Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan, lanjut Agus Jabo, program Sekolah Rakyat juga perlu segera diperluas ke banyak daerah.
Menurut dia, percepatan pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat sedang diupayakan di sejumlah daerah agar makin banyak anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem bisa mengakses pendidikan.
Meski demikian, dia mengingatkan, seluruh proses pelaksanaan program harus tetap sesuai ketentuan mekanisme yang berlaku. Proses itu mulai dari pengajuan usulan program oleh pemerintah daerah hingga pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Sekolah Rakyat.
"Presiden memang maunya cepat, karena masih ada sekitar empat juta anak yang belum sekolah. Tapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme Kemensos agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan," kata dia di kantor Kementerian Sosial (Kemensos) Jakarta, pada Kamis (9/7/2026).
Agus Jabo menyampaikan penjelasan itu saat menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, dan Pemerintah Kota Subulussalam.
Dalam pertemuan tersebut, ia juga mengingatkan pemerintah daerah, terutama Pemkab Aceh Singkil, agar segera melengkapi persyaratan terkait administrasi lahan calon lokasi pembangun Sekolah Rakyat permanen.
"Untuk lahan, sertifikat harus dibawa. Kalau tidak bawa sertifikat, urusan sekolah tidak bisa diproses. Minggu ini saya minta untuk buktikan. Saya berharap [Aceh] Singkil memiliki Sekolah Rakyat permanen. Kalau bisa tahun ini,” katanya.
Bupati Aceh, Singkil Safriadi Oyon, yang turut menghadiri pertemuan itu pun merespons dengan anggukan tanda kesiapan.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Subulussalam, Rasyid Bancin, menyampaikan laporan terkait pembangunan Sekolah Rakyat di daerahnya yang kini mendekati tuntas.
"Alhamdulillah, Sekolah Rakyat kami sudah tahap finishing. Terakhir progresnya mencapai 74 persen," ujarnya.
Rasyid menambahkan, saat ini, proses pembangunan sekolah itu sedang dipercepat dengan melibatkan berbagai unsur agar target penyelesaian pada 14 Juli 2026 dapat tercapai.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Rika Varia Nora memaparkan tantangan dan capaian penyelenggaraan layanan sosial di wilayahnya.
Salah satunya adalah keterbatasan sarana dan prasarana untuk penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).
Terkait pendataan, Pemkab Indragiri Hulu terus memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui verifikasi di lapangan. Upaya itu pun disertai dengan penguatan kapasitas operator desa.
“[Pemkab] Indragiri Hulu menargetkan pembaruan data mencapai 50 persen penduduk pada September dan 100 persen pada Desember 2026,” ujar Rika.
Rika juga mengapresiasi dukungan Kementerian Sosial terhadap pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), khususnya bagi Suku Talang Mamak.
Selain itu, Pemkab Indragiri Hulu sedang menyiapkan lebih dari 100 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) melalui pengembangan usaha yang diintegrasikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Saat menyampaikan tanggapannya, Wamensos Agus Jabo menegaskan pemerintah pusat siap memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi berbagai program pengentasan kemiskinan.
"Pokoknya saya senang kalau daerah semangat untuk pengentasan kemiskinan. Saya akan dukung selama Kemensos punya program. Itu memang perintah Presiden, jadi ke pemerintah pusat jangan malu-malu atau takut. Memang kita diminta berkolaborasi," pungkasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
