Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah bahwa dirinya menyatakan guru sebagai beban negara. Hal tersebut ia tegaskan dalam klarifikasi yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati.
"Potongan video yang beredar yang menampilkan seolah-olah saya menyatakan guru sebagai beban negara adalak HOAX. Faktanya, saya tidak pernah menyatakan bahwa Guru sebagai Beban Negara," ujarnya, dikutip Selasa (19/8/2025).
Ia menyampaikan, video yang ramai tersebar di media sosial terkait pernyataan tersebut adalah konten digital yang dimanipulasi atau dibuat menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) alias deepfake.
"Video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato saya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu. Marilah kita bijak dalam bermedia sosial," tegasnya.
Klarifikasi serupa disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro. Ia menyampaikan bahwa video yang beredar juga hanya menampilkan potongan dari pidato lengkap Sri Mulyani dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025.
Sementara itu, saat awak media mencoba mengonfirmasi langsung pernyataan ini kepada Sri Mulyani, sang Bendahara Negara hanya berlalu tanpa memberikan komentar.
Sebelumnya diberitakan, Sri Mulyani mengakui bahwa pemberian gaji layak kepada guru dan dosen masih menjadi tantangan Indonesia. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah hanya mampu memberikan gaji relatif kecil kepada tenaga pendidik.
Masalah gaji kecil inilah yang membuat banyak orang enggan memilih profesi guru maupun dosen. “Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai, karena gajinya nggak besar. Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam acara Sains dan Teknologi sebagai Fondasi Kedaulatan Fiskal dan Transformasi Nasional, dikutip Sabtu (9/8/2025).
Namun, ia kemudian mempertanyakan apakah gaji guru dan dosen harus sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam sistem penggajian tersebut. Sayangnya, Sri Mulyani tidak menjelaskan lebih lanjut skema partisipasi publik yang dimaksud.
“Apakah semuanya harus keuangan negara? Ataukah ada Partisipasi dari masyarakat?” tanya Ani, sapaan Sri Mulyani.
Sebagai informasi, sesuai amanat konstitusi, pada 2025 pemerintah mengalokasikan 20 persen dari belanja negara untuk anggaran pendidikan, yakni sebesar Rp724,3 triliun. Dana tersebut diperuntukkan bagi berbagai program, mulai dari bantuan langsung untuk siswa dan mahasiswa, gaji serta tunjangan kinerja guru dan dosen, hingga pembangunan sarana, prasarana, dan penelitian pendidikan.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
