APBN Maret Defisit, Sri Mulyani: Tak Perlu Dikhawatirkan

APBN Maret tercatat defisit sebesar Rp104,2 triliun setara dengan 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Terbit 30 Apr 2025 18:00 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBNKita di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (30/4/2025). tirto.id/Nabila Ramadhanty Putri Darmadi.

tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menilai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terjadi pada Maret 2025 bukan sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan. Hingga akhir Maret, APBN tercatat defisit sebesar Rp104,2 triliun atau setara dengan 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“APBN 2025 didesain dengan defisit Rp616,2 triliun atau 2,53 persen PDB. Jadi kalau Rp104,2 triliun, bukan hal yang menimbulkan kekhawatiran karena masih dalam desain APBN,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Dari segi pendapatan negara, kata Sri Mulyani, hingga per Maret 2025 tercatat sebesar Rp516,1 triliun atau 17,2 persen dari target yang dipatok sebesar Rp3.005,1 triliun. Secara rinci, penerimaan pajak per akhir Maret adalah Rp322,6 triliun atau 14,7 persen dari target.

Lalu, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp77,5 triliun atau 25,7 persen dari target, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Rp115,9 triliun atau 22,6 persen dari target.

“Pendapatan negara pada Februari adalah Rp316,9 triliun. Jadi dalam waktu satu bulan pendapatan negara mengalami kenaikan Rp200 triliun sendiri.

Kenaikan positif tersebut, menurut Sri Mulyani, menjawab tren kekhawatiran mengenai penerimaan pajak yang mengalami tekanan. Namun dalam satu bulan berjalan, dibuktikan penerimaan pajak sudah mulai menunjukkan pemulihan yang cukup meyakinkan.

Sementara itu, dari sisi realisasi belanja negara per akhir Maret tercatat Rp620 triliun atau 17,1 persen dari pagu APBN yang dipatok sebesar Rp3.621,3 triliun. Belanja negara itu antara lain meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp413,2 triliun, yang terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp196,1 triliun, dan Belanja Non K/L sebesar Rp217,1 triliun, serta Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp207,1 triliun.

Untuk transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), tercatat Rp207,1 triliun per akhir Maret, dari target 22,5 persen. “Dibandingkan Februari yang Rp136,6 triliun, kenaikannya signifikan. Transfer cukup banyak dan lancar karena pemerintah daerah mampu memenuhi persyaratan salur,” katanya.