tirto.id - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menolak penerapan sistem barcode atau QR Code dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina. Menurut dia, sistem tersebut tidak memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan justru menyulitkan dalam praktiknya.
“Sistem ini tidak ada faedahnya dan hanya menambah beban masyarakat. Terutama bagi warga di daerah pedalaman yang belum sepenuhnya akrab dengan teknologi,” kata Krisantus dalam keterangannya di Pontianak awal Maret 2025.
Sebelumnya, Krisantus juga kerap melontarkan kritik terhadap Pertamina, terutama mengenai kualitas BBM dan maraknya dugaan peredaran BBM oplosan di wilayah Kalbar.
“Konon, berdasarkan data, banyak Pertamax oplosan beredar di Kalbar. Mungkin mobil Pak Gubernur juga sudah pernah diisi Pertamax oplosan. Mobil Wakil Gubernur, saya yakin juga sudah. Mobil Pak Sekda, saya lihat sudah mulai batuk-batuk karena diisi Pertamax oplosan,” kata dia.
Di Kalimantan Barat, marak ditemukan kendaraan dengan tangki modifikasi dan mobil pembawa tong yang mengangkut Pertalite bersubsidi, yang dinilai meresahkan masyarakat karena memperburuk kelangkaan BBM.
Terkait penolakan ini, pihak Pertamina melalui Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menegaskan bahwa sistem QR Code bertujuan untuk memastikan distribusi subsidi tepat sasaran.
“Kami mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap program subsidi tepat BBM yang sudah hampir 100 persen berjalan secara nasional. QR Code ini penting untuk pendataan yang lebih akurat dan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” kata Edi di Kantor Wagub Kalbar, 24 Maret 2025.
Penulis: Kalbar_info
Editor: Abdul Aziz
