tirto.id - Dua partai koalisi pemerintah, PDIP dan PAN angkat bicara terkait dukungan Partai Perindo ke Joko Widodo (Jokowi) untuk Pilpres 2019. Kendati demikian, keduanya memiliki suara yang berbeda soal itu. PDIP menganggap dukungan tersebut bersifat pragmatis. Sementara PAN menganggap itu biasa saja.
"Kepercayaan rakyat dengan pemerintah kan tinggi dari survei, menurutku ini pragmatis untuk nebeng di gerbong yang kuat," kata Anggota DPR Fraksi PDIP Eva Sundari di Komplek DPR Senayan, Rabu (2/8/2017).
Eva pun menyebut bahwa dukungan tersebut harus bersifat konkrit, terukur dan produktif. Tidak malah menggerogoti melalui media milik Ketua Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT).
Baca: PPP Tanggapi Dukungan Hary Tanoe ke Jokowi di Pilpres 2019
"Tapi dukungan itu harus konkrit, terukur, dan produktif. Ojo terus engko MNC gebuki di bawah. Ojo terus belum apa-apa minta jatah jadi wapres. Harus terukur," kata Eva.
Wanita asal Nganjuk tersebut menyatakan demikian karena berdasar pada Pilkada DKI Jakarta yang menurutnya MNC rajin menggebuk Ahok.
"Nanti di pilpres atau pileg kontribusi geng MNC dalam pemberitaannya. Mendukung atau melawan pemerintah. Ingatan kita kan belum lama ketika selama Ahok, MNC mana?," kata Eva.
Dugaan Eva, dukungan Perindo ini erat kaitannya dengan kasus SMS ancaman ke Jaksa Yulianto yang tengah menjerat HT. "Tiba-tiba kok saat terjebak gabung," kata Eva.
Baca: Polri Benarkan Hary Tanoe Tersangka Kasus SMS Ancaman Jaksa
Untuk itu, Eva ingin HT membereskan dulu perkaranya di pengadilan agar tidak menyusahkan langkah partai pendukung Jokowi lainnya. "Proof dulu di pengadilan. Buktikan dulu di pengadilan. Jangan bikin kami tersandera," kata Eva.
Berbeda dengan Eva, Wakil Ketua DPR dari PAN, Taufiq Kurniawan cenderung menganggap dukungan tersebut sebagai sebuah hal yang wajar dan harus dihormati. Menurutnya, setelah diputuskannya UU Pemilu dengan presidential threshold 20 persen, wajar bila ada partai yang bergabung ke kekuatan besar.
"Seandainya ada partai yang mengarah jauh ke arah koalisi tentunya itu adalah realitas politik di antara partai politik itu yang harus kita hormati. Masalah dukungan ke si A si B tentunya itu adala mekanisme internal partai politik yang mengusung ataupun tidak dalam artian kita sambut hal hal yang mendukung demokrasi kita," kata Taufiq di Komplek DPR, Rabu (2/8).
Taufiq pun tidak berkenan menyebut dukungan Perindo sebagai sebuah langkah penyelamatan diri HT dari kasus yang sedang menjeratnya.
Baca: Hary Tanoe Dukung Jokowi di Pilpres 2019, Golkar Sambut Baik
"Tentunya dalam tiap partai politik yang memutuskan berkoalisi dengan partai lain pasti mempunyai pertimbangan, tidak etis kalau kami mengomentari atau mengandai-andai yang menjadi pertimbangan suatu partai politik dalam memberikan dukungan atau menyatakan koalisi," kata Taufiq.
PAN sendiri, sebagai partai koalisi, mengaku belum menentukan sikap dukungan di 2019. "Nanti Agustus kami masih akan rakernas. Di PAN, terserah kader siapa yang akan didukung," kata Taufiq.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Alexander Haryanto
