Syarat Agar Bank Daerah Dapat Penempatan Dana dari Pemerintah

tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pihaknya tidak segan menempatkan dana pemerintah kepada bank-bank daerah lainnya. Namun, dia hanya akan menempatkan dana pemerintah di bank-bank daerah yang memiliki permodalan kuat dan juga berani memastikan dana yang telah ditempatkan tersebut terserap sepenuhnya.

“Saya lihat yang di mana kuat dan fondasi backing di belakangnya kuat (akan mendapat penempatan dana),” ujar dia, dalam pernyataannya kepada awak media, di ruang media Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

Kriteria-kriteria itu juga lah yang dia ajukan kepada pemimpin daerah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Dengan adanya dua kriteria itu, ia tidak akan khawatir kalau dana yang ditempatkan pemerintah disalahgunakan dan justru menjadi bumerang bagi pemerintah pusat.

“Ini kan kalau Bank Jakarta, (Bank) DKI kuat, kan anggarannya banyak. Jawa Timur juga sama, kuat, anggarannya cukup. Jadi, kalau dikasih beberapa triliun saja, saya nggak bahaya,” tambah Purbaya.

Sementara itu, rencana penempatan dana ke bank daerah ini dimaksudkan mantan Dewan Komisoner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) agar dana yang dimiliki pemerintah dan selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI) dapat terserap lebih maskimal. Dus, dampak dari dana tersebut akan lebih dirasakan oleh masyarakat.

“Saya udah ngomong sama banknya di Jawa Timur, dia minta. Jadi, mereka minta dananya. DKI juga minta, kalau bisa ditambahin ini. Karena bunga kita kan 80 persen dari suku bunga acuan kan? Sekarang 3,8 persen, 3,78 persen lah. Jadi, lebih murah dibanding pasar. Dia lebih untung,” jelas Purbaya.

Saat bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan akan terlebih dulu menghitung berapa besaran dana yang akan ditempatkan kepada Bank DKI dan Bank Jatim. Namun demikian, agar kredit dapat tersalurkan dengan efektif, utamanya ke sektor usaha, kecil dan menengah (UMKM), Purbaya mengaku sanggup memberikan kucuran dana sebesar Rp10-20 triliun.

Hanya saja, ia mewanti-wanti Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung agar memastikan bahwa Bank DKI siap menerima kucuran dana dari pemerintah pusat untuk menambah likuiditasnya.

“Tapi kalau 10 triliun 20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerep ya. Nanti kita akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun tempat lain,” tutur dia, di Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, pagi tadi.

“Saya tanya tadi ke Pak Gubernur apakah Bank Jakarta bisa nyerep? Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya. Waduh gak bisa nyalurkan. Kata Pak Gubernur bisa,” lanjut Purbaya.