tirto.id - Pernyataan politik Partai Perindo untuk mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 memunculkan respons beragam. Tak sedikit yang menilai jika dukungan itu didorong oleh masalah hukum yang menyeret nama Hary Tanoesoedibjo.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan menjelang Pilpres 2019 banyak pihak yang mengalami tekanan, terutama masalah hukum. Menurutnya, hukum bisa dijadikan alat untuk menekan partai politik dan juga sekaligus merangkulnya.
“Memang ada kecenderungan sekarang ini, banyak orang-orang yang berbeda atau mungkin institusi, lembaga-lembaga bahkan partai politik yang berbeda posisi itu lebih mengalami tekanan. Tekanan macam-macam termasuk persoalan-persoalan yang menyangkut hukum,” kata Fadli, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (3/8/2017).
Bukan hanya partai politik, kata Fadli, elemen lain seperti aktivis dan organisasi masyarakat yang kritis juga cenderung mengalami tekanan. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadikan hukum sebagai alat kepentingan menekan atau bahkan menghalangi barisan pendukung pihak-pihak tertentu.
Partai Perindo sendiri menolak anggapan yang mengaitkan dukungan partainya dengan kasus hukum yang menjerat Hary Tanoe tersebut. Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq menegaskan bahwa dukungan partainya murni karena satu visi dan ingin menjadi bagian dari kemajuan bangsa ini.
Manuver politik Perindo tersebut memang mengejutkan. Sebab, selama ini partai asuhan Hary Tanoesoedibjo itu kerap mengkritisi dan berseberangan dengan sikap pemerintah. Namun, di tengah hiruk-pikuk kasus hukum soal ancaman SMS yang menyeret bos MNC itu, Perindo tiba-tiba secara mengejutkan menyatakan akan mendukung Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.
Sontak manuver politik tersebut memunculkan banyak spekulasi. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin beranggapan kedua pihak, yakni Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoe dan Jokowi sama-sama memiliki kepentingan. Menurutnya, Jokowi memerlukan bantuan dari media milik Hary Tanoe, sebaliknya Hary Tanoe ingin mendapatkan kebebasan hukum.
Menurut Ujang, tentunya Partai Perindo juga sudah melakukan diskusi untuk dapat membebaskan Hary Tanoe dari jerat hukum demi kepentingan partai. Salah satu caranya adalah mendekat dengan pemerintah.
“Ini bisa jadi dikatakan bahwa HT menyerah dalam tanda petik. Dalam konteks politik yang namanya penguasa pasti akan menaklukkan lawan-lawannya. Menaklukkannya bagaimana yang paling enak itu menggunakan instrumen hukum. Nah, kebetulan pak HT ini menjadi tersangka kasus hukum ya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menekan. Sedangkan dari pak HT sendiri bargaining. Katakanlah: oke lah saya mendukung, tapi tolong dibantu dong,” kata Ujang.
Respons Partai Pemerintah
Partai koalisi pendukung pemerintah pun ikut bicara soal manuver politik Perindo tersebut. Partai Golkar, misalnya, menyambut baik dukungan tersebut. “Mereka sebelumnya berseberangan, namun saya kira ini merupakan hal positif karena sudah diputuskan. Maka sudah selesai,” kata Bendahara Umum Partai Golkar, Robert J Kardinal, seperti dikutip Antara, 2 Agustus lalu.
Menurut Robert, semakin banyak partai politik yang mendukung Jokowi, maka akan semakin bagus. Karena setidaknya hal itu menunjukkan pemerintahan Jokowi-JK selama ini bekerja dengan baik.
Dukungan serupa juga dilontarkan Partai Hanura yang telah menyatakan akan kembali mengusung Jokowi pada Pilpres 2019. Dukungan tersebut dinilai dapat memperkuat hubungan antara eksekutif dan legislatif.
Sekjen Partai Hanura, Sarifuddin Sudding mengatakan hubungan eksekutif dan legislatif itu dapat diperkuat apabila partai pimpinan Hary Tanoesudibjo lolos ambang batas parlemen sebesar empat persen.
“Itu [dukungan Perindo] akan semakin baik, paling tidak memberi kekuatan parlemen ketika misalnya partai yang memberi dukungan ini lolos. Itu kan semakin memberikan kekuatan dalam menjalankan program pemerintahnya,” kata Sudding, Kamis (8/2017).
Namun demikian, anggota DPR dari Fraksi PDIP Eva Sundari justru mengkritik sikap Perindo yang tiba-tiba menyatakan dukungannya terhadap Jokowi. Menurutnya, manuver partai besutan Hary Tanoesoedibjo itu sebagai bentuk pragmatis semata.
“Kepercayaan rakyat dengan pemerintah kan tinggi dari survei, menurutku ini pragmatis untuk nebeng di gerbong yang kuat,” ujarnya.
Karena itu, kata Eva, dukungan tersebut harus bersifat konkret, terukur dan produktif. Tidak malah menggerogoti melalui media milik Ketua Perindo tersebut. Selain itu, Eva ingin Hary Tanoe juga terlebih dahulu membereskan kasus hukum yang menjeratnya di pengadilan agar tidak menyusahkan langkah partai pendukung Jokowi lainnya.
Terlepas dari kasus hukum yang menyeret nama Hary Tanoe, manuver Partai Perindo untuk dukungan Jokowi pada Pilpres 2019 memang mengejutkan.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
