Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengusulkan tambahan anggaran signifikan untuk 2026 guna mendukung program prioritas, terutama percepatan penurunan stunting. Total kebutuhan anggaran yang diusulkan mencapai Rp314,1 miliar.
Hal ini disampaikan Pratikno dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR dan para Menko Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Saat ini, pagu indikatif Kemenko PMK untuk 2026 hanya sebesar Rp106,8 miliar.
"Artinya ada kekurangan Rp 207,218 miliar, oleh karena itu kami mengusulkan permohonan tambahan anggaran untuk 2026 sebesar Rp 207,218 miliar," katanya.
Penanganan stunting menjadi salah satu fokus utama yang memerlukan pendanaan ini. Pratikno menekankan kompleksitas masalah stunting yang melibatkan tidak hanya asupan gizi dan kesehatan, tetapi juga faktor lain seperti sanitasi air bersih dan pencegahan pernikahan dini.
"Stunting ini bukan hanya untuk asupan gizi atau kesehatan, tetapi juga terkait dengan Pak Menko Infrastruktur, jadi sanitasi air bersih punya pengaruh besar terhadap penanganan stunting dan juga pernikahan dini," jelasnya.
Dia mengungkapkan, pada 2024 angka stunting masih berada di kisaran 19,8 persen. Artinya satu dari 5 anak di Indonesia adalah stunting.
Selain penurunan stunting, penggunaan kecerdasan buatan (AI) juga ditetapkan sebagai program unggulan. Kemenko PMK akan fokus pada sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari dampak negatif perkembangan digital.
"Dalam beberapa bulan, kita terus berkoordinasi road map yang disiapkan Komdigi, kami mendukung upaya Kemenko Polkam untuk sama-sama menangani ini," tutur Pratikno.
Program prioritas ketiga adalah penanganan bencana, mengingat Indonesia menghadapi sekitar 5.000 bencana per tahun, terutama hidrometeorologi.
Koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Menko Pangan dan Menko Infrastruktur, menjadi kunci dalam upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana.
"Ini melibatkan banyak sekali keterlibatan dengan Kemenko lain, tapi begitu bencana di bawah koordinasi PMK. Oleh karena itu kami juga sama-sama mengawal bersama, terutama dengan Menko Pangan dan Menko Infrastruktur untuk melakukan upaya pencegahan pengurangan bencana," ucapnya.
Dia pun menargetkan pada 2026 kerugian ekonomi akibat bencana alam dapat diturunkan 0,13 persen terhadap PDB dan indeks risiko bencana turun 1,2 persen
Pratikno menegaskan bahwa tambahan anggaran sangat diperlukan agar Kemenko PMK dapat menjalankan tugas pokoknya secara efektif.
Di samping itu, ia juga menyebut upaya efisiensi yang telah dilakukan, seperti berbagi gedung dengan Kementerian Pemberdayaan Masyarakat.
“Kami cukup efisien dari segi infrastruktur, misal kita gedungnya juga sharing dengan Pak Muhamin Iskandar Pemberdayaan Masyarakat, jadi satu gedung digunakan untuk dua kemenko," ujarnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Dwi Aditya Putra
