Tanah Kita (Bukan) Tanah Surga, Apalagi Hutan Mulai Binasa

tirto.id - Sejak SD, anak-anak dicekoki dengan doktrin bahwa Indonesia adalah negara kaya, memiliki keanekaragaman hayati yang tersebar di belasan ribu pulau; tanahnya yang subur di permukaan serta mengandung banyak bahan tambang bila digali lebih dalam.

Dalam buku modul siswa setara SD berjudul Indahnya Negeriku(2017), misalnya, Indonesia digambarkan sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, bahkan disebut melimpah.

Tak berhenti di situ. Penggambaran Indonesia sebagai negeri kaya dan subur juga dapat ditemukan dalam budaya pop. Salah satunya dalam lagu Koes Ploes berjudul “Kolam Susu”. Dalam tembang itu, Yok Koeswoyo (penulis lirik) menggambarkan tanah Indonesia begitu subur. Saking suburnya, tongkat kayu dan batu bisa tumbuh tanpa perawatan khusus.

Para pejabat pun sama; mereka menggembar-gemborkan bahwa kekayaan Indonesia sangat berlimpahan. Tapi, apakah benar demikian, bahwa Nusantara sekaya itu?

Berdasarkan data Worldostats per 2026, Indonesia menempati posisi 13 negara dengan cadangan Sumber Daya Alam (SDA) terbesar di dunia. Mayoritas di antaranya berasal dari pertambangan, seperti batu bara, gas alam, nikel, dan emas.

Namun, kekayaan sumber daya alam Indonesia masih tidak sebanding dengan Iran, Brasil, Irak, dan Afrika Selatan. Bahkan, kalau mau disejajarkan dengan negara besar macam Rusia dan Amerika Serikat, kekayaan SDA tanah air hanya seperlimanya.

Menurunnya Kualitas Tanah di Indonesia

Sumber daya alam Indonesia berupa pertambangan dikeruk habis-habisan tanpa memedulikan keberlanjutan. Pembalakan liar juga dilancarkan demi mengeksplorasi potensi di daerah-daerah yang belum terjamah, termasuk di wilayah kepulauan Raja Ampat dan pulau-pulau kecil lain, yang semestinya dilindungi dari aktivitas macam itu.

Namun demikian, bagaimana dengan potensi pertanian? Seperti klaim buku Paradoks Indonesia dan Solusinya (2023: 132) karangan Prabowo Subianto, potensi terbesar Indonesia adalah pertanian. Lahan luas dan iklim tropis yang cocok untuk pertanian menjadi alasan utama.

Fakta bahwa Indonesia memiliki area hutan tropis terluas ketiga setelah Brasil dan Kongo, tidak dimungkiri merupakan anugerah. Akan tetapi, yang tidak disampaikan Prabowo, lahan tropis di Indonesia banyak mengandung ultisol dengan tingkat keasaman tinggi.

Ultisol merupakan tanah tua yang mengalami pelapukan. Tingkat kesuburannya rendah. Meskipun aneka tanaman masih bisa tumbuh, hasilnya tidak normal. Buah-buah yang dihasilkan umumnya berukuran lebih kecil karena kurangnya nutrisi pada tanah.

Masalah ketidaksuburan itu bukanlah hal baru. Pakar Ilmu Tanah bernama Nurhayati Hakim menyebut, pada 2015, 70 persen tanah di Indonesia tidak subur. Salah satu faktor utamanya adalah tingkat keasaman tinggi, sehingga kurang baik untuk bercocok tanam.

"Secara keseluruhan pulau di Indonesia tanahnya hanya terdiri atas ultisol atau merah kuning dan gambut yang rata-rata memiliki tingkat keasaman tinggi, sehingga kurang baik untuk tanaman tumbuh," kata Nurhayati Hakim.

Nurhayati mencontohkan Pulau Sumatra, yang memiliki daerah subur di area pegunungan berapi, tetapi di sisi lain juga didominasi oleh ultisol dan gambut. Hal sama juga terjadi di Kalimantan dan Sulawesi.

Sementara itu, wilayah Jawa dan Nusa Tenggara, yang punya banyak gunung berapi aktif, memiliki jenis tanah andisol, cukup subur dan cocok untuk pertanian.

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Arief Hartono, menyebut bahwa kesehatan tanah di dunia, termasuk Indonesia, mengalami krisis. Bahkan, tanah yang semula subur dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan tingkat kesuburan.

Penyebab utama degradasi kualitas tanah pertanian di Indonesia adalah kurang beragamnya komoditas tanaman serta masifnya penggunaan pupuk pestisida, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang.

Di Pulau Jawa, misalnya, berdasarkan basis data IPB, sekitar 74 persen lahan memiliki pH di bawah 6; tanahnya cenderung asam sehingga sulit menyerap unsur hara. Kandungan nitrogen di sebagian besar lahan (77 persen) tidak sampai 0,2 persen, padahal itu penting untuk pertumbuhan tanaman. Begitu juga kandungan karbon organik, yang angkanya hanya di bawah 2 persen; serta kalium, yang cuma berkisar 0,31 cmol/kg.

