tirto.id - Adam Malik adalah pengagum sekaligus pengikut setia Tan Malaka dan turut membentuk Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak) pada 7 November 1948. Tiga bulan setelah itu, Tan Malaka tewas didor di Kediri, Jawa Timur.
Bersama beberapa tokoh lainnya, Adam Malik melanjutkan eksistensi Parta Murba yang kerap dicitrakan berhaluan kiri pasca-ambruknya Partai Komunis Indonesia (PKI) usai peristiwa Madiun 1948, sekaligus mewarisi idealisme perjuangan Tan Malaka, setidaknya dalam periode itu.
Lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara, tanggal 22 Juli 1917 atau hari ini tepat 101 tahun silam, jalan kehidupan dan politik yang ditempuh Adam Malik memang seringkali tak terduga.
Nantinya, ia dikenal sebagai salah satu sosok paling berpengaruh di rezim Orde Baru, bahkan pernah menjadi Wakil Presiden RI (23 Maret 1978-11 Maret 1983) mendampingi sang penguasa, Presiden Soeharto.
Kiprah Jurnalistik dan Politik
Adam Malik pertamakali menginjakkan kaki di Batavia pada usia remaja, umurnya belum menyentuh kepala dua kala itu. Ia datang ke pusat pemerintahan Hindia Belanda dengan bekal kemampuan menulis seadanya.
Kendati mengantongi ijazah dari Madrasah Sumatera Thawalib, juga punya sedikit pengalaman berdagang, tapi Adam Malik lebih suka menulis. Ia kerap mengirim artikel ke suratkabar, salah satunya adalah Pelita Andalas yang diedarkan di seluruh Sumatera (Basyral Hamidy Harahap, Kejuangan Adam Malik 1917-1984, 1998: 16).
Di Batavia, bersama sejumlah jurnalis muda yang sepantaran dengannya, termasuk A.M. Sipahoetar, Soemanang, Armijn Pane, Abdul Hakim, juga Pandu Kartawiguna, Adam Malik turut menggagas terbentuknya Naamloze Vennootschap (NV) Kantor Berita Antara di Batavia yang berdiri pada 13 Desember 1937.
Pada umur yang masih sangat muda dan dengan kemampuan menulis yang didapatnya dari autodidak, Adam Malik langsung dipercaya menempati posisi sebagai redaktur merangkap Wakil Direktur Antara. Kelak, Antara menjadi kantor berita resmi negara Indonesia hingga saat ini.
Adam Malik tidak hanya berkutat di bidang jurnalistik. Ia bahkan sudah berkecimpung di ranah politik sejak usia 17 tahun, atau sebelum hijrah ke ibukota. Dikutip dari buku Wajah Pers Indonesia (2006), Adam Malik memimpin Partai Indonesia (Partindo) cabang Pematangsiantar kemudian Medan pada 1934-1935 (hlm. 39).
Sembari tetap bergiat di Antara, Adam Malik terus melanjutkan petualangan politik sekaligus berjuang pada era pendudukan Jepang (1942-1945) hingga masa mempertahankan kemerdekaan (1945-1949).
Pada 1946, Adam Malik turut merintis terbentuknya Partai Rakyat pada 1946. Harry A. Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 2: Maret 1946-Maret 1947 (2008), mengungkapkan, partai ini lahir atas andil Tan Malaka setelah gagal mengambil-alih PKI (hlm. 53).
Partai Rakyat boleh dikatakan merupakan lanjutan dari Partai Republik Indonesia (PARI) yang dibentuk Tan Malaka pada 1927 di tengah polemik di kalangan sosialis kala itu. Poetze juga memaparkan, PARI dalam situasi sulit lantaran ditolak meleburkan diri dengan PKI (hlm. 56).
Maka, Tan Malaka terpaksa menggagas partai politik baru, dan lahirlah Partai Rakyat sebagai “penerus” PARI. Adam Malik ikut serta dalam proses ini karena waktu itu ia adalah pengagum sekaligus pengikut setia Tan Malaka.
Tanggal 7 November 1948, Partai Rakyat dan barisan gerakan oposisi lainnya yang tergabung dalam Gerakan Revolusi Rakyat (GRR), termasuk Partai Rakyat Jelata, Partai Buruh Merdeka, Angkatan Komunis Muda, Barisan Banteng, Laskar Rakyat Jawa Barat, dan lainnya melebur di bawah naungan Partai Murba.
Adam Malik juga turut andil proses ini. Kala itu, di Indonesia ada dua kubu merah yang saling bersaing, yakni GRR yang dikomandani Tan Malaka, Adam Malik, dan kawan-kawan, melawan Front Demokrasi Rakyat (FDR) bentukan PKI yang didukung Partai Buruh Indonesia dan Partai Sosialis.
