Kok Bisa Impor Solar Pertamina Naik Saat Mandatori B20 Diperluas?

Oleh: Hendra Friana - 30 November 2018
Dibaca Normal 2 menit
Mandatori B20 dinilai belum efektif persempit keran impor di sektor migas. Penyebabnya mulai dari pengawasan sampai penyaluran pasokan FAME yang masih terhambat.
tirto.id - Program mandatori B20 atau perluasan campuran 20 persen biodiesel untuk solar yang diterapkan sejak September lalu terbukti belum efektif menekan impor migas yang bikin neraca perdagangan jeblok. Hal ini membuat pemerintah “pusing” mencari cara menekan laju pelebaran defisit transaksi berjalan.

Terlebih, beberapa Badan Usaha (BU) BBM yang mendapat alokasi pengadaan biodisel justru menambah impor solar di saat perdagangan migas mengalami defisit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku sedang mengawasi sejumlah perusahaan yang justru menaikkan impor solar di saat kebijakan mandatori B20 sudah diperluas. Sayangnya, mantan gubernur Bank Indonesia itu enggan menyebut nama perusahaannya.

“Saya enggak mau bilang lah siapa itu, tapi kami tau siapa yang impornya malah naik dalam situasi seperti ini. Yang lain semua turun, dia naik,” kata Darmin di sela-sela acara Pertamina Energy Forum, Rabu (28/11/2018).


Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai mandatori B20 memang belum efektif untuk mempersempit keran impor di sektor migas. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari pengawasan sampai penyaluran pasokan FAME yang masih terhambat.

Terkait dengan penambahan impor solar di beberapa BU BBM, kata dia, hal ini bisa jadi transaksi yang dilakukan terjadi sebelum kewajiban B20 diperluas. Sebab, biasanya permintaan solar ke Pertamina dan beberapa BU BBM dilakukan lewat mekanisme kontrak beberapa bulan sebelumnya.

Fabby menyebut, misalnya, industri pertambangan yang baru jadi sasaran perluasan B20 non-PSO. Sebelum diterapkan, konsumsi solar untuk sektor pertambangan memang cukup besar.

“Kalau kontrak pembelian yang sudah dilakukan sebelumnya, biasanya 4-6 bulan kontrak, maka memang B20 tidak bisa langsung mengurangi impor solar,” kata dia kepada reporter Tirto.

Menurut Fabby, pemerintah memang perlu meningkatkan pengawasan dalam penerapan B20 ini. Tak hanya pada sektor industri, tetapi juga pemasok BBM seperti Pertamina.

Cara yang bisa dilakukan, Fabby mencontohkan, dengan mengecek apakah pasokan B20 Pertamina sudah sesuai dengan yang telah dialokasikan pemerintah atau tidak.

Dalam program mandatori B20 ini, pemerintah memberikan kesempatan pada Pertamina sebagai pemasok terbesar B20, yakni dengan alokasi pengadaan biodiesel sebesar 1,91 juta KL untuk PSO dan 595.168 KL untuk non-PSO.

“Dicek pasokan B20 berapa banyak, lalu Pertamina blending berapa besar, lalu lihat kontrak Pertamina. Kalau urusan Pertamina, kan, ada wakil pemerintah di komisaris, termasuk Wamen ESDM dan Kepala BKF. Kurang apa coba?” kata Fabby.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 15 November lalu, memang sempat menyidir Pertamina sebagai salah satu penyebab peningkatan impor solar dalam periode 1 September-13 November 2018 yang mencapai 1,28 juta kilo liter--tumbuh 13,8 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Berdasarkan data Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memperlihatkan, impor Pertamina pada periode itu sebesar 680.000.000 liter atau tumbuh 60,72 persen. Perseroan ini pula yang menyumbang devisa impor solar terbesar dalam periode tersebut, yakni 392,67 juta dolar AS, meski hal ini lebih banyak dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia dan pergerakan kurs.

Di samping Pertamina, ada pula Exxonmobil Lubricants Indonesia yang impornya mencapai 60.000.000 liter atau tumbuh 62,18 persen.


Infografik CI Neraca perdagangan migas 2018


Direktur Roforminer Institute Komaidi Notonegoro menyebut masih tingginya impor solar dari sejumlah BU BBM wajar belaka karena pasokan dan permintaan B20 memang sulit ditingkatkan dalam waktu singkat.

“Dari sisi konsumen tentu ada penyesuaian teknis yang tidak sederhana. Mesin baik mobil atau pembangkit listrik yang sejak awal tidak didesain khusus untuk menggunakan BBN tentu tidak sederhana untuk bisa menggunakan itu,” kata Komaidi kepada reporter Tirto.

Sementara dari sisi produksi, “perlu investasi dan pembangunan kilang dan atau alat pencampuran yang biaya dan prosesnya juga tidak sederhana.”

Karena itu, Komaidi mendorong agar penyaluran bahan baku B2 melalui TBBM yang selama ini terkendala segera diperbaiki.

Upaya Pertamina Kurangi Impor

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati optimistis pada 2019 porsi keseluruhan impor BBM bisa turun secara drastis.

“Tahun depan [2019] seluruh impor bisa kami turunkan,” kata Nicke usai membuka acara Pertamina Energy Forum 2018, seperti dikutip Antara, pada 28 November lalu.

Nicke menjelaskan berbagai upaya yang sudah dilakukan Pertamina untuk menurunkan angka impor di sektor migas itu. Salah satunya, dengan memaksimalkan program B20.

Dengan campuran 20 persen penggunaan biodiesel, kata Nicke, maka konsumsi penggunaan solar juga akan berkurang karena sudah dicampur dengan green fuel.

Selain itu, konversi kilang yang sudah eksisting untuk menghasilkan green fuel, seperti Kilang Plaju dan Balongan.

Sementara dari konsumen elpiji yang terus meningkat, kata Nicke, Pertamina berinisiatif menggunakan coal gas atau gasifikasi dari batu bara yang mampu menekan impor elpiji hingga 70 persen.


Baca juga artikel terkait IMPOR BBM atau tulisan menarik lainnya Hendra Friana
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Abdul Aziz