Strategi Partai-Partai Baru Lolos Ambang Batas Parlemen

tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 14 partai politik sebagai peserta Pemilu 2019. Empat di antaranya merupakan partai baru, yakni Partai Berkarya, Perindo, Garuda, dan PSI. Namun, perjuangan mereka untuk lolos ke parlemen masih butuh kerja ekstra untuk memenuhi parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Bagaimana strategi parpol baru meningkatkan elektabilitas dan lolos ambang batas parlemen ini?

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Eksternal, Tsamara Amany menyatakan, partainya akan memanfaatkan popularitas dan kompetensi calon legislatif (caleg) yang mereka miliki untuk meraup suara di Pemilu 2019.

Saat ini, kata Tsamara, PSI telah merekrut bakal caleg yang berkompetensi dan mempunyai program-program unggulan untuk disosialisasikan kepada masyarakat, seperti dirinya yang mempunyai program e-budgetting.

“Sekarang bacaleg kami sudah banyak yang mulai turun. Bukan untuk kampanye, tapi untuk bersosialisasi kepada masyarakat," kata Tsamara kepada Tirto, Minggu (25/2/2018).

Tidak hanya itu, kata Tsamara, PSI juga akan memanfaatkan media sosial sebagai alat deseminasi prorgam-program para caleg dan isu-isu strategis tertentu yang bersinggungan dengan kepentingan masyatakat, seperti penolakan terhadap UU MD3 dan pelemahan KPK.

“Sosial media tidak bisa diremehkan. Melalui sosial media kami akan mengampanyekan program-program dan isu-isu tertentu, seperti kami terus menolak UU MD3 dan pelemahan KPK,” kata Tsamara.

Terlebih, Tsamara menuturkan, PSI tidak hanya bertujuan untuk meraup suara, melainkan juga menyebarkan semangat perubahan kepada masyarakat, terutama kalangan anak muda yang menjadi sasaran utama partai nomor urut 11 ini.

"Canvasing dan door to door campaign menurut saya itu juga efektif selain melalui media sosial," kata Tsamara.

Akan tetapi, Tsamara mengakui kelemahan PSI saat ini masih kurang dikenal oleh publik. Karena, menurut dia, PSI tidak memiliki biaya yang cukup untuk melakukan kampanye secara masif untuk menjangkau publik lebih luas, seperti melalui televisi.

Menurut Tsamara, untuk menyiasati hal itu, partainya membuat program pendanaan kampanye bernama Kartu Sakti. Menurut dia, melalui kartu ini setiap orang bisa menyumbang dari 100 ribu sampai satu miliar dalam setahun.

"Kami cukup optimistis itu paling tidak menggerakkan hati banyak orang dan melampaui 4 persen. Kami partai yang betul-betul baru. Orangnya mayoritas muda,” kata Tsamara.

Berbeda dengan PSI, Ketua DPP Perindo, Arya Sinulingga menyatakan, pihaknya akan memanfaatkan infrastruktur partai untuk menggerakkan massa. Karena, menurut dia, saat ini Perindo sudah memiliki kepengurusan partai sampai tingkat desa dan akan mengembangkannya sampai tingkat RT/RW.

"Kedua, kami punya orang sampai ke tingkat TPS. Artinya harus ada kader Perindo sampai tingkat TPS. Mereka yang akan menggerakkan masyarakat," kata Arya kepada Tirto.

Selain itu, Arya berkata, Perindo juga akan mengembangkan jejaring ke organisasi masyarakat. Salah satunya dengan mensyaratkan bakal caleg mereka mempunyai basis massa dan jejaring ke organisasi masyarakat.

"Kami berharap dengan meratanya kapasitas calon legislatif akan membuat perjuangan merata, tidak bertumpu pada satu atau dua tokoh," kata Arya.

Dalam Pemilu 2019 ini, menurut Arya, Perindo memiliki target untuk mendapatkan suara lebih dari 10 persen melalui strategi tersebut. Terlebih, menurutnya, Perindo sudah menyiapkan infrastruktur sejak dua tahun lalu dan mayoritas pengurusnya berpengalaman dalam suksesi pemilu.

“Tim kami adalah dulu yang jadi Bappilu salah satu partai parlemen saat ini. Dulu dalam waktu delapan bulan, kami kerek partai itu dari 1% menjadi 6%. Ini dua tahun. Pastinya lebih," kata Arya.

Berkarya Menjual Popularitas Pak Harto

Sementara Sekjen DPP Partai Berkarya, Badarudin Andi Picunang tidak memungkiri kalau partainya masih menggunakan nama besar Presiden ke-2 Indonesia, Seoharto sebagai dagangan untuk meraup suara publik di Pemilu 2019.

