Airlangga Bantah Tudingan Permainan Data Pertumbuhan Ekonomi

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyanggah dugaan beberapa pihak terkait adanya permainan data pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat mencapai angka 5,12 persen di kuartal II 2025.

Sebaliknya, kuatnya pertumbuhan ekonomi nasional untuk periode April-Juni 2025 didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,97 persen, dengan kontribusi di mencapai 54,25 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan realisasi investasi yang juga tumbuh di level 6,99 persen dengan kontribusi hingga 27,83 persen.

“Mana ada (permainan data)?” katanya singkat sembari mengacungkan ibu jari, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025) malam.

Alih-alih permainan data, Airlangga justru melihat adanya perbaikan daya beli masyarakat, yang tercermin dari kinerja tiga perusahaan publik yang bergerak di sektor retail yang menunjukkan kinerja apik di akhir Juni. Pun, dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dirilis Bank Indonesia (BI) yang juga meningkat 0,3 poin dibandingkan posisi Mei, menjadi sebesar 117,8.

“Kemudian, kenaikan dari transaksi, transaksi digitalnya kan naik,” tambahnya.

Airlangga, mengutip data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan, transaksi penjualan eceran dengan menggunakan uang elektronik tercatat tumbuh 6,26 persen. Kemudian, realisasi belanja masyarakat di platform lokapasar atau e-commerce juga tumbuh 7,5 persen secara kuartalan (quartal to quartal/q to q).

Di sisi lain, mobilitas masyarakat juga mengalami pertumbuhan, tercermin dari perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) baik yang menggunakan pesawat, kereta api, atau melewati jalan tol sebesar 22,3 persen. Sejalan dengan itu, perjalanan wisatawan mancanegara (wisman) juga tumbuh 23,32 persen.

“Kemudian, year on year, jumlah Lapangan pekerjaan yang tercipta dari Februari (2024) ke Februari (2025) ada sejumlah mendekati 3,6 juta,” jelas Airlangga.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, sempat mengaku tak percaya dengan data yang disampaikan BPS, di mana pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 mencapai 5,12 persen. Bahkan, menurutnya data-data terkait pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II 2025 yang disajikan pagi tadi janggal dan dapat menimbulkan tanda tanya ke publik.

“Pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025 penuh kejanggalan dan tanda tanya publik. Saya tidak percaya dengan data yang disampaikan mewakili kondisi ekonomi yang sebenarnya,” kata dia, dalam keterangannya kepada awak media.

Bagaimana tidak, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di mana terdapat momentum Ramadhan dan Lebaran di kuartal II, pertumbuhan kuartal II 2025 seharusnya lebih terbatas karena tak ada dorongan dari hari besar keagamaan tersebut.

“Pertumbuhan triwulanan paling tinggi merupakan triwulan dengan ada momen ramadhan-lebaran. Triwulan 1 2025 saja hanya tumbuh 4.87 persen, jadi cukup janggal ketika pertumbuhan triwulan 2 mencapai 5,12 persen,” tambah Huda.

Selain itu, pertumbuhan industri pengolahan yang mencapai 5,68 persen – jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2025 juga tidak sejalan dengan PMI manufaktur Indonesia yang di bawah 50 poin dalam tiga bulan terakhir. Kondisi ini bahkan dapat diartikan kalau perusahaan tidak melakukan ekspansi (tambahan produksi) secara signifikan.

“Selain itu, kondisi industri manufaktur juga tengah memburuk, dengan salah satu leading indikatornya adalah jumlah PHK yang meningkat 32 persen (YoY) selama periode Januari-Juni,” papar dia.

Selanjutnya, konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,96 persen dengan sumbangkan mencapai 50 persen dari PDB, nampak janggal karena pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan 1 2025 hanya 4,95 persen tapi pertumbuhan ekonomi di angka 4,87 persen.

Dus, tidak ada momen yang membuat peningkatan konsumsi rumah tangga meningkat tajam di kuartal II 2025. Hal ini diperkuat dengan IKK yang juga mengalami pelemahan dari Maret 2025 sebesar 121,1 turun menjadi 117,8 (Juni 2025).

“Ketidak sinkronan antara data pertumbuhan ekonomi dengan leading indikator, membuat saya pribadi tidak percaya terhadap data yang dirilis oleh BPS. BPS harusnya menjadi badan yang mengedepankan informasi data yang akurat tanpa ada intervensi pemerintah,” tukas Huda.