Artinya, mayoritas lahan pertanian di Jawa mengalami kekurangan unsur hara penting dan kondisi tanah yang kurang sehat. Karenanya, perlu pengelolaan dan pemupukan yang lebih baik agar tetap produktif.

Akan tetapi, alih-alih memperbaiki lahan pertanian yang terdegradasi, pemerintah Indonesia justru berencana membuka lahan pertanian baru. Tak tanggung-tanggung, hingga akhir 2026, pemerintah Indonesia menargetkan 480 ribu hektar sawah baru.

Kerusakan Lingkungan

Seolah mengamini lagu "Kolam Susu" bahwa tanah kita tanah surga, Prabowo Subianto menganalogikan pohon yang ditanam di Indonesia bisa tumbuh lebih cepat. Sebuah pohon di Indonesia bisa ditebang setelah 5 tahun, sedangkan pohon di negara non-tropis baru bisa "dipanen" setelah 25-30 tahun. (Paradoks Indonesia, hlm. 133-134).

Padahal, lamanya waktu tumbuh suatu jenis pohon tidak bisa digeneralisasi. Pohon-pohon di Eropa membutuhkan waktu lama sampai bisa "dipanen" karena varietasnya memang seperti itu. Mayoritas pohon industri yang dapat tumbuh di Eropa adalah pinus, cemara, dan pulp, yang membutuhkan waktu puluhan tahun. Jenis pohon yang sama, bila ditanam di Indonesia, pun membutuhkan waktu tumbuh sama.

Pohon pinus di Indonesia, misalnya, membutuhkan waktu tercepat 20-30 tahun untuk bisa dipanen. Di Eropa, waktu yang dibutuhkan, dari tanam sampai panen, bisa sampai 80 tahun, tergantung jenisnya. Hal yang sama juga berlaku dengan pohon akasia yang lebih cepat tumbuh di Indonesia.

Toh, kendati waktu panennya lebih cepat, produksi kayu di Indonesia tidak terlalu besar. Indonesia tidak masuk ke dalam 20 negara penghasil kayu terbesar di dunia menurut data Global Wood. Hal itu tak lain karena hutan di Indonesia hanya dieksploitasi dan dirusak tanahnya, tanpa dipulihkan. Gelondongan kayu yang muncul berhamburan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat, merupakan gambaran pengelolaan pohon yang serampangan seperti itu.

Di sisi lain, negara-negara Eropa memiliki kesadaran menjaga alam. Menurut laporan Eurostats pada 2023, luas hutan Eropa bertambah 0,1 persen dan volume kayunya bertambah 0,34 persen, dibanding tahun sebelumnya.

Bila negara-negara Eropa mulai menghutankan kembali wilayahnya, Indonesia justru sebaliknya: “menghilangkan” hutan. Berdasarkan laporan Auriga Nusantara, pada 2022, terdapat 73.000 hektar hutan di Indonesia yang hilang permanen. Angka penggundulan hutan melonjak signifikan pada 2023 (257.000 hektar) dan 2024 261.000 hektar). Area tersebut berubah menjadi lahan pertanian, perumahan, perkebunan sawit, atau terbengkalai begitu saja dalam kondisi gundul.

Proyek food estate menjadi salah satu biang dari berkurangnya hutan di Indonesia. Di Kalimantan misalnya, puluhan ribu hektar area pertanian baru dibuat di atas lahan gambut. Padahal, seperti dijelaskan dalam bagian awal, tanah gambut yang memiliki tingkat keasaman tinggi serta ultisol kurang cocok untuk pertanian.

Studi Pantau Gambut (2024) di Kalimantan Tengah menunjukkan, 99 persen lahan baru yang dibuka tidak layak untuk pertanian. Namun, bukannya dipulihkan setelah gagal menjadi food estate, area yang terlanjur dibuka itu diubah menjadi kebun sawit, dikelola perusahaan swasta.

Selain soal pemilihan lahan, kegagalan proyek tersebut tak lepas dari perencanaan yang serampangan, terutama urusan memilih komoditas tanam. Lahan pertanian yang “diciptakan” di atas tanah gambut sejak awal tidak cocok untuk padi, singkong, ataupun jagung. Kendati dapat tumbuh, panen yang dihasilkan tidak sesuai yang diharapkan.

Tidak semua tanaman bisa tumbuh subur di lahan gambut. Perlu usaha lebih keras untuk memaksakan agar komoditas tersebut bisa tumbuh di miskin hara dan keasaman tinggi. Proyek pertanian dan pemanfaatan SDA tak bisa hanya dengan modal kepercayaan bahwa tanah kita tanah surga.