Sri Mulyani Siapkan Rp3,4 Triliun untuk Lanjut PPN DTP Perumahan

tirto.id - Pemerintah memastikan bakal melanjutkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor perumahan pada tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap alokasi dana insentif PPN DTP perumahan yang mencapai Rp3,4 triliun dapat disalurkan untuk pembelian 40 ribu unit rumah komersial.

"Kami (pada 2026) masih memberikan insentif fiskal untuk rumah-rumah komersial yang sampai (harga beli) Rp2 miliar, seperti yang dijelaskan pada tahun ini," kata dia dalam Konferensi Pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Nota Keuangan 2026, dikutip Selasa (19/8/2025).

Skema dan mekanisme pemberian insentif PPN DTP untuk pembelian unit rumah tapak atau rumah susun dengan harga maksimal Rp2 miliar masih sama dengan yang diterapkan pada tahun ini.

Pemerintah akan menanggung 100 persen PPN atas hunian dengan kontrak pembelian pada 1 Januari–30 Juni 2026. Sementara itu, untuk kontrak pembelian rumah tapak atau rumah susun dengan harga paling tinggi Rp2 miliar mulai 1 Juli–31 Desember 2026, akan mendapatkan insentif PPN DTP sebesar 50 persen.

Menurut Ani, sapaan Sri Mulyani, pemberian insentif PPN DTP ini diharapkan mampu mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"(PPN DTP) ini untuk menstimulus demand side-nya (sisi permintaan) maupun dari sisi supply atau production dan konstruksi rumahnya," tambah dia.

Sementara itu, pada RAPBN 2026 pemerintah juga telah menganggarkan dana sebesar Rp57,7 triliun untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Alokasi dana tersebut ditargetkan dapat membiayai pembangunan 770 ribu unit rumah melalui berbagai program dan renovasi rumah.

"Total jumlah rumah yang akan dapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah," kata Prabowo dalam Pidato Presiden RI tentang RUU APBN TA 2026 beserta Nota Keuangannya, Jumat (15/8/2025).

Selain PPN DTP, pemerintah juga akan melanjutkan pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta bantuan stimulasi untuk pembangunan rumah swadaya di wilayah pedesaan, perkotaan, hingga kawasan pesisir. Dengan demikian, APBN sebesar Rp35,5 triliun telah disiapkan untuk program FLPP.

Tak hanya dari uang negara, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) juga akan menyuntikkan dana senilai Rp6,6 triliun untuk program FLPP yang khusus diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan mencapai Rp33,5 triliun kemudian kita masih blending dengan SMF Rp6,6 triliun itu untuk membiayai pemilikan rumah untuk MBR," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.