Update Penetapan NI PPPK Paruh Waktu Jawa Timur, Kurang Berapa?

tirto.id - Penetapan nomor induk (NI) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu 2025 di Jawa Timur sudah hampir selesai. Berdasarkan update Kantor Regional (Kanreg) 2 Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya pada Rabu (29/10/2025), progres penetapan tersebut telah mencapai 96,31 persen.

Penetapan NI PPPK Paruh Waktu menjadi tahapan penting sebelum pegawai diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Terlebih, bagi pegawai yang saat ini mendapati status berkas tidak sesuai (BTS).

Bagi calon PPPK Paruh Waktu yang mendapati status BTS, berarti berkas dikembalikan kepada instansi karena terdapat data persyaratan yang belum selesai. Kanreg BKN 2 Surabaya melalui Instagram-nya mengimbau, pegawai yang mendapati status BTS untuk segera memprosesnya.

“Jika menemukan kasus yang sama [BTS], jangan hanya diam menunggu ya guys. Segera koordinasikan dengan BKD [Badan Kepegawaian Daerah]/BKPSDM [Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia] untuk perbaikan,” tulis Kanreg 2 BKN Surabaya dalam unggahan di Instagram pada Rabu (29/10/2025) malam.

Selain itu, cepat atau lambatnya perbaikan dokumen BTS tersebut juga berpengaruh terhadap pelantikan. Pasalnya, semakin lama data diperbaiki, maka berpotensi pada penundaan penerbitan surat keputusan (SK) pengangkatan.

“Semakin lama perbaikan dokumen, semakin lama pula NIP diterbitkan oleh BKN, dan semakin lama pula SK diterbitkan oleh instansi,” tulis Kanreg 2 BKN Surabaya.

Sementara, status lain yang akan didapati calon PPPK Paruh Waktu ialah memenuhi syarat (MS) atau Acc dan tidak memenuhi syarat (TMS). Tanda MS menunjukan bahwa pegawai bisa segera diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu. Sedangkan, TMS berarti dokumen tidak lolos verifikasi dan bersifat final atau tidak bisa diperbaiki.

Update Penetapan NI PPPK Paruh Waktu Jatim 29 Oktober & Instansi Mana yang Selesai?

Berdasarkan update pada Rabu (29/10/2025) pukul 15.10 WIB, Kanreg 2 BKN Surabaya setidaknya telah menyelesaikan 96,31 persen data penetapan NI PPPK Paruh Waktu dari total 128.105 usul masuk untuk seluruh instansi di Jawa Timur. Saat ini pemrosesan data menyisakan 3,69 persen.

Secara detail, proses penetapan NI PPPK Paruh Waktu tersebut menyisakan 2.080 pemprosesan. Keseluruhan, sejumlah 123.384 usul dinyatakan ACC (MS), 1 TMS, dan 2.640 BTS. Sejauh ini, sudah ada 25.827 SK yang telah dicetak.

Proses penetapan oleh BKN tersebut telah selesai setidaknya di 6 instansi. Masing-masing yang selesai ialah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang dan Pemkab Bojonegoro. Kedua instansi ini juga telah menyerahkan SK pengangkatan.

Berikutnya, penetapan NI juga telah selesai untuk Pemkab Ngawi, Pemkab Probolinggo, Pemkab Magetan, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar. Namun, ke-4 instansi yang disebutkan terakhir ini belum menyerahkan SK.

Khusus untuk Ngawi dan Probolinggo, kedua instansi ini telah mencetak seluruh SK untuk segera diserahkan. Selain itu, pencetakan sebagian SK juga telah dilakukan oleh instansi lain seperti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Pemkab Madiun, Pemkab Sumenep, hingga Pemkab Pacitan.

Instansi yang telah mencetak SK tersebut kemungkinan juga akan menyerahkan suratnya atau melantik pegawai terkait, sembari memastikan seluruh NI PPPK Paruh Waktu selesai di BKN.

Berikut ini rincian progres penetapan NI PPPK Paruh Waktu di Jawa Timur hingga Rabu (29/10/2025):

Instansi	Proses	BTS	Persen Selesai
Pemkab Bangkalan	88	663	86,16
Pemkab Banyuwangi	51	3	98,89
Pemkab Blitar	26	37	96,34
Pemkab Bondowoso	126	38	96,36
Pemkab Gresik	77	78	94,9
Pemkab Jember	123	5	98,47
Pemkab Kediri	36	29	97,98
Pemkab Lamongan	0	1	99,57
Pemkab Lumajang	31	24	98,7
Pemkab Madiun	7	130	88,39
Pemkab Magetan	0	0	100
Pemkab Malang	0	5	98,4
Pemkab Mojokerto	11	3	99,53
Pemkab Nganjuk	6	2	99,64
Pemkab Ngawi	0	0	100
Pemkab Pacitan	17	2	99,16
Pemkab Pamekasan	32	1	99,21
Pemkab Pasuruan	71	8	87,26
Pemkab Ponorogo	2	3	99,72
Pemkab Probolinggo	13	8	99,25
Pemkab Sampang	96	17	96,5
Pemkab Sidoarjo	8	97	90,68
Pemkab Situbondo	79	62	97,58
Pemkab Sumenep	33	2	98,95
Pemkab Tuban	1	1	99,71
Pemkab Tulungagung	69	37	98,04
Pemkot Batu	18	116	89,18
Pemkot Blitar	0	0	100
Pemkot Kediri	1	3	99,85
Pemkot Madiun	2	9	99,22
Pemkot Malang	1	0	99,09
Pemkot Mojokerto	4	2	99,46
Pemkot Pasuruan	9	1	99,49
Pemkot Probolinggo	0	0	100
Pemkot Surabaya	286	886	91,99
Pemprov Jawa Timur	736	367	94,88
**Pemkab Bojonegoro
**Pemkab Jombang
*Pemkab Trenggalek

Keterangan:

**SK sudah diserahkan

*Tidak ada usulan

Daftar Instansi yang Sudah Cetak SK PPPK Paruh Waktu di Jawa Timur

• Pemkab Madiun: 934 SK dari 1.180 usul
• Pemprov Jawa Timur: 11.910 SK dari 21.522 usul
• Pemkab Sumenep: 5.115 SK dari 5.227 usul
• Pemkab Pacitan: 1.110 SK dari 2.289 usul
• Pemkab Ngawi: 734 SK dari 734 usul
• Pemkot Probolinggo: 1.875 SK dari 1.875 usul
• Pemkab Jombang: SK sudah diserahkan
• Pemkab Bojonegoro: SK sudah diserahkan