Masuk tirto.id
tirto.id - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN, Primus Yustisio, mendesak agar proses seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dibuat lebih sederhana dan transparan. Menurutnya, banyak aspirasi masyarakat yang menilai mekanisme seleksi saat ini masih menyulitkan dan tidak terbuka hingga tahap akhir penerimaan.
“LPDP ini kurang transparan kalau menurut saya. Ini kan cuma laporan kepada publik setiap tahunnya, cuma agregat saja. Tapinya ke mana, dari mananya, nah ini perlu ke depan dibuka,” kata Primus dalam rapat Komisi XI DPR RI, Kamis (11/9/2025).
Primus menilai proses seleksi LPDP harus mengutamakan prinsip keadilan. Ia menekankan bahwa kelompok masyarakat yang kurang mampu seharusnya mendapat prioritas lebih besar dalam program beasiswa pemerintah tersebut.
“Kalau saya boleh tekankan yang tidak mampu dulu, Pak. Kadang-kadang yang berprestasi itu belum tentu tidak mampu. Di Indonesia itu yang berprestasi biasanya orang tuanya di atas rata-rata secara finansial. Nah, ini yang harus dipilah,” ujarnya.
Mantan artis yang kini duduk di parlemen itu juga menyinggung banyak keluhan terkait persyaratan LPDP yang dinilai terlalu berat. Ia menyebut, banyak anak bangsa berprestasi dari daerah dan keluarga sederhana yang gagal mengakses beasiswa karena mekanisme yang dianggap berbelit.
“Persyaratannya tidak perlu diperberat, Pak. Nanti akan terseleksi dengan sendirinya,” kata Primus.
Ia mencontohkan pengalamannya ketika seorang kerabat dekatnya yang berprestasi justru kesulitan mendapatkan beasiswa LPDP. Kerabatnya itu akhirnya menerima tawaran beasiswa dari luar negeri dengan konsekuensi harus tinggal dan bekerja di negara pemberi beasiswa.
“Dia pintar, dapat beasiswa hukum di Leiden. Ini nggak abal-abal, Pak, tapi dia anak yatim. Saya mau bantu, tapi kebutuhannya besar. Akhirnya diambil perusahaan sana dengan perjanjian nanti jadi warga negara sana. Dia terima walau nangis-nangis,” tutur Primus.
Dalam rapat tersebut, Primus menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola LPDP, termasuk membuka data penerima secara detail kepada publik. Hal ini, menurutnya, penting untuk mencegah kecurigaan dan memastikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.
“Rasa keadilan itu harus dirasakan oleh setiap lapisan. Kita buka-bukaan saja, biar masyarakat percaya. Jangan sampai akses beasiswa hanya bisa didapatkan yang punya jalur tertentu,” tegasnya.
Editor: Dwi Aditya Putra
