakan Indonesia menjadi negara yang memiliki kawasan pemukiman khusus jemaah haji di Arab Saudi.

7. Diplomasi soal Palestina

Pemerintah mengirim bantuan kemanusiaan ke Palestina melalui jalur udara, mengoperasikan kapal rumah sakit, serta memberikan beasiswa bagi warga Palestina untuk belajar di Indonesia.

Selain itu, diplomasi Indonesia juga disebut berhasil membebaskan warga negara Indonesia yang sempat ditahan oleh Israel dalam waktu relatif singkat.