tirto.id - H-2 jelang Pemilu 2019, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengumumkan pengembangan biofuel menjadi B100. Informasi ini disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan lompatan pengembangan bahan bakar nabati ini.
Meski baru tahap uji coba selama 1-2 tahun ke depan, tapi pengembangan yang diumumkan Amran ini menandakan bahwa kementeriannya telah berupaya menggunakan olahan minyak sawit sepenuhnya sebagai bahan bakar. Ia mengklaim hal ini bisa dilakukan karena pemerintah telah memulai pengembangan B10 dan B20 terlebih dahulu.
“Sebenarnya bukan hal baru, sebelumnya sudah memulai dengan B10, B20. Atas arahan bapak presiden kita langsung melompat B100,” kata Amran kepada wartawan usai acara 'uji coba perdana B100 di lingkungan Kementan' pada Senin, 15 April 2019.
Amran juga mencanangkan realisasi B100 dapat merambah kendaraan pejabat di pemerintahan. Ia menyebutkan mulai dari setiap eselon hingga menterinya juga sebisa mungkin menggunakan bahan bakar ini.
"Kalau bisa nanti para pejabat pakai B100, mulai eselon satu sampai empat termasuk menterinya. Mobil jemputan juga termasuk,” ucap Amran.
Langkah pengembangan bahan bakar nabati ini memang berbeda dengan proses yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pasalnya, Kementerian ESDM baru saja merampungkan uji untuk pemanfaatan B20 yang masih terdiri dari campuran solar dan minyak nabati berupa Fatty Acid Methyl Eter (FAME).
Setelah B20 mulai didistribusikan secara massal sejak 2018, Kementerian ESDM, pada Jumat (12/4/2019) kembali menyiapkan uji coba penggunaan biodiesel 30% (B30) pada kendaraan darat. B30 ini pun juga masih akan melalui berbagai macam uji standar internasional yang diawasi lembaga lain seperti Kementerian ESDM, BPPT, Aprobi, Gaikindo, dan Pertamina.
“Saat ini kami sedang menyiapkan uji coba untuk B30, 30 persen minyak sawit (FAME) pada solar,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM, Dadan Kusdiana dalam keterangan tertulis yang dirilis di laman resmi kementerian, Minggu (14/4/2019).
Direktur Eksekutif ReforMiner, Komaidi Notonegoro pun mempertanyakan lompatan dari B20 ke B100 itu. Sebab, saat ini ia menilai Indonesia masih banyak menemui kendala dalam penerapan B20 sehingga memang masih memerlukan kajian mendalam dan mengikuti tahapan yang saat ini dijalankan Kementerian ESDM.
Menurut Komaidi, sejauh ini untuk produksi massal B20 saja Pertamina masih menemui kendala seperti masalah kesiapan kilang. Di sisi lain, produsen mobil, kata dia, beberapa kali meminta kebijakan itu ditangguhkan lantaran mesin yang mereka buat belum dapat mengakomodir bahan bakar itu.
Sebab, Komaidi menilai tak menutup kemungkinan bila kerusakan mesin yang bisa terjadi akibat pemaksaan kebijakan minyak nabati ini justru dapat mengurangi kepercayaan konsumen.
“Dari sisi produsen dan konsumen belum cukup siap. Kenapa kok bisa langsung lompat ke B100? B20 saja belum sukses kok bisa langsung lompat ke B100? Saya hanya khawatir ini euforia sesaat seperti BBG waktu itu enggak jalan,” kata Komaidi saat dihubungi reporter Tirto.
Serangkaian masalah yang lebih banyak menunjukkan ketidaksiapan itu pun membuat Komaidi menduga bila ada kepentingan lain di balik arahan presiden itu. Ia menilai hal itu mungkin terkait dengan kebutuhan pemerintah saat ini untuk menunjukkan capaiannya.
“Karena ini pilpres bisa disampaikan demikian. Bisa juga seperti itu, H-2 pemilu ingin menunjukkan pemerintah serius.Tapi saya positif saja, mungkin karena ingin perbaiki neraca perdagangan lewat pengurangan impor BBM,” ucap Komaidi.
Direktur Eksekutif Institute Essential Services and Reform (IESR), Fabby Tumiwa tak menganggap hal itu politis. Ia menilai lompatan B100 itu bisa jadi merupakan respons pemerintah usai kegagalan negosiasi untuk menangguhkan Renewable Energy Directive II (RED II) oleh Uni Eropa dengan meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri.
Kendati demikian, Fabby menilai kebijakan ini cenderung terkesan reaktif lantaran bisa jadi mengabaikan dinamika permintaan bahan bakar masyarakat.
Fabby menilai pemerintah tak bisa menafikan adanya perkembangan bahan bakar alternatif, seperti listrik. Seiring dengan perlunya waktu untuk uji coba kendaraan dan persiapan infrastruktur seperti kilang untuk produksi, tidak menutup kemungkinan bila kemajuan riset dan teknologi kendaraan listrik bisa lebih cepat.
Ia juga menilai penerapan program biofuel ini tidak bisa sepenuhnya diserap oleh sektor transportasi saja, tetapi bebannya harus dibagi, salah satunya untuk pembangkit listrik. Sebab, kata Fabby, jika tidak dipikirkan baik-baik, maka pengembangan B100 bisa tak sesuai harapan.
"Pemerintah harusnya liat lebih komprehensif. Bagaimana permintaan bahan bakar ke depan. Jadi tidak membuat kebijakan emosional. Kan enggak bisa berharap semua orang pasti pakai biodiesel karena ada pilihan kendaraan listrik," ucap Fabby.
Apalagi saat ini belum ada studi yang memadai terkait B100 ini. Fabby menilai pemanfaatan B100 belum cukup kompetitif lantaran biaya produksi BBM fosil masih berada di bawah 100 dolar AS per barel.
Dengan demikian, Fabby memperkirakan penerapan B100 dapat terkendala akibat biaya produksinya yang 20-30 persen masih lebih mahal dibandingkan energi fosil. “Harus lebih rasional mempertimbangkan pasar ke depan,” ucap Fabby.
Terkait ini, reporter Tirto telah berusaha menghubungi Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kemen ESDM Sutijastoto, tetapi hingga artikel ini ditulis belum memperoleh jawaban.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