"Itu tidak bisa kami pungkiri ya. Karena di partai kami memang ada Pak Tommy, putera Pak Harto. Pengurusnya juga banyak pecinta Pak Harto dari partai yang pernah dibesarkannya dulu," kata Badarudin kepada Tirto.

Lagi pula, kata Badarudin, saat ini masih banyak masyarakat yang merindukan kembali sosok Soeharto. Menurut dia, terbukti dengan tenarnya kalimat 'piye? penak zamanku to?' yang merujuk ke kondisi masyarakat di era Soeharto memimpin.

"Tapi kami hadir bukan untuk mengembalikan paham atau kejadian-keadian di zaman orde baru. Kami hadir sebagai alaternatif pilihan masyarakat," kata Badarudin.

Meski begitu, Badarudin menyatakan, partainya tetap melakukan upaya lain dalam mendongkrak suara, yakni melalui penguatan infrastruktur partai dan program-program ekonomi prorakyat.

Badarudin menyatakan, partainya saat ini tengah melengkapi struktur partai dari pusat sampai daerah untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. “Fokus kami adalah di kesejahteraan sosial, di ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif. Program-program nyata kami kecil, tapi kena ke masyarakat kelas bawah," kata dia menjelaskan.

Partai Berkarya, kata Badarudin, memiliki target 13,8% suara di Pemilu 2019. "Jadi kalau ada 78 Dapil untuk DPR RI, paling tidak kami mendapatkan 78 kursi," kata Badarudin.

Peneliti Polmark dan CSIS Pesimistis Partai Baru Lolos Parlemen

Menanggapi hal itu, Direktur Riset Polmark, Eko Bambang Subiantoro menyatakan, pihaknya pesimistis partai-partai baru tersebut dapat lolos ambang batas palemen. Alasannya, kata Eko, dari semua strategi yang diungkapkan tidak mencerminkan kebaruan. Semuanya pernah dilakuan partai-partai lama.

"Identitas ideologi partai ini tidak muncul. Artinya identitas partai-partai ini dalam ceruk pasar yang sama. Umum," kata Eko kepada Tirto.

Eko menilai, identitas masih menjadi faktor penting dalam menggiring suara publik di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Karena, menurut Eko, pemilih di Indonesia belum sampai pada tahap rasional politik.

"Partai-partai yang khusus menurut saya adalah yang punya ideologi khusus, meskipun itu agama," kata Eko.

Sementara, menurut Eko, partai-partai lama juga memperebutkan ceruk yang umum tersebut. Padahal infrastruktur mereka lebih baik ketimbang partai-partai baru. "Dengan infrastruktur yang belum kuat, besar kemungkinan partai-partai baru itu tidak akan dapat apa-apa," kata Eko.

Namun, Eko menilai, di antara partai-partai baru tersebut Perindo masih memiliki peluang. Karena, menurut dia, partai besutan Hary Tanoe itu telah menyiapkan diri lebih dulu dan memiliki infrastruktur yang lebih kuat ketimbang lainnya.

"Perindo ditunjang dengan kekuatan jejaring media yang kuat dan telah mengikuti Pilkada beberapa tahun ke belakang. Itu akan memudahkan mereka mendekati publik," kata Eko.

Survei Polmark pada Desember 2017 menempatkan Perindo dengan hasil survei tertinggi di antara partai baru lainnya dengan angka elektabilitas 2,2%. Disusul Partai Berkarya dengan 0,1% dan dua partai lainnya masih mendapap 0%.

Perindo juga menempati urutan teratas di antara partai baru lainnya dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Januari 2018 dengan elektabilitas 3%, disusul PSI dengan 0,3%, sedangkan dua partai lainnya masih 0%.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Peneliti CSIS, Arya Fernandez. Menurut dia, hanya Perindo yang mempunyai tingkat pengenalan ke publik lebih dari 50%.

"PSI memang mengenalkan diri melalui media sosial, tapi pengguna media sosial hanya 30% dari seluruh penduduk Indonesia. Itu juga masih dibagi ke partai lainnya," kata Arya kepada Tirto.

Meski begitu, Arya menyatakan, hal itu tidak menjadi jaminan bagi Perindo untuk lolos ke parlemen. Karena, seperti halnya partai baru lainnya, Perindo tidak memiliki basis massa yang loyal.

"Bicara infrastruktur jelas partai lain lebih baik daripada Perindo. Soal media, Golkar juga punya jejaring media yang besar," kata Arya.