Yang Perlu Dilakukan agar IBC & Mobil Listrik Tak Sekadar Jargon

tirto.id - Holding baterai yang ditunggu-tunggu itu akhirnya lahir juga. Konsorsium yang terdiri dari empat BUMN, yakni MIND ID, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Antam, resmi mendirikan perusahaan bernama PT Indonesia Battery Corporation (IBC). IBC digadang-gadang bakal menjadi ujung tombak industri baterai Indonesia di tengah tren mobil listrik.

“Tentu adanya EV baterai ini kami juga membuat Indonesia lebih bersahabat dengan ekonomi hijau,” ucap Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi pers virtual 'Pendirian Indonesia Battery Corporation', Jumat pekan lalu (26/3).

Nantinya keempat BUMN itu memegang porsi 25 persen saham PT IBC. Tiap-tiap perusahaan pelat merah bakal diberi peran dari hulu ke hilir. Misalnya, PT Antam menyuplai nikel dan BUMN lain mengerjakannya hingga menjadi barang jadi, yaitu baterai litium.

IBC diklaim mampu memproduksi baterai hingga 195 GW dan akan menyerap 150.000 ton nikel per tahun. PT IBC akan membutuhkan investasi senilai 13 miliar dolar AS untuk mencapai kapasitas 30 GW sampai 2030 dan setelahnya mampu mencapai kapasitas 70 persen atau 140 GW dengan kebutuhan investasi 17 miliar dolar AS.

Berdirinya IBC ini memang cukup menjanjikan.

Dari hulu, Indonesia punya keunggulan sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Menurut data United States Geological Survey (USGS) per Januari 2021, cadangan nikel RI diperkirakan mencapai 21 juta ton. Di bawahnya ada Australia yang memiliki 20 juta ton.

Di hilir, pasar baterai produksi IBC juga sudah tersedia. Kementerian Perindustrian mencatat PT Hyundai Motor Corporation akan memproduksi battery electric vehicle (BEV) di Indonesia per 2023 dengan nilai investasi Rp21,8 triliun. Langkah ini disusul Toyota Group dengan investasi Rp28,3 triliun.

Tak kurang, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi Keuangan DPR, medio Maret lalu, mengumumkan rencana pengetatan agar PPnBM hanya dinihilkan khusus kendaraan listrik yang murni menggunakan baterai. Jika ada porsi hibrid sedikit saja, pajak PPnBM tidak nol dan semakin mahal seiring bertambahnya porsi bensin.

Terlepas itu, kenyataannya, pemerintahan Jokowi tetap punya sederet kebijakan lain yang berpotensi menjegal suksesnya program yang diklaim ramah lingkungan tersebut.

Ekonom Senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, dalam Energy Corner CNBC Indonesia secara virtual, awal pekan bulan ini, menyoroti sederet program lain yang tidak sejalan dengan transisi ke kendaraan berbasis baterai.

“Sampai sekarang belum kelihatan walaupun akan diluncurkan roadmap mobil listrik pada Oktober nanti. Namun, tidak lucu bicara energi mobil listrik kalau listriknya dari hasil pembakaran batu bara,” ucap Faisal.

Ada juga bahan bakar nabati dari sawit dalam rupa biodiesel atau B30 untuk menggantikan solar. Bahkan setahu dia, program ini diperluas bagi bensin dan diperkirakan membutuhkan 6 juta hektare lahan sampai 2025 dan notabene bertentangan dengan arah transisi ke baterai.

Faisal memperkirakan pemerintah masih tak rela bercerai dari bahan bakar fosil. Sebut saja rencana pembangunan kilang baru di Bontang dan Tuban yang digadang-gadang dapat memproduksi BBM dan menekan impor minyak. Belum lagi empat kilang yang sudah ada akan diperbaharui untuk semakin banyak memproduksi BBM.

“Jadi, yang diakomodasi semakin meningkatnya bahan bakar fosil,” ucap Faisal.

Peneliti Indef Bhima Yudhistira menambahkan kebijakan diskon PPnBM untuk menggenjot industri otomotif baru-baru ini menjadi bukti pemerintah kurang serius dalam transisi ke mobil listrik. Sebaliknya, diskon PPnBM 100% bagi kendaraan di bawah 1.500 CC dan diskon hingga 50% bagi 1.500-2.500 CC justru memanjakan masyarakat untuk tetap bergantung pada kendaraan berbahan bakar fosil.

“Justru kebijakan malah didorong ke kebijakan yang bahan bakarnya fosil,” ucap Bhima, pekan lalu. “Harusnya cabut diskon PPnBM itu.”

Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Kamis pekan lalu, juga menyerukan hal serupa lantaran kebijakan diskon PPnBM merupakan langkah mundur dari upaya menekan emisi karbon. Insentif itu dinilai membuat masyarakat terutama segmen menengah tetap betah dengan kendaraan bahan bakar fosil.

KPBB mengingatkan harga jual kendaraan bermotor fosil saat ini cukup rendah, sementara mobil listrik lebih mahal karena memerlukan teknologi tinggi. Diskon PPnBM itu diyakini akan membuat kendaraan berbasis baterai menjadi tak kompetitif padahal seharusnya jenis ini lebih banyak mendapat fasilitas.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services and Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan prospek PT IBC cukup menjanjikan karena mampu membuat baterai dengan harga lebih kompetitif. Ia menilai pemerintah seharusnya tak menyia-nyiakan kesempatan ini dan mendukungnya dengan aneka kebijakan.

Salah satunya pemerintah perlu mengkaji ulang bauran energi agar sumber listrik di Indonesia lebih banyak mengakomodasi Energi Baru Terbarukan (EBT). Alhasil, pemerintah tidak terjebak dalam tambal-sulam lantaran sumber energi baterai yang diklaim ramah lingkungan justru berasal dari energi fosil.

Sebagai perbandingan, porsi EBT dalam bauran energi primer saja baru akan mencapai 23% pada 2025 dan sisanya dari fosil. Itu pun kalau tercapai. Di sisi lain, pemerintah memperkirakan kebutuhan baterai domestik akan meningkat menjadi 11,9 GW per 2030 dari posisi saat ini 0,3 GW.

Fabby meminta pemerintahan Jokowi mengkaji dampak kendaraan listrik terhadap permintaan BBM jangka panjang. Hal ini diperlukan agar risiko aset terbengkalai atau stranded asset bisa dihindarkan karena teorinya saat lebih banyak masyarakat menggunakan mobil berbasis baterai, maka permintaan BBM akan turun.

Imbasnya, program biodiesel B30 dan proyek berbasis peningkatan produksi BBM fosil akan terdampak. Proyek itu perlu disesuaikan dengan arah pengembangan mobil listrik.

“Transisi itu perlu direncanakan, jadi kalau pemerintah ingin mengembangkan kendaraan listrik, ya perlu didorong baik pasokan maupun pasarnya,” ucap Fabby.