tirto.id - Pemerintah berencana mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Upaya ini dilakukan agar BPDPKS tidak hanya mengelola kelapa sawit saja, melainkan juga komoditas perkebunan lainnya seperti kakao, kelapa, hingga karet agar dapat lebih berkembang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bilang, potensi hasil perkebunan Indonesia sangat besar, namun tidak dengan pengelolaannya. Sebagai contoh, perkebunan kakao di wilayah Sumatra dan Kalimantan pada saat masa puncak alias panen dapat mencapai 800 ribu hektar, tapi pada saat ini tidak lebih dari 200 ribu hektar saja yang produktif.
“Sehingga pada saat industri kita bangun, malah kurang bahan baku. Makanya kemarin BPDPKS kami akan konversi menjadi BPDP, termasuk di dalamnya kakao, kelapa, dan karet," kata Airlangga, kepada awak media di kantornya, Kamis (25/7/2024).
Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menilai, sebagai tanaman perkebunan, baik kelapa sawit, kakao, kelapa, maupun karet seharusnya bisa sama-sama berkembang. Namun, dengan tata kelola yang belum maksimal, potensi ketiga tanaman perkebunan lainnya itu tidak tergarap optimal.
Karena itu, nantinya BPDP juga akan bertugas untuk merevitalisasi industri kakao, kelapa, dan karet. Untuk itu, dana perkebunan juga dibutuhkan guna memaksimalkan hasil perekebunan di seluruh wilayah Indonesia.
“Jadi kalau kita lihat, kelapa, karet, kakao, ketinggalan dengan kelapa sawit. Padahal ini kan genrenya sama. Oleh karena itu BPDP akan kita tugaskan juga untuk revitalisasi kakao, karet dan juga kelapa," imbuh Airlangga.
Sementara itu, untuk merealisasikan konversi dari BPDPKS menjadi BPDP, Airlangga sudah berdiskusi dengan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, beberapa waktu lalu.
“Ya itu kan kita rapat BPDPKS, BPDP sawit,” kata dia.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Abdul Aziz
