Menuju konten utama

Pemerintah Targetkan Setop Impor BBM dan LPG pada 2030

Pemerintah juga menargetkan peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan sebanyak 24 ribu megawatt.

Pemerintah Targetkan Setop Impor BBM dan LPG pada 2030
Sejumlah pengendara kendaraan bermotor antre untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu SPBU di Kota Kupang, NTT, Senin (23/12/19). Terjadi kelangkaan BBM seperti Premium, Pertalite dan Pertamax sejak Senin (23/12) pagi yang menurut pihak Pertamina dikarenakan keterlambatan distribusi BBM dari Surabaya, Jawa Timur akibat cuaca buruk. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/ama.

tirto.id - Pemerintah menargetkan Indonesia sudah bebas impor bahan bakar minyak (BBM) dan liquid proteleum gas (LPG) pada 2030.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, Dewan Energi Nasional membahas sejumlah strategi terkait peningkatan permintaan energi dan sumber daya sekaligus mengukur dengan sumber daya energi yang ada. Pemerintah juga membahas soal impor BBM dan LPG.

"Masih ada impor BBM dan LPG di mana memang dalam strategi energi nasional ini kita rencanakan 2030 itu kita tidak lagi impor bbm dan diupayakan juga tidak impor LPG," kata Arifin saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/4/2021).

Selain itu, Arifin menuturkan, pemerintah juga mendorong sumber energi baru dan terbarukan dalam rangka menekan emisi. Ia mengatakan, pemerintah menargetkan peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan sebanyak 24 ribu megawatt dari total energi saat ini mencapai 10,5 gigawatt.

"Di 2035 kita upayakan bauran ini bisa meningkat mencapai 38 ribu megawatt dimana backbone kita harapkan dari pembangkit listrik tenaga surya yang dalam perkembangannya dari hari ke hari makin ekonomis," kata Arifin.

Kemudian, pemerintah akan menyelesaikan infrastruktur energi seperti gas dan batubara. Pemerintah ingin listrik masuk di seluruh Indonesia.

"Demikian juga untuk bahan bakar minyak dengan program BBM 1 harga ini ke depannya kita harapkan bisa dinikmati oleh masyarakat dan bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat di daerah-daerah tersebut," kata Arifin.

Baca juga artikel terkait BBM atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri