Wakil Ketua MPR Usul Impor Barang Murah Tak Berkualitas Dibatasi

tirto.id - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai, pembatasan impor diperlukan tak hannya untuk pakaian bekas, melainkan juga barang-barang murah lain yang belum terjamin secara kualitas dan dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Ini ia sampaikan untuk merespons pernyataan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, yang menyebut adanya lonjakan tajam terhadap impor pakaian bekas di Indonesia.

“Mungkin perlu lebih ditekankan adalah bagaimana kita bisa melakukan pembatasan terhadap barang-barang yang kemudian masuk dari luar negeri yang dipandang murah, tetapi belum tentu juga satu diketahui kualitasnya, kedua aspek dari keamanan kesehatannya,” kata Eddy di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Eddy pun menekankan perlunya evaluasi dari pemerintah terkait pembatasan masuknya barang-barang impor ke Indonesia. Apalagi, tren thrifting saat ini juga digemari masyarakat karena dinilai memiliki harga yang lebih murah dibandingkan produk pakaian lokal.

Berdasarkan penuturan Menteri UMKM, impor pakaian bekas per Agustus telah mencapai sekitar 1.800 ton—melonjak dari hanya tujuh ton pada 2021.

Jika hal ini terus dibiarkan, sebut Eddy, akan banyak pengusaha yang tergoda untuk ikut masuk ke bisnis thrifting. Padahal, pemerintah membutuhkan adanya penanaman modal industri pada karya seperti pabrik pakaian, yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

“Kalau thrifting kan tidak menyerap tenaga kerja yang besar. Sementara kita yang perlu kita lakukan adalah melakukan usaha-usaha yang penyerapan tenaga kerja itu bisa signifikan,” terangnya.

Meski demikian, Eddy tak menampik adanya masyarakat yang mengeluhkan harga tinggi pakaian lokal dan lebih memilih beralih ke thrifting. “Memang ada konsekuensinya dalam artian bahwa satu thrifting itu murah karena memang itu bekas Kedua juga di antara barang-barang yang masuk mungkin masuk tanpa ada pembatasan atau masuk melalui jalur-jalur yang tidak sah,” tuturnya.

“Itu saya kira perlu pengawasan, perlu pembatasan dan dalam rangka untuk kita mendorong produksi dari pakaian jadi dalam negeri,” tambahnya.

Tak hanya itu, Edy juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan adanya insentif yang diberikan kepada pengusaha produksi pakaian jadi agar tetap bisa bersaing.

“Saya kira mungkin juga perlu dipertimbangkan adanya insentif-insentif yang diberikan agar barang jadi kita itu bisa bersaing. Tidak hanya masalah thrifting saja, tetapi juga untuk barang-barang produksi lainnya pun itu harus kita pertimbangkan,” ucapnya.