Ikut Perahu Orde Baru
Kegagalan peristiwa Madiun 1948 dengan Musso sebagai aktor utamanya untuk sementara mengubur PKI. Giliran Partai Murba yang naik sebagai penerus trah golongan merah saat itu, kendati tetap saja menganggap PKI sebagai rival abadi.
Sepeninggal Tan Malaka yang meninggal pada 21 Februari 1949, Adam Malik tetap berkhidmat di Partai Murba. Bahkan, pada 1956, ia terpilih sebagai anggota parlemen mewakili partainya (Parlaungan, Hasil Rakjat Memilih Tokoh-tokoh Parlemen: Hasil Pemilihan Umum Pertama 1955 di Republik Indonesia, 1956: 314).
Memasuki tahun 1960, karier Adam Malik semakin mengkilap. Ia ditunjuk oleh Presiden Sukarno sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Uni Soviet serta Polandia, dan pada 1962 memimpin delegasi RI berunding dengan pihak Belanda di Amerika Serikat mengenai masalah Irian Barat.
Tahun berikutnya, Adam Malik menjabat Menteri Perdagangan di Kabinet Kerja IV, sekaligus sebagai Wakil Panglima Operasi ke-I Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (Adam Malik, Mengabdi Republik: Angkatan 45, 1978: 260).
Meskipun pernah lekat sebagai penganut sosialis bersama Tan Malaka, namun Adam Malik tetap menjaga aura pertentangannya dengan PKI yang pada awal dekade 1960-an mulai menguat lagi.
Peristiwa berdarah Gerakan 30 September 1965 lagi-lagi menjadi makam bagi PKI, bahkan kali ini terkubur lebih dalam. Adam Malik berhasil mengambil posisi aman dengan mendukung penuh aksi Soeharto pasca-tragedi yang menewaskan para pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat itu.
Tahun 1966, Adam Malik menyatakan keluar dari Partai Murba. Ini merupakan moment tepat bagi Adam Malik untuk melepaskan diri dari embel-embel sosialis mengingat menguatnya pamor Soeharto dan mulai meluruhnya pengaruh Sukarno setelah G30S.
Kabinet Dwikora III yang dilantik pada 27 Maret 1966 memang masih menempatkan Sukarno sebagai presiden. Namun, tulis M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008), ada tiga orang yang paling berpengaruh di kabinet ini, yaitu Soeharto, Sultan Hamengkubuwana IX, dan Adam Malik (hlm. 599). Sejak saat itu, Adam Malik selalu masuk kabinet.
Tepat pada 1970, Adam Malik bergabung dengan Golkar. Jelas sudah apa yang ingin ditujunya ketika Soeharto telah benar-benar menjadi orang paling berpengaruh di negeri ini. Sejak 6 Juni 1968, Soeharto resmi menjabat sebagai Presiden RI menggusur Sukarno. Adam Malik ibarat tinggal menunggu antrian untuk menempati posisi terkuat kedua setelah Presiden Soeharto. Usai Sultan HB IX tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden pada 1978, giliran Adam Malik pun tiba.
Soeharto menunjuknya sebagai Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 1978-1983 atau di Kabinet Pembangunan III. Adam Malik turut berjasa bagi perkembangan bangsa dan negara sekaligus merasakan masa-masa kejayaan Orde Baru kala itu.
Arwan Tuti Artha dalam buku Pak Boed, Ekonom yang Sederhana (2009) menuliskan, Adam Malik menyadari posisinya sebagai Wakil Presiden adalah jabatan tertinggi kedua di republik ini, tapi secara prinsip konstitusional ketatanegaraan, wakil presiden adalah jabatan kehormatan yang tidak ada kekuatan eksekutifnya (hlm. 116).
Sekalipun demikian, lanjut Arwan mengutip jawaban Adam Malik kepada Tempo (edisi 1 April 1978), ia tidak ingin hanya sekadar menjadi stempel. Dan, selama lima tahun mendampingi Soeharto, Adam Malik tidak pernah berbeda pendapat (hlm. 117).
Adam Malik mungkin gerah dengan situasi di Indonesia kala itu. Jargon yang sering diucapkannya pada waktu itu adalah “semua bisa diatur”, ucapan yang terkesan diplomatis lantaran ia memang seorang diplomat. Namun, barangkali itu merupakan sindiran terhadap apa-apa di negeri ini yang bisa diatur dengan uang, kendati Adam Malik juga terkesan main aman karena statusnya sebagai pejabat tinggi negara.
Beberapa bulan setelah tidak lagi menjabat sebagai wapres sejak 19 Maret 1983, Adam Malik menutup mata untuk selama-lamanya. Ia wafat di Bandung pada 5 September 1984 dalam usia 67 tahun karena kanker hati. Tahun 1998, pemerintah RI menetapkan Adam Malik sebagai pahlawan nasional.
Editor: Iswara N Raditya
