Anggota DPR WFH Sampai Tanggal Berapa? Cek Infonya

tirto.id - Saat aksi unjuk rasa pada 28 Agustus 2025 di kawasan Gedung DPR/MPR RI, para anggota dewan mengeluarkan imbauan melaksanakan Work From Home (WFH) melalui Surat Edaran (SE) Nomor 14/SE-SEKJEN/2025 oleh Sekretariat Jenderal DPR RI.

Menurut DPR, hal ini merupakan langkah antisipasi terhadap kepadatan lalu lintas dan potensi gangguan mobilitas. Tujuannya adalah menjaga kelancaran aktivitas kedinasan dan memastikan produktivitas pegawai tetap terjaga di tengah situasi yang dinamis akibat aksi demo.

SE secara resmi hanya mengatur WFH pada tanggal 28 Agustus 2025. Namun, potensi demo susulan dapat memengaruhi penerapan kebijakan ini secara situasional.

Anggota DPR WFH Sampai Kapan?

Berdasarkan SE Nomor 14/SE-SEKJEN/2025, WFH untuk pegawai DPR dijadwalkan hanya berlaku pada tanggal 28 Agustus 2025. Pegawai dengan tugas penting dan mendesak tetap wajib hadir di kantor (WFO), sementara pegawai lainnya diberikan fleksibilitas untuk bekerja dari kediaman.

Meski SE secara resmi hanya mengatur WFH pada tanggal tersebut, situasi menunjukkan potensi demo susulan. Hingga kini, belum ada pembaruan resmi terkait perpanjangan WFH dari pihak Sekretariat Jenderal DPR.

DPR tetap wajib mengisi kehadiran melalui aplikasi SIRAJIN atau MANDALA, serta mematuhi ketentuan keamanan dan mobilitas yang berlaku agar pelayanan kedinasan berjalan lancar.

Update Demo 1 September 2025

Hari ini kemungkinan besar tidak ada demonstrasi di Jakarta. BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) baru akan menggelar aksi pada Selasa (2/9).

Informasi ini baru datang dari BEM SI, sementara, demo bisa saja terdiri dari massa yang cair alias tidak mengatasnamakan organisasi manapun, sehingga masyarakat Jakarta tetap perlu waspada di daerah-daerah rawan seperti Senayan (Gedung DPR/MPR), Polda Metro Jaya, Mako Brimob, dan lain-lain.

Sebagai misal, Aliansi BEM Tangerang Selatan akan menggelar demo di depan DPR/MPR menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1998, pengesahan RUU perampasan aset, penurunan gaji DPR, penolakan RUU KUHAP, serta penolakan program strategis nasional (PSN).

Selain itu, di Silang Selatan Monas, Lembaga Bantuan Hukum DPD KNPI DKI Jakarta menggelar aksi bersama terkait insiden kematian Affan Kurniawan.

Di lokasi yang sama, Pengurus Pusat PMKRI juga akan berdemo menuntut pencopotan Kapolri, penghentian program makan bergizi gratis, serta pencopotan menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan.